JAKARTA -- Tingkat inflasi pangan Indonesia dinilai sudah cukup tinggi. Butuh kerja sama para pemangku kepentingan untuk menekan inflasi pangan yang pada Juli 2022 sudah mencapai dua digit secara tahunan.

Bank Indonesia (BI), pemerintah pusat dan daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya bertekad memperkuat sinergi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP). Melalui gerakan itu, BI berharap inflasi pangan Juli 2022 yang sebesar 11,47 persen terhadap Juli 2021 (year on year/yoy), bisa ditekan hingga ke level 5-6 persen.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan menggencarkan operasi pasar di daerah-daerah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengingatkan, gejolak global yang terjadi saat ini membuat perekonomian dunia menurun. Kenaikan harga energi dan pangan pun tak terhindarkan sebagai akibat adanya perang Rusia dan Ukraina.

Apalagi, Rusia dan Ukraina merupakan pemasok 20 persen energi dan pangan di dunia. "Oleh karena itu, harga pangan dan energi naik tinggi. Memang tidak berimbas langsung ke kita, tapi kita kena dampak," kata Perry dalam acara peluncuran Gernas PIP, Rabu (10/8).

Perry mengatakan, Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2022 mencapai 5,44 persen. Hal yang menjadi permasalahan, kata dia, tingkat inflasi per Juli 2022 hampir mencapai lima persen.

Angka inflasi tersebut memang jauh lebih rendah dari banyak negara. Kendati demikian, Indonesia harus mewaspadai tingkat inflasi pangan yang sebesar 11,47 persen (yoy).

"Mestinya (inflasi pangan) tidak boleh lebih dari enam persen karena itu masalah perut rakyat, kaitannya langsung ke kesejahteraan. Kalau bisa, inflasi pangan ditekan ke lima persen," ujar Perry.

Inflasi pangan memiliki dampak besar terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Perry, sekitar 20 persen pengeluaran masyarakat untuk keperluan pangan. Bahkan, bisa mencapai 60 persen dari bobot pengeluaran bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Jadi, kalau inflasi (pangan) di atas 10 persen, itu dampaknya besar sekali. Mari kita bersatu agar inflasi pangan paling tinggi 5-6 persen," kata Perry.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi komponen bergejolak atau volatile food yang sebesar 11, 47 persen memberi andil paling besar terhadap tingkat inflasi. Inflasi komponen bergejolak biasanya didominasi bahan makanan sehingga sering disebut sebagai inflasi volatile food.

Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mengendalikan inflasi melalui Gernas PIP. Perry mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat upaya operasi pasar.

Menurut dia, saat ini sedang diupayakan agar kepala daerah bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melakukan operasi pasar. "Ada beberapa masalah terkait kepastian hukum dan ada beberapa bupati atau wali kota yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar," ujarnya.

Indeks Harga Konsumen per Juli 2022 - (BPS)

Langkah lainnya yang akan dilakukan adalah perluasan kerja sama antardaerah (KAD), yang salah satunya diterapkan di Jawa Timur. Kerja sama itu dilakukan dengan mendistribusikan hasil produksi pangan di suatu daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Kemudian, gerakan urban farming juga digencarkan.

Pemprov Jatim menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya mengusung program 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Semua elemen bergerak bersama, baik secara lokal, regional, maupun nasional," kata Khofifah saat menghadiri Kick Off Gernas PIP dari Kota Malang, Rabu (10/8).

Menurut Khofifah, pengendalian inflasi pangan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebab, hal itu berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, ia mengaku aktif berkoordinasi dengan kapolda, pangdam, serta bupati/wali kota dalam mengambil kebijakan terkait inflasi.

Inflasi di Jatim per Juli 2022 mencapai 0,61 persen. Khofifah tak menampik, angka tersebut termasuk cukup tinggi. Menurut Khofifah, laju inflasi tersebut dipicu dari harga beberapa komoditas pangan, termasuk cabai. Cabai merah dan bawang merah sudah menurun signifikan. Telur dan daging ayam masih di atas harga eceran tertinggi (HET).

Pedagang sayur menyortir cabai merah di Pasar Induk Rau Kota Serang, Banten, Jumat (1/7/2022). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono melaporkan laju inflasi periode bulan Juni (month to month/mtm) tercatat 0,61 persen, dan inflasi tahunan (year on year/yoy) pada bulan ini sebesar 4,35 persen atau lebih tinggi dibanding pada Mei lalu (3,55 persen) yang dipicu naiknya harga sejumlah barang kebutuhan pokok seperti cabai merah. - (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/rwa.)

SHARE    

Berdasarkan laporan yang diterima, kenaikan harga telur dan ayam dilatarbelakangi masalah pakan ayam. Melihat kondisi tersebut, kata dia, dibutuhkan intervensi efektif oleh kepala daerah. Hal yang tak kalah penting adalah panduan regulasi yang jelas dan detail dari pemerintah pusat. “Sehingga, pemerintah daerah memiliki pedoman,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo yang menghadiri peluncuran Gernas PIP menilai, gotong royong merupakan modal sosial utama Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Gotong royong dalam pengendalian inflasi bisa dilakukan mulai dari rumah tangga, kemudian digerakkan ke pemerintah daerah, lalu disinergikan dan dikoordinasikan pemerintah pusat.

Dari rumah tangga, ia mencontohkan masyarakat bisa berperan mengendalikan inflasi mulai dari menanam sendiri cabai atau bawang di pekarangan untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan komoditas tersebut. Untuk pemerintah daerah, operasi pasar harus terus dilakukan bekerja sama antara daerah dan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Andreas menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya sudah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBN tahun ini untuk ketahanan pangan yang disalurkan kepada pemerintah daerah. "Dana dan mekanisme ini mudah-mudahan bisa dipakai untuk membantu daerah melakukan intervensi (operasi pasar)," ujarnya.

Kerahkan TPID  

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah kota mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Tito meminta agar pemda menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan di daerah.

Tito mengatakan inflasi hanya bisa ditangani melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. "Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri," kata Tito dalam siaran pers, Rabu (10/8).

Hal tersebut juga telah ditekankan Mendagri saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Sumatra Barat pada Selasa (9/8).

Tito mengatakan, kepala daerah, khususnya di kota, berperan penting dalam mengendalikan inflasi di daerah. Ini mengingat sebagian besar masyakat bermukim di wilayah kota. Selain itu, jumlah kota di Indonesia juga terbilang banyak dengan total 98 kota.

Tito juga mengingatkan agar kepala daerah perlu memiliki kemauan politik dalam mengendalikan inflasi di daerah. Peran itu dapat dilakukan dengan menugaskan TPID dan Satgas Pangan untuk memantau laju kenaikan harga setiap hari, utamanya dalam memonitor harga bahan pokok.

Pedagang mengisi minyak goreng ke dalam wadah di Pom Migo di Jalan Kolonel Masturi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Senin (8/8/2022). Inovasi penjualan minyak goreng menggunakan konsep pengisian otomatis mesin (POM) tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan. Minyak goreng tersebut dijual dengan harga Rp12.500 per liter. Republika/Abdan Syakura - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

"Political will (kemauan politik) saja sudah bagus, sudah memerintahkan saja sudah bagus, kalau mau turun langsung ke teknis memberikan penjelasan dan memberikan arahan kepada tim TPID dan Satgas Pangannya, jempol dua," kata Tito.

Mantan Kapolri tersebut turut meminta pemda agar memberi laporan kepada Kemendagri dan para pemangku kepentingan terkait jika dalam pemantauan yang dilakukan, ditemukan adanya kenaikan harga yang signifikan. Pemda juga harus mencari penyebab dari kenaikan harga.

Jika kenaikan harga akibat kurangnya suplai barang, pemda dapat memetakan penanganan. Apabila berkaitan dengan komoditas produksi dalam negeri, pemda bisa bekerja sama dengan daerah lain yang ketersediaan barangnya melimpah.

Kerja sama juga dapat dilakukan dengan pihak lainnya. Jika suatu daerah menghadapi penyebab inflasi akibat persoalan distribusi, misalnya karena adanya penimbunan, sinergi harus dijalin dengan aparat penegak hukum.

Namun, pemda juga dapat terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan. "Kalau seandainya persuasif enggak bisa, ya koersif, penegakan hukum," katanya.

Pemerintah daerah belakangan ini mencoba meningkatkan upaya pengendalian harga melalui operasi pasar. Hal tersebut seperti yang dilakukan Pemkot Tasikmalaya. Sejak Senin (8/8), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tasikmalaya telah menggelar operasi pasar (OP) di tiga lokasi berbeda.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, Enung Nurteti, mengatakan, antusias masyarakat dalam tiga hari pelaksanaan OP sangat tinggi. Hampir seluruh stok kebutuhan pokok yang disediakan dalam OP habis terjual. "OP dilakukan karena inflasi di Kota Tasikmalaya tinggi," kata dia kepada Republika, Rabu (10/8).

Berdasarkan rilis dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya, angka inflasi di Kota Tasikmalaya mencapai 5,18 persen pada Juli 2022 (yoy). Angka itu disebut yang tertinggi sejak 2015.

Dari hasil pengkajian, penyebab utama inflasi pada Juli adalah tingginya harga kebutuhan pokok, seperti cabai, bawang, dan telur. Karena itu, TPID Kota Tasikmalaya menggelar OP untuk menekan angka inflasi.

"Mudah-mudahan bisa menekan inflasi," kata dia.

Pedagang cabai melayani pembeli di Pasar Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Selasa (2/8/2022). Menurut para pedagang setempat, harga cabai rawit di pasar tersebut masih bertahan di harga tinggi antara Rp 90 ribu-Rp 100 ribu per kilogram. - (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

SHARE    

Kepala Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya, Darjana, mengatakan, inflasi tahun berjalan pada Juli 2022 mencapai 5,18 persen (ytd) atau telah berada di atas batas rentang target nasional, yaitu 3 plus minus 1 persen. Kontribusi inflasi berasal dari seluruh kelompok, dengan pendorong inflasi tertinggi terutama berasal dari kelompok volatile food (VF), antara lain, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan tomat, karena rendahnya hasil produksi akibat cuaca ekstrem.

"Selain itu, peningkatan harga komoditas VF didorong oleh peningkatan biaya produksi yang turut mendorong penurunan minat investasi produksi," kata dia.

Selain itu, inflasi pada kelompok harga yang diatur pemerintah berasal dari komoditas bahan bakar rumah tangga dan rokok kretek filter. Hal itu disebabkan oleh adanya penetapan kenaikan tarif oleh pemerintah untuk penyesuaian harga LPG nonsubsidi, beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM), serta tarif baru cukai rokok.

Dalam rapat teknis TPID se-Priangan Timur pada pekan lalu, BI telah menyampaikan usulan upaya ekstra pengendalian inflasi, antara lain, mendorong optimalisasi pertanian pekarangan, pelaksanaan OP, serta pemantauan stok komoditas strategis secara berkala.

"Salah satu strategi penguatan pengendalian inflasi yaitu melalui peningkatan efektivitas rantai nilai komoditas hasil produksi di Priangan Timur untuk pembentukan harga di daerah produsen."

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat