Petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melayani pelanggan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (29/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga pada 1 Juli mendatang akan menguji coba penyaluran Pertalite dan solar bersubsidi di sej | ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/wsj.

Tajuk

01 Jul 2022, 03:45 WIB

Subsidi yang Membengkak

Pembatasan konsumsi BBM subsidi hanya untuk yang berhak menjadi salah satu cara terbaik.

Jumat (1/7) hari ini mulai dilakukan uji coba pendaftaran transaksi Pertalite dan solar bagi pengguna kendaraan roda empat di MyPertamina. Kebijakan ini akan diberlakukan terlebih dahulu di 11 daerah yang tersebar pada lima provinsi di Indonesia.

Sebelas daerah tersebut meliputi Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi.

Meski uji coba pendaftaran melalui MyPertamina dimulai hari ini, Pertamina memastikan pemilik kendaraan roda empat masih bisa membeli Pertalite ataupun solar secara langsung di 11 kota, yang sudah dijadikan pilot project tersebut.

Pada hari yang sama, Jumat ini, Kementerian Keuangan akan membahas bahan bakar minyak (BBM) dengan Badan Anggaran DPR RI. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Rabu (29/6), menjelaskan, dalam rapat juga akan dibahas terkait laporan realisasi Semester I-2022, dengan prognosa estimasi akhir tahun, termasuk untuk meminta persetujuan dana tambahan subsidi energi.

 
Rencana penerapan pembelian Pertalite dan solar melalui MyPertamina dilakukan, tak lain akibat terus membengkaknya subsidi pemerintah di sektor BBM akibat harga minyak dunia yang melambung.
 
 

Dua peristiwa pada hari ini tersebut memiliki keterkaitan. Rencana penerapan pembelian Pertalite dan solar melalui MyPertamina dilakukan, tak lain akibat terus membengkaknya subsidi pemerintah di sektor BBM akibat harga minyak dunia yang melambung. Pertamina yang tetap mematok harga Pertalite sebesar Rp 765.000 per liter jauh di bawah harga keekonomian Pertalite di kisaran Rp 17 ribu per liter, membuat setiap satu liter Pertalite disubsidi sekitar Rp 10 ribu.

Persoalan muncul karena subsidi yang dikeluarkan pemerintah tersebut tak selamanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Harga Pertamax yang ikut membengkak membuat masyarakat berkantong tebal beralih mengonsumsi Pertalite sehingga orang-orang kaya pun ikut menikmati BBM subsidi.

Sejauh ini belum ada pernyataan secara tegas dari pemerintah ataupun manajemen Pertamina, terkait MyPertamina merupakan salah satu cara pembatasan konsumsi Pertalite dan solar. Namun, tidak sedikit kalangan yang menilai, kebijakan pembelian Pertalite ataupun solar melalui aplikasi MyPertamina ke depannya adalah upaya pembatasan konsumsi dua jenis BBM tersebut hanya untuk orang yang berhak. Paling tidak selama harga minyak dunia melambung tinggi.

 
Menahan harga BBM membuat subsidi terancam jebol, tapi menaikkan harga BBM saat ini ketika daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19, akan sangat memberatkan. 
 
 

Di satu sisi, pemerintah sepertinya belum ingin menaikkan harga BBM subsidi. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara memang kembali menekankan terkait subsidi BBM pemerintah, yang terus membengkak karena harga minyak dunia sudah jauh di atas 100 dolar AS per barel. Tetapi, pernyataan Jokowi tersebut pun bukanlah sinyal untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Menahan harga BBM membuat subsidi terancam jebol, tapi menaikkan harga BBM saat ini ketika daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19, akan sangat memberatkan. Kenaikan harga pangan dalam beberapa waktu terakhir ini saja sudah mengerek inflasi. 

Apabila pemerintah berkeras menaikkan harga BBM, inflasi akan naik signifikan dan risikonya tidak hanya daya beli masyarakat yang melemah. Kondisi lebih parah lagi, inflasi yang tinggi akan membuat penduduk miskin di negeri ini semakin bertambah. Keadaan ini artinya cita-cita pemerintah yang ingin ekonomi masyarakat bangkit pada tahun ini akan sangat sulit tercapai.

 
Apabila pemerintah berkeras menaikkan harga BBM, inflasi akan naik signifikan dan risikonya tidak hanya daya beli masyarakat yang melemah.
 
 

Padahal, Bank Dunia (World Bank) sudah menyarankan Pemerintah Indonesia menyesuaikan harga BBM dan listrik. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Habib Rab, memproyeksikan jika tidak ada penyesuaian, alokasi subsidi untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) pada 2022, menjadi 1,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai itu naik signifikan dari tahun lalu yang hanya 0,7 persen.

Kita mengapresiasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin. Dia mengatakan, saat ini pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuat keputusan selalu melihat dari berbagai aspek, seperti masyarakat yang mengalami tekanan ketika ada kenaikan harga. Menurut dia, ada kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu sehingga kalau bicara keadilan, memang APBN seharusnya melindungi kelompok tidak mampu.

Sinyal yang disampaikan Sri Mulyani tersebut sangat jelas, APBN seharusnya melindungi masyarakat yang tidak mampu. Karena itu, subsidi diberikan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu tersebut.

Pembatasan konsumsi BBM subsidi hanya untuk yang berhak menjadi salah satu cara terbaik dalam menahan subsidi tidak terus membengkak. Inflasi pun dapat tetap terjaga. Namun, rencana pemerintah menerapkan pembatasan melalui MyPertamina juga harus dirancang dengan matang sehingga tidak membingungkan masyarakat. 


Pelindo Bidik Pendapatan Rp 30,4 Triliun 

Capaian positif Pelindo pada 2021 sejalan dengan program merger yang telah dijalankan.

SELENGKAPNYA

Jangan Ada Lagi Kerusakan di Ukraina

Peperangan Rusia-Ukraina telah menyebabkan ancaman krisis pangan global.

SELENGKAPNYA

Hargai Perbedaan Waktu Idul Adha

MUI mengimbau agar semangat hari raya kurban diwujudkan dalam kehidupan umat Islam.

SELENGKAPNYA
×