Sejumlah pasukan memakai baju adat saat akan membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi pada Parade Kirab Bendera Pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka di Jakarta, Rabu (17/8/2022).. | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

Presiden: Jangan Ada Politik Identitas di 2024

Jokowi juga mengingatkan jangan ada lagi politisasi agama dan polarisasi sosial.

JAKARTA – Atmosfer persaingan untuk berebut melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2024 sudah terasa di tahun ini. Dalam pidato kenegaraan pada Selasa (16/8), Presiden Jokowi berpesan kepada semua yang akan berkompetisi untuk mengutamakan persatuan dan meninggalkan strategi politik identitas hanya demi merebut kemenangan.

“Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” kata Jokowi dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2022, Selasa (16/8).

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, demokrasi Indonesia harus semakin matang. Artinya, perbedaan pilihan tidak boleh membuat persatuan terkoyak. Pengalaman pada pesta demokrasi sebelumnya yang membuat masyarakat terpolarisasi harus dijadikan pelajaran. Semua pihak diminta mengevaluasi diri tanpa menyalahkan yang lain. Sekeras apapun persaingan, persatuan nasional tak boleh dikorbankan.

“Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan, yang berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” ujar Jokowi.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setuju, polarisasi sosial akibat persaingan politik tak boleh terjadi. Ridwan Kamil mengajak masyarakat untuk fokus memikirkan masa depan dan meninggalkan topik pembahasan yang sudah usang.

“Saat kemerdekaan dikumandangkan, Bhinneka Tunggal Ika jangan diganggu-ganggu lagi, perbedaan jangan dibesar-besarkan. Carilah selalu persamaan di antara banyaknya perbedaan. Kita menguatkan pesan Presiden menjelang 2024, jangan ada polarisasi oleh politik identitas, politisasi agama,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan persatuan. Menurutnya, persatuan akan tercipta jika terwujud kesetaraan dan juga keadilan.

“Dalam semua urusan kita fokus menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, dan mengingatkan kepada semua bahwa persatuan akan hadir bila ada kesetaraan, bila ada rasa keadilan,” kata Anies.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan semua pihak untuk tetap rukun. Kerja sama, percaya pada pemimpin negara, dan tak mudah terprovokasi akan menjadi modal penting untuk menghadapi situasi tersebut.

“Dengan ketenangan, dengan kerja sama yang baik, gotong royong, sebagaimana kita berhasil menghadapi pandemi, insya Allah kita akan hadapi situasi yang akan datang,” ujar Prabowo.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti mengatakan, politik identitas tidak hanya terkait dengan agama, tetapi juga hal-hal primordial lainnya. Politisasi agama memang sangat sulit dihilangkan karena banyak aspek politik dan kriteria pemimpin terkait dengan idealisme agama. Menurutnya, politik identitas merupakan ekses dari sistem pemilihan langsung dan popular vote.

photo
Sejumlah pasukan memakai baju adat saat akan membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi pada Parade Kirab Bendera Pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka di Jakarta, Rabu (17/8/2022). Parade Kirab yang membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi itu menjadi salah satu daya tarik utama pada Peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Tahun 2022. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

“Masalah politik identitas tidak hanya terkait dengan agama. Potensi eksploitasi dan politisasi identitas etnis, ras, kedaerahan, dan aspek primordial lain juga harus diantisipasi dan diminimalkan sejak dini,” ujar dia.

Pengamat dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, potensi politik identitas akan selalu ada di pemilu. Guna meredam berkembangnya politik identitas, perlu ada komitmen dari elite politik. “Komitmen untuk menjauhkan diri dari politisasi identitas dalam Pemilu 2024 baik sekali apabila disuarakan oleh para elite politik, terutama mereka yang akan berlaga di dalam pemilihan presiden mendatang,” kata Bawono.

Lima agenda

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Presiden Jokowi menegaskan ada lima agenda nasional untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan.

photo
Sejumlah pasukan memakai baju adat saat akan membawa duplikat Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi pada Parade Kirab Bendera Pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka di Jakarta, Rabu (17/8/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

Selanjutnya, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Keempat, mendukung agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi. Terakhir, pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara yang harus dijaga keberlanjutannya.

Presiden mengatakan, Indonesia memiliki beberapa modal kekuatan untuk mewujudkan agenda tersebut. Kekuatan pertama yakni kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis global, termasuk mengendalikan pandemi Covid-19. Fundamental ekonomi Indonesia juga tetap sangat baik meskipun perekonomian dunia sedang bergejolak.

Kekuatan kedua yakni sumber daya alam yang melimpah. “Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional,” kata dia.

Kekuatan ketiga yakni bonus demografi. Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Pada tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi Presiden G-20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. “Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerja sama internasional,” ujar Jokowi.

Libatkan Tokoh Agama

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof KH Nasaruddin Umar mengatakan, politik identitas masih menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam penyelenggaran Pemilu dan Pilpres 2024. Pemerintah dinilai perlu melibatkan tokoh agama dalam upaya mengeliminasi potensi politik identitas agar dapat diantisipasi sejak dini.

photo
Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara HUT ke-77 RI di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (17/8/2022). Masjid Istiqlal pertama kali menggelar upacara lintas agama dalam memperingati HUT ke-77 RI dengan harapan menjadi momentum persatuan antar umat beragama. Upacara tersebut diikuti juga oleh pelajar dari Madrasah dan pengelola Istiqlal. - (Republika/Thoudy Badai)

Kiai Nasaruddin mengatakan, peran tokoh-tokoh umat beragama masih terbatas dilibatkan dalam urusan akibat yang ada di sektor hilir. Tetapi, tokoh-tokoh agama belum sepenuhnya dilibatkan untuk memikirkan persoalan di hulu, yang menyebabkan akibat itu muncul. Pelibatan tokoh agama di hulu ini dinilai penting sebagai upaya antisipasi sebelum terjadi.

“Bagaimana mungkin tokoh-tokoh agama diminta menyelesaikan akibat, sementara tidak pernah dilibatkan ketika merumuskan sebab yang mengakibatkan akibat itu muncul. Jangan sampai ada kesan, tokoh-tokoh agama dianggap bagaikan pemadam kebakaran atau pendorong mobil mogok,” kata Kiai Nasaruddin saat pidato dalam upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, di Masjid Istiqlal, Rabu (17/8).

Dalam upacara tersebut, sejumlah tokoh agama dari perwakilan Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu menghadiri perayaan HUT ke-77 RI di Masjid Istiqlal. Setelah upacara, dilakukan doa secara bergilir oleh para tokoh agama yang hadir di Masjid Istiqlal.

Kiai Nasaruddin mengatakan, selama ini tokoh-tokoh agama lebih banyak diundang atau diajak untuk menanggulangi masalah yang sudah muncul. Tetapi, hampir belum pernah tokoh agama diajak merumuskan secara konsepsional dalam konteks mencegah terjadinya akibat yang tidak diinginkan.

photo
Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar (kedua kiri) berbincang bersama Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (Katolik) kardinal Mgr. Ignatius Suharso (kanan), Sekretaris Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat I Ketut Budiasa (kedua kiri) dan Ketua Umum Perwakilan Umat Budha Indonesia Hartati Murdaya (tengah) saat upacara HUT ke-77 RI di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (17/8/2022). Republika/Thoudy Badai - (Republika/Thoudy Badai)

Ia mengingatkan, peran tokoh-tokoh agama dalam negara Pancasila ini sangat penting, terutama dalam era masa krisis seperti yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir. Bahasa agama kemungkinan akan jauh lebih efektif daripada bahasa birokrasi pemerintahan saat menggaet partisipasi masyarakat dalam masa krisis.

“Potensi umat beragama tak bisa dilupakan di dalam dunia internasional. Keberhasilan program nasional keluarga berencana, yang mengantarkan piagam penghargaan bertahun-tahun dari PBB, dan terakhir program vaksinasi massal menduduki urutan kelima terbanyak di dunia,” ujar Kiai Nasaruddin.

Pesta demokrasi, Kiai Nasaruddin mengatakan, tidak bisa dihalangi karena merupakan roh dari sila keempat. Tetapi sila keempat, tidak boleh mereduksi sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia.

Tidak boleh bentuk pengejawantahan salah satu pasal dari Pancasila berhadap-hadapan, apalagi bertentangan dengan pasal-pasal lainnya, terutama sila pertama. Pancasila harus dianggap sebagai satu kesatuan utuh.

Dia menambahkan, dalam agama Islam, bukan hanya urusan politik praktis yang tidak banyak disinggung di dalam Alquran. Namun, kata ‘politik’ (siyasah) sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Alquran. Hal ini, menurut Kiai Nasaruddin, menarik untuk dikaji.

photo
Perwakilan pedagang melepas Merpati usai Upacara 17 Agustus di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Rabu (17/8/2022). - (Republika/Wihdan Hidayat)

“Mengapa hal yang sepenting ini tidak mendapatkan perhatian khusus di dalam Islam? Apakah ini pertanda bahwa Islam membuka diri untuk memberikan pengakuan kepada berbagai pola suksesi yang hidup di dalam setiap masyarakat? Pola suksesi atau pergantian pemimpin sejak masa permulaan Islam, yakni pada masa Nabi dan sahabat sampai sekarang, tidak tunggal, tetapi beragam,” ujar dia.

Alquran, lanjut Kiai Nasaruddin, juga tidak memberikan penjelasan secara langsung tentang tata cara penentuan, pemilihan, dan penetapan pemimpin umat atau kepala pemerintahan. Nabi sendiri juga tidak pernah memberikan wasiat atau petunjuk tentang proses pergantian kepemimpinan di dalam Islam.

Bahkan, sampai saat-saat terakhir kehidupannya pun tidak memberikan pernyataan politik. “Ini berarti yang ada dalam Alquran adalah etika politik, bukan sistem politik,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di hadapan MPR, DPR, dan DPD mengingatkan agar tak ada lagi politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial pada Pemilu 2024. Menurut Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, pesan tersebut berangkat dari situasi dan kondisi kontestasi politik belakangan yang cenderung memecah belah, bahkan merusak sendi-sendi kebangsaan.

“Kompetisi politik tidak seharusnya menghalalkan segala cara yang destruktif,” ujar Juri.

photo
Relawan membentangkan kain merah putih di Sungai Cikijing, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (17/8/2022). Pembentangan kain merah putih sepanjang 3x77 meter oleh Unit SAR Kota Bandung, Komunitas Passer dan sejumlah organisasi relawan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati HUT Ke-77 Republik Indonesia. - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Juri mengatakan, politik identitas yang destruktif merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai bersama, terutama menjelang momentum politik. Sebab, hal tersebut bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial, yang melahirkan konflik horizontal berkepanjangan.

“Kepada siapa pesan itu diberikan? Kepada semua pihak, baik para elite politik maupun masyarakat umum. Keterbelahan politik di masyarakat adalah akibat dari perilaku politik para elite dalam berbagai level, yang tidak sadar betapa berbahayanya politisasi agama dan politik identitas,” ujarnya.

Sayyid Husein Mutahar, Kiprah Habib, dan Paskibraka

Sayyid Husein Mutahar tercatat sebagai yang turut membidani lahirnya Paskibraka.

SELENGKAPNYA

Saat Liga Arab Perjuangkan Kemerdekaan RI

Ada peranan diplomat Mesir dalam peristiwa bersejarah itu.

SELENGKAPNYA

Merah Putih Pertama Berkibar di Cianjur?

Upacara pengibaran Merah-Putih disebut telah dilakukan di Cianjur pada 16 Agustus 1945.

SELENGKAPNYA