YERUSALEM -- Amerika Serikat (AS) berencana untuk membangun kompleks diplomatik di wilayah pendudukan Israel di Yerusalem Timur. Namun, lahan itu ternyata properti pribadi yang disita oleh Israel dari warga Palestina.

Hal ini diungkap Pusat Hukum Hak Minoritas Arab di Israel atau Legal Center for Arab Minority Rights in Israel (Adalah), Ahad (10/7). Kompleks diplomatik itu dibangun di bawah rencana bersama AS-Israel.

"Tanah tempat kompleks diplomatik AS akan dibangun, terdaftar atas nama Negara Israel, tetapi disita secara ilegal dari pengungsi Palestina dan pengungsi internal Palestina menggunakan Absentees Property Law Israel 1950," kata organisasi hak asasi manusia itu, dilansir Anadolu Agency, Senin (11/7).

Adalah mengatakan, keturunan pemilik asli properti itu, warga Palestina, bahkan warga AS yang tinggal di Yerusalem Timur, menuntut pembatalan segera rencana pembangunan kompleks itu. Jika pembangunan dilanjutkan maka kompleks diplomatik AS akan berlokasi di tanah yang disita dari Palestina dan melanggar hukum internasional.

Suasana menjelang peresmian Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem oleh Presiden AS Donald Trump pada 2018 lalu. - (EPA-EFE/ABIR SULTAN)

SHARE    

"Jika dibangun, kompleks kedutaan AS akan berlokasi di tanah yang disita dari Palestina yang melanggar hukum internasional," ujar Adalah.

Presiden AS Joe Biden dijadwalkan tiba di Israel pada 13 Juli. Biden juga akan mengunjungi Kota Ramallah di Tepi Barat lalu terbang ke Arab Saudi.

Pada Juni lalu, AS menegaskan kembali komitmennya untuk membuka kantor konsulat di Yerusalem. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan, para pejabat AS telah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin senior Palestina.

"Kami benar-benar telah menghidupkan kembali hubungan antara Amerika Serikat dan Otoritas Palestina, dan juga dengan rakyat Palestina," kata Price.

Ketika ditanya mengapa butuh waktu lama bagi AS untuk membuka kembali misi diplomatik di Yerusalem, Price mengatakan, pembukaan kantor konsulat ini perlu dikoordinasikan oleh Pemerintah Israel. "Jelas ini adalah masalah kompleks yang juga perlu kami koordinasikan dengan Pemerintah Israel. Tetapi kami berkomitmen untuk melakukannya, dan kami terus mendiskusikannya dengan Israel dan Palestina," kata Price.

Sebelumnya AS telah beri sinyal untuk meningkatkan misi diplomatiknya ke Palestina yang turun level semasa pemerintahan presiden sebelumnya, Donald Trump. AS berjanji akan membuka kembali dan mengubah Unit Urusan Palestina (PAU) menjadi Kantor Urusan Palestina-AS (OPA) di Yerusalem. OPA akan melapor langsung ke Washington mengenai masalah-masalah substantif.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat