Petugas menyampaikan penjelasan kepada pengunjung saat menghadiri Green Sukuk Investor Day di Jakarta, Sabtu (16/11/2019). | ANTARA FOTO

Ekonomi

Instrumen Keuangan Syariah Dukung Investasi Hijau

APBN mengalokasikan sekitar 4,1 persen setiap tahunnya untuk anggaran perubahan iklim.

JAKARTA -- Instrumen keuangan syariah terus didorong untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hijau. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk, sangat relevan dengan investasi hijau.

"Sejak kita terbitkan sukuk hijau global terbesar pada 2018, investor semakin menyadari bahwa instrumen syariah bisa diterbitkan dalam format hijau. Investor baru paham bahwa hijau dan format sukuk ini sangat serupa dan dekat," kata Dwi dalam webinar Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) Kementerian Keuangan 2022, Senin (22/8).

Dwi mengatakan, Indonesia saat ini sudah menjadi patokan untuk penerbitan dan pengelolaan sukuk hijau secara global. Terdapat 45 penghargaan internasional sebagai pengakuan tersebut. Indonesia sekaligus mendorong literasi investasi syariah dan hijau pada level pasar global.

Di ranah domestik, pemerintah juga mendorong gaya hidup hijau masyarakat, khususnya generasi muda. Maka dari itu, pemerintah juga menerbitkan sukuk hijau ritel melalui seri sukuk tabungan untuk sarana literasi dan praktik investasi hijau sejak 2019.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by #UangKita (@kemenkeuri)

"Kita akan terbitkan lagi nanti Oktober seri sukuk tabungan yang hijau sehingga sampai sekarang kita sudah terbitkan sukuk hijau global, sukuk proyek, sukuk sosial (CWLS), dan saya berpikir untuk nanti kita buat juga kombinasi sukuk sosial hijau yang manfaatnya akan lebih besar," katanya.

Sejak menerbitkan sukuk pertama pada 2008, total penerimaannya sudah mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Akan tetapi, jika dibandingkan kebutuhan investasi hijau, nilainya masih sangat jauh.

Biaya kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim pada 2020-2030 itu mencapai Rp 3.779 triliun atau sekitar Rp 344 triliun per tahunnya. Meski demikian, pemerintah terus mendorong proyek sukuk yang langsung untuk kebutuhan hijau, khususnya proyek prioritas.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Suminto menyampaikan, instrumen keuangan syariah memang jadi salah satu andalan untuk memenuhi kebutuhan investasi hijau. Pemerintah telah mengeluarkan dua produk sukuk hijau, yakni sukuk ritel hijau dan sukuk global hijau.

 
Pembiayaan hijau didorong karena relevan dengan salah satu isu strategis yang didorong Indonesia dalam Presidensi G-20
 
 

"Pembiayaan hijau didorong karena relevan dengan salah satu isu strategis yang didorong Indonesia dalam Presidensi G-20," katanya.

Indonesia berkomitmen untuk me-mainstreaming pembangunan berkelanjutan secara global dan menurunkan emisi karbon. APBN mengalokasikan sekitar 4,1 persen setiap tahunnya untuk anggaran perubahan iklim atau sekitar Rp 96,7 triliun.

Dari sisi instrumen syariah, hingga saat ini terdapat tiga sukuk ritel hijau, di antaranya ST-006, ST-007, dan ST-008 telah mencapai total nilai penerbitan Rp 11,86 triliun. Sementara, sukuk hijau global telah diterbitkan pada 2018 dan 2021 dengan total nilai penerbitan 3,5 miliar dolar AS.

Wapres: Segera Berantas Judi Online

Beberapa hari terakhir, pemberantasan judi gencar dilakukan jajaran kepolisian daerah.

SELENGKAPNYA

‘Indonesia Jangan Sampai Legalkan LGBT’

Pemerintah disarankan menggandeng organisasi keagamaan guna memantau LGBT di Tanah Air.

SELENGKAPNYA

Uni Eropa Menentang Usul Larangan Visa Bagi Warga Rusia

Sebelumnya Presiden Ukraina menyerukan Eropa melarang kedatangan warga Rusia.

SELENGKAPNYA