Lukisan Garuda Pancasila dengan latar merah putih di tembok Dusun Karangwatu, Muntilan, Jawa Tengah, Rabu (1/6/2022). Lukisan tembok atau mural dengan tema Pancasila ini untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. | Wihdan Hidayat / Republika

Nusantara

Perkokoh Nilai-Nilai Pancasila

Presiden mengajak anak bangsa di mana pun membumikan Pancasila.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemimpin bangsa, terutama para pejabat, tokoh agama dan juga masyarakat, para pemimpin partai politik, serta tokoh organisasi masyarakat (ormas) agar menjadi teladan dan contoh dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Jokowi menilai Pancasila bukan sekadar pemersatu bangsa.

“Mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan,” kata Jokowi, dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende, NTT, Rabu (1/6).

Ia mengatakan, Pancasila tak hanya telah mempersatukan bangsa Indonesia, namun juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian. “Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila,” kata Jokowi.

Karena itu, ia juga mengajak seluruh anak bangsa di manapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi dunia yang bergejolak, pandemi Covid-19 yang belum berakhir, dan juga terjadinya krisis energi dan pangan serta ancaman kemiskinan ekstrim dan kelaparan.

Selain itu, dunia juga masih harus menghadapi dampak dari perang yang terjadi di Ukraina. Sebagai pemegang mandat Presidensi G20, Jokowi pun mengajak seluruh negara maju di dunia untuk turut bergotong royong menciptakan umat manusia yang lebih baik dan membangun sistem kesehatan global yang mampu menghadapi krisis di masa depan.

“Dengan tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih berprikemanusiaan dan lebih berprikeadilan,” tambah dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan, Pancasila adalah bukti kesepakatan luhur (mietsaqon gholiedza) yang menjadikan Indonesia sebagai ‘dar al mietsaq’ atau ‘dar al ahdi’ atau negara dengan kesepakatan dalam perjanjian kolektif.

“Dengan Pancasila, kita bersatu dalam titik temu (kalimatun sawa), bersatu dalam keberagaman,” kata Mahfud dalam keterangan resminya.

photo
Sejumlah penari membawa wadah air saat upacara Tradisi Ngalokat Cai di kawasan Situ Ciburuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (1/6/2022). Tradisi Ngalokat Cai yang digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas keberadaan air yang melimpah untuk manfaat bagi kehidupan, serta upaya mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian air. - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Mahfud mengatakan, Pembukaan UUD 1945 yang memuat lima sila dasar negara, yang lantas dikenal dengan Pancasila adalah kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Ia menyebut, 77 tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato di Sidang BPUPK tentang dasar negara yang diusulkannya, yakni Pancasila. Kemudian, tanggal 22 Juni 1945, Bung Karno memimpin Tim 9 yang mengolah usulnya itu menjadi Mukadimah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta.

“Setelah melakukan perbaikan dengan kesepakatan baru pada tanggal 18 Agustus 1945 PPK menyepakati Mukadimah menjadi Pembukaan UUD 1945 yang memuat lima sila dasar negara, yang isinya adalah Pancasila yang kita sepakati sekarang ini sebagai mietsaqon gholidza atau kesepakatan luhur,” ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, peran besar Bung Karno, bahwa kelahiran Pancasila merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa besar. Pada 1 Juni 1945, lanjutnya, Bung Karno menyampaikan Pancasila dan substansinya, meski belum dapat diterima saat itu. Kemudian, 22 Juni 1945, lahir Piagam Jakarta yang ada Pancasila didalamnya, meskipun masih ada tujuh kata sensitif tentang menjalankan syariat Islam.

Selanjutnya, pada 18 Agustus 1945, Bung Karno memimpin sidang pengesahan pembukaan UUD yang memuat Pancasila dan batang tubuh UUD. Sila pertama diperbaiki lagi menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.

“Jadi semuanya ada peran besar Bung Karno, jangan dipertentangkan seakan-akan Bung Karno anti Piagam Jakarta, karena Piagam Jakarta yang membuat Bung Karno,” jelasnya.

Pengetahuan publik

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hanya 64,6 persen publik yang mengetahui semua sila Pancasila. Lalu 10,2 persen yang benar menyebutkan empat sila, 5,1 persen tahu tiga sila, 3,9 persen mengeri dua dan satu sila, dan masih ada 12,3 persen publik yang tidak bisa menyebutkan dengan benar satu pun sila.

photo
Arak-arakan warga membawa bendera merah putih panjang ayang Garuda Pancasila menuju kawasan Gerbang Gajah, Kembang Limus, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (1/6/2022). Arak-arakan Wayang Garuda Pancasila besar dan bendera merah putih panjang diadakan untuk Memperingati Hari Lahir Pancasila. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Survei tersebut bertajuk ‘Sikap Publik terhadap Pancasila dalam rangka Konsolidasi Sistem Politik Indonesia’ yang dirilis di Taman Renungan Bung Karno, Kabupaten Ende, pada Rabu (1/6). "Secara keseluruhan, ada 95,4 persen warga yang menyatakan tahu Pancasila. Tapi ketika diminta menyebutkan redaksi sila-sila Pancasila, yang bisa menyebut dengan benar antara 72,5 persen - 86,2 persen," kata pendiri SMRC, Saiful Mujani.

Sila yang paling banyak disebut dengan benar adalah sila pertama, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ (86,2 persen), selanjutnya sila Ketiga, ‘Persatuan Indonesia’ (78,3 persen), sila kedua, ‘Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab’ (77,8 persen), sila kelima, ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ (76,1 persen), dan yang terakhir sila keempat ‘Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan’ (72,5 persen).

Saiful menjelaskan bahwa angka 50 persen atau lebih rendah masuk kategori rendah, 51-75 persen sedang, 76-90 persen tinggi, dan di atas 90 persen sangat tinggi. “Maka pengetahuan dasar publik tentang Pancasila (64,6 persen) hanya sedang,” papar Saiful.

Survei ini dilakukan pada 10-17 Mei 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1.220 responden. Sedang response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1.060 atau 87 persen.

Sebanyak 1.060 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling). Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Survei itu menunjukkan Pancasila mempengaruhi kematangan sistem politik Indonesia. Saiful Mujani, dalam presentasinya menyatakan sikap pada Pancasila secara umum berhubungan positif dengan berbagai komponen bangsa. Yakni terikat kuat dengan negara kesatuan, kinerja Pancasila, preferensi pada demokrasi dan kebebasan, kinerja kebebasan, kepercayaan terhadap lembaga politik, dan kelompok sosial.

photo
Warga membawa wayang milenium menuju kawasan Gerbang Gajah, Kembang Limus, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (1/6/2022). Arak-arakan Wayang Garuda Pancasila besar dan bendera merah putih panjang diadakan untuk Memperingati Hari Lahir Pancasila. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Survei ini juga menemukan bahwa sikap terhadap Pancasila berhubungan negatif dengan Islamisme semu, yakni pandangan bahwa ketuhanan yang maha esa harus dipahami hanya menurut agama Islam, hukum Islam yang berlaku hanya bagi umat Islam, dan pengutamaan umat Islam dibanding umat lain karena umat paling besar.

“Pola hubungan-hubungan di atas, menunjukkan adanya dukungan terhadap Pancasila dan sistem politik, dan adanya kesejalanan antara opini publik tentang Pancasila dengan opini tentang sistem politik. Kesejalanan ini akan membantu mengkonsolidasikan sistem politik Indonesia," jelas Saiful.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Tambahan Anggaran Biaya Haji Disetujui

Perlu diperhitungkan dengan cermat dan akuntabel setiap penggunaan dana haji yang saat ini dikelola.

SELENGKAPNYA

Umat Diajak Menguatkan Persatuan dan Kebersamaan

Masyarakat diajak untuk mensyukuri Indonesia yang dijaga oleh nilai-nilai persatuan, kebangsaan, keislaman, dan Pancasila.

SELENGKAPNYA

Rusia Kembali Tutup Pasokan Gas ke Eropa

Uni Eropa sepakat melakukan embargo parsial terhadap komoditas minyak Rusia.

SELENGKAPNYA