JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyampaikan, pers memiliki peran yang sangat besar dalam membangun bangsa. Selain itu, pers juga menjadi pilar keempat demokrasi. Jokowi meminta pers terus menjaga hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan memberikan pemberitaan berkualitas.

“Saya mengajak pers untuk terus menjaga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, menghadirkan pemberitaan yang berdasarkan karya jurnalistik berkualitas,” tutur Jokowi saat memberi sambutan "10 Tahun Forum Pemred, Memajukan Pers Menyatukan Bangsa" secara virtual, Jumat (5/8).

Presiden juga mengajak pers untuk turut memerangi hoaks dan fitnah yang dapat memecah belah bangsa. Di akhir sambutannya, Presiden pun mendorong pers agar terus menunjukkan komitmennya menjaga independensi dan kebebasan pers.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) berharap industri pers bisa melawan ancaman disrupsi yang saat ini berlangsung. Pertama, disrupsi pandemi yang mengubah gaya hidup dan merugikan ekonomi seluruh negara, sehingga memunculkan sebuah adaptasi baru.

Disrupsi kedua, revolusi digital. Menurut Emil, mereka yang tidak punya keahlian digital, semakin ketinggalan dan berpotensi masuk dalam 80 juta pekerjaan yang akan hilang. Guncangan ketiga adalah disrupsi perubahan iklim global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kiri), Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (ketiga kiri), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) berfoto bersama usai menjadi pembicara dalam diskusi Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) di Jakarta, Jumat (5/8/2022). Diskusi dengan para tokoh nasional tersebut untuk memperingati ulang tahun ke-10 Forum Pemred dengan mengangkat tema Memajukan Pers, Menyatukan Bangsa . - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Emil menilai sebagai pilar demokrasi Indonesia, industri pers harus mampu melawan fenomena disrupsi di dunia digital. Ia mengatakan, ada ratusan juta produksi informasi karena adanya sosial media. Padahal, kebenaran informasinya belum tentu benar.

"Bagaimana membedakan berita bohong atau tidak, kalau informasi dan berita itu juga muncul di media mainstream maka itu bukan berita bohong, itu faktual," ujar Emil.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi peran pers yang mampu menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Di momen politik, Pemilu 2024, AHY berharap pers diperkuat agar tidak kalah dengan politik uang, politik identitas dan politik fitnah.

"Berbicara demokrasi ada tiga tantangan, pertama politik uang jangan sampai merajalela, kedua politik identitas, yang sangat membelah masyarakat, dan ketiga politik fitnah, yang memproduksi buzzer buzzer politik untuk menyebarkan informasi dan berita berita bohong," kata AHY, Jumat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai peran pers sangat penting untuk menjaga nilai positif keberhasilan pemerintah menghadapi berbagai krisis dan tantangan. Ia mengaku membutuhkan pers untuk mengoreksi kebijakan yang dianggap kurang tepat untuk masyarakat. “Terima kasih, dari media dengan koreksi kebijakan yang dianggap kurang tepat," kata Sandiaga.

Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menegaskan, keberadaan pers yang independen harus didukung semua pemangku kepentingan negeri ini. Menurutnya, Masyarakat harus dijaga haknya dalam mendapatkan informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Pers menjadi pilar ke empat demokrasi. Kebebasan pers harus dijaga," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat