Oni Sahroni | Daan Yahya | Republika

Konsultasi Syariah

25 Jul 2022, 10:00 WIB

Penyaluran Zakat kepada Usaha Mikro

Apakah boleh zakat disalurkan kepada dhuafa yang punya usaha, tapi akadnya pinjaman?

DIASUH OLEH USTAZ DR ONI SAHRONI; Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ustaz, apakah boleh zakat disalurkan kepada dhuafa yang punya usaha, tapi akadnya pinjaman? Karena pinjaman, dia harus mengembalikan kembali pokok pinjamannya. Apakah zakat tersebut sah atau tidak? Bagaimana pandangan dalam fikih? Mohon penjelasan, Ustaz. -- Effendi, Bangka Belitung

Waalaikumsalam Wr. Wb.

Pada umumnya, zakat diberikan pada mustahik tanpa ada embel-embel pinjaman karena mustahik menerima zakat memiliki dan memanfaatkannya layaknya hak milik sendiri. Akan tetapi, berbeda dengan penyaluran zakat kepada mikrokredit dengan skema qardh al-hasan yang ciri-cirinya adalah

(1) Penerima dana qardh adalah dhuafa sekaligus pelaku usaha mikrokredit seperti UMKM. (2) Pinjaman tersebut dari zakat atau infak. (3) Kemudian, menggunakan skema qardh, di mana pelaku usaha mikro harus mengembalikan pinjamannya kepada lembaga zakat atau lainnya sesuai perjanjian.

Sebelum saya menjelaskan tentang ketentuan penyaluran zakat kepada mikrokredit dengan skema qardh al-hasan, terlebih dahulu saya jelaskan penyaluran zakat secara umum kepada mustahik (bukan usaha mikro). Karena—sebagaimana dijelaskan Dr Hamdi Subhi Thaha—bahwa literatur klasik belum menjelaskan seputar hukum penyaluran zakat dengan skema qardh terlebih kepada mikrokredit, kecuali Fatawa az-Zakah karya al-Maududi sebagai kitab pertama yang menjelaskannya saat al-Maududi menjawab pertanyaan nomor 29.

Ada dua pendapat fikih, yaitu pertama, tidak boleh menurut mayoritas ahli fikih, di mana mereka tidak membolehkan zakat disalurkan dalam bentuk kredit yang harus dibayar kembali karena salah satu kriteria penyaluran zakat bagi dhuafa itu diberikan hingga donasi itu menjadi milik sempurna mustahik. Hal itu sebagaimana dalil berikut.

(1) Pendapat para ahli tafsir dan fikih bahwa mengalihkan kepemilikan kepada mustahik itu syarat penyaluran zakat. Di antara penafsiran dan pendapat fikih tersebut

(a) dilalah surah at-Taubah ayat 60, di mana Asy-Syafi'i berpendapat bahwa huruf lam pada kalimat al-fuqara itu menunjukkan kepemilikan (Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, 4/95).

(b) Ibnu Qudamah mengatakan, "...Saat mereka mengambil bagiannya, mereka telah memiliki secara sempurna dan tidak harus dikembalikan.

(2). Sebagaimana putusan nadwah ketiga di Kuwait tahun 1413 H bahwa mengalih kepemilikan kepada mustahik menjadi syarat sah zakat. (Abhats fi Qadhaya az-Zakah 2/886).

Kedua, boleh bersyarat menurut sebagian ahli fikih. Di mana beberapa ahli fikih seperti al-Maududi, Abdurrahman Hasan, Khallaf, Haidar Abadi, al-Qardhawi, Abdu as-Sattar Abu Ghudah, Muhammad Zuhaili, al-Ba’li, Ni'mat Abdul Latif, Laznah al-Ifta' bil Kuwait (Nomor Fatwa 6/17/78), Komisi Fatwa MUI (Keputusan Ijtima Samawi Komisi Fatwa ke-7 Tahun 2021) membolehkan zakat diberikan kepada dhuafa sebagai pinjaman bergulir untuk selanjutnya harus ditunaikan/dibayar kembali kepada lembaga zakat yang mengelola pinjaman bergulir tersebut.

Para ulama tersebut membolehkan dengan syarat disalurkan mengikuti jadwal berkala sehingga ada dana surplus sebelum disalurkan kepada mustahik, ada surplus bagian gharimin, dengan syarat sumber donasinya infak dan sedekah bukan zakat.

Kesimpulan ini didasarkan pada dalil/alasan berikut. (1) Tidak ada nash dan konsensus yang mewajibkan at-tamlik karena makna lam dalam surah at-Taubah ayat 60 itu multitafsir. Al-Qarafi mengatakan, "Apakah lam tersebut menunjukkan peralihan kepemilikan atau untuk menunjukkan bahwa hukum ini hanya untuk delapan kelompok" (Adz-Dzakhirah lil Qarrafi 3/140).

(2) Abu Zahrah, Khallaf, dan al-Qardhawi berpendapat boleh berdasarkan qiyas terhadap zakat untuk gharimin. Al-Qardhawi menukil pendapat Abu Zahrah dan Khallaf, jika kredit boleh dilunasi dari dana zakat, akan lebih boleh lagi jika dilunasi dengan cara pinjaman bergulir yang kemudian dibayar pinjaman tersebut kepada bait al-maal.

Perbedaan pendapat seputar boleh dan tidaknya zakat disalurkan dalam bentuk program pinjaman bergulir itu bersumber dari perbedaan pendapat ahli fikih tentang apakah at-tamlik atau mengalihkan kepemilikan kepada mustahik itu menjadi syarat penyaluran zakat atau tidak. Kemudian, apakah dengan skema qardh itu berarti menunda penyaluran sehingga kebutuhan dasar mustahik menjadi tertunda atau tidak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pendapat yang membolehkan lebih maslahat dengan beberapa ketentuan. (1) Dikelola oleh lembaga yang amanah, profesional, dan resmi (diawasi otoritas). (2) Tanpa pembungaan atau riba. (3) Menggunakan dana-dana infak dan sedekah yang tak terikat.

(4) Memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi kriteria mustahik zakat. (5) Mempertegas isi perjanjian: saat penerima manfaat tidak mampu atau gagal bayar seperti apa, apakah diperpanjang tenornya ataukah dibebaskan. (6) Berdasarkan analisis dan data sehingga jelas prioritas dan tidak mengabaikan yang lebih prioritas.


‘Terginting-ginting, Lagi’

Gelar juara di Singapura Terbuka menjadi titik balik bagi Ginting dan bukti dia tidak lagi hanya menjadi pecundang.

SELENGKAPNYA

Potret Strategi Meredam Inflasi

Lima negara utama Asia Tenggara berkutat pada subsidi dan normalisasi suku bunga untuk meredam laju inflasi.

SELENGKAPNYA
×