JAKARTA -- Anggota Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Survei atau ID Survey, yakni PT Surveyor Indonesia, mengambil sejumlah langkah mitigasi dalam mengantisipasi tantangan global saat ini dan masa depan. Surveyor Indonesia terus bertransformasi, salah satunya dengan menyiapkan portofolio bisnis baru untuk menjaga tren positif kinerja perusahaan. 

"Bisnis yang dijalankan Surveyor Indonesia tumbuh baik dengan compound annual growth rate (tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan) sebesar 12 persen," kata Direktur Utama Surveyor Indonesia, M Haris Witjaksono, di Jakarta, Rabu (27/7).

Haris mengatakan, kinerja apik perusahaan juga terlihat dari capaian pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp 1,6 triliun atau di atas rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang sebesar Rp 1,55 triliun dan ditargetkan tumbuh sekitar 15 persen hingga 20 persen atau menjadi Rp 1,735 triliun pada 2022. 

Surveyor juga mampu menjaga tren positif laba bersih perusahaan. Tercatat laba bersih pada 2020 yang sebesar Rp 102,43 miliar menjadi Rp 155,57 miliar pada 2021. Haris menargetkan, laba bersih Surveyor Indonesia terus meningkat hingga Rp 189,53 miliar pada 2022.

Haris tak ingin kinerja baik merosot akibat ketidakmampuan perusahaan mengantisipasi tantangan yang terjadi akibat  pandemi, isu lingkungan, dan dampak perang Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasok pangan dan energi dunia. "Positifnya, permintaan terhadap sektor energi kita meningkat, contoh batu bara, minyak sawit mentah, untuk tujuan Eropa karena suplai gas mereka terganggu," ujar Haris.

Namun, di sisi lain, Haris menambahkan, Surveyor Indonesia juga memantau perkembangan terkini dari pasar global. Salah satunya rencana Uni Eropa (UE) menata ulang regulasi tentang masuknya komoditas, seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, kedelai, kayu, dan daging sapi pada 2023.

UE menilai komoditas tersebut memiliki kontribusi besar dalam terjadinya deforestasi. Menurut Haris, penerapan kebijakan uji tuntas UE akan berdampak pada komoditas unggulan Indonesia tersebut. 

"Oleh karena itu, kita juga harus mampu menciptakan cara baru dan memberi jaminan ke pasar Eropa bahwa komoditas kita tidak berkontribusi pada deforestasi, bahkan justru memberikan penguatan terhadap kebutuhan hutan," kata Haris.

Haris menyampaikan, perusahaan memiliki sejumlah insiatif strategis dalam akselerasi transformasi dengan perbaikan proses bisnis lewat digitalisasi dan desentralisasi sistem kerja yang tak lagi berpusat di Jakarta. Dengan cara itu, proses pelayanan sertifikasi tak hanya lebih cepat, tetapi jauh lebih efisien dari sisi biaya karena tidak lagi memerlukan mobilitas yang tinggi dari pusat ke cabang.

"Untuk isu-isu global, kita juga akan meluncurkan beberapa portofolio baru sebagai antisipasi terkait rating SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) dan ESG (environment, social, and good governance) mulai tahun ini. Ini lompatan bagi kita sebagai peluang bisnis ke depan," ujar Haris.

Haris menambahkan, Surveyor Indonesia juga terus mendorong peningkatan sertifikasi halal terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengatakan, perusahaan memang baru ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal melalui Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2020 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 28 Desember 2020. "Memang selama ini kendalanya masih terletak pada pemahaman atau kesadaran dari para pelaku usaha itu sendiri," kata Haris.

Haris menjelaskan, berbeda dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), LPH Surveyor Indonesia lebih fokus pada industri skala kecil dan menengah. Untuk itu, Haris menambahkan, Surveyor Indonesia bersama Kementerian BUMN terus meningkatkan pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal melalui pelatihan secara luring maupun daring dengan melibatkan pondok pesantren (ponpes). 

Haris menyebutkan, pelatihan ini menyasar pada layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis dengan kategori pernyataan pelaku usaha atau self declare. "Self declare ditujukan untuk industri mikro, seperti tukang bakso keliling, nanti ada pendampingan dari ponpes atau remaja masjid, ini gratis. Skema ini bisa mendorong capaian produk halal kita bisa jauh lebih masif," ujar Haris.

Meski belum genap dua tahun, Haris mengatakan LPH Surveyor Indonesia telah memberikan layanan pengujian sertifikasi halal terhadap 105 pelaku usaha pada 2021. Ia menyebut capaian tersebut mengalami peningkatan pada periode Januari hingga Juli 2022 dengan realisasi pengujian terhadap 148 pelaku usaha dan 123 pelaku usaha sedang dalam proses.

Haris memasang target tinggi untuk tahun ini dengan capaian pengujian hingga 1.700 pelaku usaha. Ia optimistis hal itu dapat tercapai menyusul melaindainya kasus pandemi dan juga terobosan digitalisasi dan desentralisasi yang dikembangkan perusahaan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat