MALANG -- Praktik rentenir disinyalir masih terjadi di tengah masyarakat di wilayah Kota Malang. Untuk menangani persoalan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah membuat program untuk memberantas praktik rentenir tersebut.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Malang, Sutiaji. Dia menargetkan, program ini dapat diluncurkan pada Desember mendatang. Kemunculan wacana program berantas rentenir ini tidak lepas dari kondisi di masyarakat.

Sutiaji mengaku, cukup banyak menemukan praktik-praktik tersebut di lapangan. Belum tahu (untuk angka). Kalau angka persen, saya enggak bisa (kasih tahu--red) karena enggak valid, tapi cukup banyak ditemui di masyarakat, ujar Sutiaji, Senin (25/11).

Menurutnya, program pemberantasan rentenir terinsipirasi dari studi lapangan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mojokerto. Program ini menjadi pilot project di tingkat nasional dalam mengentaskan praktik rentenir.

Kemudian sekaligus membantu meningkatkan permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat. Jadi nanti bagaimana rentenir itu pelan-pelan akhirnya bisa nol dengan begitu maraknya `bank titil' bisa kita lakukan dengan cara simulasinya gini, ujar Sutiaji.

Baznas dan Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera, jelas dia, nantinya juga berperan membantu permodalan para pelaku UMKM. Baznas Kota Malang secara khusus lebih menitikberatkan pada bantuan biaya margin sekitar enam persen.

Sutiaji menegaskan, perhitungan dan pemilihan BPR telah ditentukan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang sampaikan itu OJK, katanya bank Anda sudah jauh lebih sehat sehingga jadi enam persen. Jadi katanya Rp 1 juta itu bisa Rp 60 ribu per tahun dan yang mengcover ini Baznas, tambahnya.

Untuk sementara, pihaknya mengalokasikan dana margin sekitar Rp 150 juta sampai Rp 300 juta. Dia berharap jumlah ini dapat dinaikkan kembali di tahun mendatang. Dengan demikian, kinerja para pelaku UMK M dapat meningkat sehingga terbebas dari jeratan rentenir.

Pada kesempatan sama, anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menyepakati adanya program pemberantasan rentenir yang dilontarkan Pemkot Malang. Namun dia masih mempertanyakan tingkat kesehatan BPR Tugu Artha Sejahtera.

Ia ingin memastikan lebih dulu bahwa bank tersebut tidak memiliki masalah di dalamnya. Bank ini harus ditata dulu. Jangan sampai ini malah memberatkan sebelum di launching, ujarnya.

Terpisah, sebanyak 46 peserta mengikuti pelatihan literasi keuangan di DILO Telkom Kayutangan, Kota Malang. Peserta merupakan pelaku UMKM dari komunitas Rumah Perubahan Malang Raya (RPMR). Plt Kabag Perekonomian, Rinawati menjelaskan, kegiatan ini bagian kerja sama dengan OJK dan Jagoan Indonesia.

Rangkaian program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) ini bertujuan mendorong literasi keuangan masyarakat. Sebab, peserta mendapatkan materi pemanfa atan dunia digital dalam pengembangan UMKM. Yakni, melalui pemanfaatan aplikasi pembukuan keuangan, aplikasi pembayaran, serta tips dan trik pemasaran produk.

Pendiri Jagoan Indonesia, Diaz Satria menyatakan, UMKM Kota Malang memiliki potensi besar untuk menguasai pasar. Khususnya UMKM sektor kuliner atau olahan makanan. Mereka hanya memerlukan pengua tan di sisi pemerekan dan penge ma san.

Menurut dia, saat ini pelaku UMKM tidak bisa hanya bergerak secara konvensional. Produk-produk mereka harus dibangun dengan kemasan yang memberikan daya magnitudo. Dengan demikian konsumen dapat langsung tertarik dan terpikat, apalagi pola pemasaran yang juga bergaya milenial. (ed:yusuf assidiq)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat