Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. | AP/Hassan Ammar

Internasional

Sekjen PBB Minta Semua Tahanan Myanmar Dibebaskan

Kepala HAM PBB menyebut eksekusi aktivis Myanmar sebagai langkah kejam dan regresif.

NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras eksekusi empat aktivis demokrasi oleh militer yang berkuasa di Myanmar. Wakil juru bicara PBB Farhan Haq menyatakan, Guterres menentang hukuman mati.

"Sekretaris Jenderal mengulangi seruannya untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi," kata Haq dalam sebuah pernyataan, pada Senin (25/6).

Militer Myanmar yang berkuasa mengumumkan pada Senin telah mengeksekusi empat aktivis demokrasi yang dituduh membantu aksi teror. Vonis tersebut dijatuhkan dalam persidangan rahasia pada Januari dan April. Mereka adalah Kyaw Min Yu atau lebih dikenal sebagai Jimmy, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, dan Aung Thura Zaw.

photo
Aktivis prodemokrasi Kyaw Min Yu atau lebih dikenal sebagai Jimmy saat tiba di Myanmar pada 2012 lalu. Kyaw Min Yu termasuk dalam kelompok yang bakal dieksekusi pemerintahan junta militer Myanmar. - (AP Photo, File)

Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet menyebut eksekusi itu sebagai langkah yang kejam dan regresif. Sedangkan dalam pernyataan bersama, Uni Eropa, Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) menggambarkan eksekusi tersebut sebagai tindakan kekerasan tercela yang selanjutnya menunjukkan pengabaian rezim terhadap hak asasi manusia dan aturan hukum.

Kamboja sebagai ketua ASEAN saat ini mengatakan, eksekusi mati empat aktivis demokrasi Myanmar terjadi pada saat yang "sangat tercela". Hal ini, kata Kamboja, menunjukkan lemahnya dukungan Myanmar pada upaya perdamaian yang didorong ASEAN di negara itu.

Dalam pernyataan yang bertanggal Senin, mengatakan, sangat sedih dan terganggu dengan eksekusi tersebut. Kamboja menilai, eksekusi yang dilakukan tepat satu pekan sebelum pertemuan menteri-menteri ASEAN merupakan jalan mundur.

AS mengutuk eksekusi keji terhadap aktivis prodemokrasi dan pemimpin terpilih. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengecam eksekusi junta Myanmar. AS menyebut langkah junta sangat tercela dan menyuarakan keyakinan bahwa pembunuhan itu tidak akan menghalangi gerakan demokrasi.

photo
Politikus Phyo Zeya Thaw saat tiba di gedung parlemen Myanmar di Naypyitaw, 2015 lalu. Phyo Zeya Thaw termasuk dalam kelompok yang akan dieksekusi pemerintahan junta militer Myanmar. - (AP Photo, File)

"Tindakan kekerasan yang tercela ini lebih jauh menunjukkan pengabaian total rezim terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum," kata Blinken dalam pernyataan yang dikutip laman Channel News Asia, Selasa.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, AS sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut sebagai tanggapan terhadap junta. Bagi AS, kata Price, tidak bisa lagi menganggap semuanya biasa-biasa saja setelah Myanmar melakukan eksekusi. AS sedang mempertimbangkan semua opsi untuk menambah hukuman pada junta.

Price mendesak negara-negara lain untuk melarang penjualan peralatan militer ke Myanmar. Dia menyerukan agar tidak memberikan kredibilitas internasional kepada junta. Price juga meminta ASEAN tetap melarang kehadiran Myanmar dalam pertemuan blok Asia Tenggara itu. 

Koryo, Obat Simbolis Korut untuk Covid-19

Obat Koryo digunakan sebagai simbol politik dan alat bagi Kim Jong-un untuk mengeklaim kemenangannya.

SELENGKAPNYA

Harga Gandum Dunia Naik Lagi

Harga gandum berjangka naik 5 persen pada Senin (26/7).

SELENGKAPNYA