Warga mengantre untuk membeli minyak goreng saat operasi pasar minyak goreng curah bersubsidi di Halaman Parkir Gudang Moderen BossFood, Jakarta, Jumat (20/5/2022). | Prayogi/Republika.

Tajuk

24 May 2022, 03:45 WIB

Kebijakan yang Memihak Rakyat

Publik tetap harus mengkritisi bongkar pasang kebijakan migor ini. Kita berhak menuntut pemerintah lebih serius, lebih tegas, dan lebih berwibawa di hadapan korporasi CPO-migor.

Kebijakan minyak goreng bongkar pasang lagi. Kemarin, pemerintah mencabut larangan ekspor crude palm oil dan turunannya seperti migor. Pencabutan ini kurang dari sebulan Presiden Joko Widodo mengambil alih kebijakan Kementerian Perdagangan.

Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan lagi kewajiban pemenuhan pasar di dalam negeri beserta harganya (domestic market obligation/DMO) bagi pengekspor CPO dan migor. Kebijakannya berlaku mulai Senin kemarin. Akankah langkah pemerintah ini efektif?

Kebijakan DMO dan pengaturan harga di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) bukanlah kebijakan baru. Ini pernah diterapkan Maret lalu oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Hasilnya? Nihil. Begitu kebijakan DMO-DPO diteken dan berlaku, krisis migor ketika itu malah makin menjadi.

Stok migor premium menghilang di pasar ritel modern. Harga migor curah menjadi terseret ikut mahal. Kurang dari sepekan kebijakan tersebut diketok, Mendag Lutfi mencabutnya lagi.

Apa yang membuat pemerintah optimistis bahwa mengulang kebijakan DMO-DPO kali ini akan dituruti oleh pebisnis CPO dan pengusaha migor? Adakah perbedaan dari kebijakan itu? Dari paparan umum yang disampaikan menko perekonomian dan mendag, tidak ada.

Yang ada justru muncul kebijakan lain yang dibuat sebagai jaring pengaman, yakni menyiagakan Badan Urusan Logistik (Bulog) ke migor curah, dan bersiap (lagi) meluncurkan migor murah untuk rakyat. Yang terakhir ini pun sudah pernah digelar pada November 2021.

 
Apa yang membuat pemerintah optimistis bahwa mengulang kebijakan DMO-DPO kali ini akan dituruti oleh pebisnis CPO dan pengusaha migor? 
 
 

Publik tetap harus mengkritisi bongkar pasang kebijakan migor ini. Kita berhak menuntut pemerintah lebih serius, lebih tegas, dan lebih berwibawa di hadapan korporasi CPO - migor. Kita memahami ada kelelahan psikologis bagi masyarakat menghadapi isu migor. Emak-emak sudah lelah dijanjikan ini itu oleh pemerintah bahwa harga migor akan kembali normal.

Apakah sudah ada penurunan harga migor kemasan premium hingga kini? Sudah, tetap rasanya menggelikan. Ketika harga migor premium dalam sehari bisa melonjak Rp 5.000 sampai Rp 10 ribu, maka kini harganya hanya turun Rp 100 sampai Rp 2.000 per kemasan.

Penurunan harga itu jelas tidak bisa dibilang prestasi. Sejauh persoalan migor kemasan premium yang bisa ditangani adalah 'mengembalikan' pasokan ke rak-rak ritel modern. Dengan demikian, migor premium tersedia, tetapi harganya tak bisa dikembalikan ke periode Desember 2021-Januari 2022, karena pemerintah lepas tangan, atau tidak mampu mengontrol pelaku industrinya.

Apakah kondisi di migor curah berbeda? Ya, sedikit. Migor curah yang tadinya dipatok di sekitar Rp 11 ribu per liter, kini dinaikkan ke Rp 14 ribu per liter. Namun di lapangan, pemerintah selalu menemukan fakta bahwa harga migor curah pun tidak bisa mereka kendalikan. Sampai saat ini.

Dengan perangkat kebijakan dan personel dan kekuasaan pemerintah yang bisa mengontrol pasokan migor curah, kondisi ini tentu saja memprihatinkan kalau tidak mau disebut memalukan. Kemendag adalah otoritas tertinggi yang bisa mengatur pasokan dan harga migor curah ini.

Namun kemarin, saat pencabutan larangan ekspor migor dan CPO, harga migor curah di sejumlah daerah yang dipantau pers, malah bisa menembus Rp 19 ribu per liter.

 
Publik tetap harus mengkritisi bongkar pasang kebijakan migor ini. Kita berhak menuntut pemerintah lebih serius, lebih tegas, dan lebih berwibawa di hadapan korporasi CPO-migor.
 
 

Publik dibuat bingung dengan berbagai kebijakan ini, tapi tak ada yang berhasil mengendalikan harga migor yang tetap liar. Warga diminta memperketat ikat pinggang karena tekanan harga migor. Kita tidak ingin gonta-ganti kebijakan migor ini menjadi sekadar akal-akalan menenangkan publik.

Pemerintah sudah saatnya memperlihatkan posisi yang lebih tegas, otoritatif, dan melindungi rakyatnya di depan para korporasi sawit dan migor itu. Pemerintah pasti memiliki skema untuk menengahi persoalan pembelian petani sawit dan konsumen migor.

Skema yang tentunya berpihak pada rakyat. Bukan korporasi konglomerasi. Bisalah kita sebut, persoalan migor adalah soal keberpihakan pemerintah kepada siapa.

Presiden Joko Widodo, seperti yang dikutip dari laman Sekretariat Negara kemarin, menjanjikan harga migor curah bisa ditekan, diturunkan dalam dua pekan ke depan. Kita tentu menunggu (lagi) bisakah janji itu ditepati.


Memuliakan Keluarga Allah

Allah menegaskan bahwa jalan kemuliaan adalah ketakwaan.

SELENGKAPNYA

Hewan Kurban Kena PMK, Apakah Halal dan Thayyib Dikonsumsi?

Ada beberapa hal yang perlu dicermati pada hewan ternak yang kena PMK apakah halal dan thayyib dikonsumsi.

SELENGKAPNYA
×