Pendukung Presiden Prancis Emmanuel Macron menonton pengumuman hasil Pilpres Prancis 2022 di layar raksasa di Menara Eifel, Paris, Ahad (24/4/2022). | AP/Christophe Ena

Teraju

13 May 2022, 08:00 WIB

Pilpres Prancis, Islamofobia, dan Presidential Threshold

Presidential threshold dalam pemilu Prancis ringan belaka, cukup dapat dukungan tanda tangan 500 pejabat yang dipilih.

OLEH HARUN HUSEIN

Pemilu presiden Perancis baru saja berlalu. Sang petahana, Emanuel Macron, kembali terpilih sebagai presiden Perancis. Dia mengalahkan penantangnya yang rasis dan Islamofobis, Marine Le Pen. Lalu, apa yang bisa dipetik Indonesia dari perhelatan demokrasi dari pusat mode dunia itu?

Ada beberapa hal yang penting. Pertama, bagaimana warga Perancis mengenyahkan Islamophobia, xenophobia, dan berbagai bentuk rasisme, melalui kotak suara. Para pemilih Perancis berbondong-bondong memilih Macron, demi mencegah Marine Le Pen naik ke tampuk kekuasaan.

Hal itu diakui sendiri oleh Macron. Bahwa banyak pemilih Perancis sejatinya tak memilihnya, tapi akhirnya memberikan suara kepadanya, demi mencegah naiknya Le Pen --yang antara lain mengampanyekan antijilbab.

Lalu, adakah persamaan Perancis dengan Indonesia, dalam hal mood tentang jilbab ini? Entahlah. Yang jelas, pernyataan seorang guru besar institut teknologi, yang menyebut perempuan berjilbab sebagai manusia gurun, mendapat tentangan sengit di negara ini. Rasisme dan Islamofobia, memang tak punya tempat di planet ini, baik di Barat maupun di Timur.

photo
Pendukung Presiden Prancis Emmanuel Macron menonton pengumuman hasil Pilpres Prancis 2022 di layar raksasa di Menara Eifel, Paris, Ahad (24/4/2022). - (AP/Thibault Camus)

 Selusin kandidat

Hal menarik kedua dari Pilpres Perancis, adalah bagaimana negara itu memberi tempat sangat lapang bagi banyak calon presiden. Tak tanggung-tanggung, Pilpres Perancis diikuti dua belas kandidat.

Ke-12 capres Perancis dan asal partainya adalah: Emmanuel Macron (Partai Pergerakan Republik/La République En Marche); Nathalie Arthaud (Partai Perjuangan Pekerja/ Lutte Ouvrière); Fabien Roussel (Partai Komunis Perancis); Jean-Luc Mélenchon (Partai La France Insoumise); dan Jean Lassalle (Partai Resistons); Marine Le Pen (Partai National Rally); Éric Zemmour (Partai Reconquete; Anne Hidalgo (Partai Sosialis); Yannick Jadot (Partai Hijau); Valérie Pécresse (Partai The Republicans); Philippe Poutou (Partai Anti-Kapitalis Baru); dan Nicolas Dupont-Aignan (Partai Debout La France).

Mengapa Perancis bisa begitu banyak punya capres? Penyebabnya, karena konstitusi negara itu memberi syarat yang mudah untuk nyapres. Kandidat cukup meraih dukungan 500 pejabat Perancis yang dipilih, yang dibuktikan dengan tanda tangan –saat calon presiden mendaftarkan pencalonannya di Dewan Konstitusi Perancis.

Lalu, benarkah pemilu perancis yang diikuti dua belas calon presiden menjadi ribet dan kacau --seperti yang diulang-ulang para politisi partai politik di Indonesia, ketika membatasi jumlah capres melalui instrumen presidential threshold? Ternyata tidak. Prosesnya berjalan biasa saja.

photo
Penyelenggara pemilu menghitung surat suara di Schiltigheim, Prancis, Ahad (24/4/2022). - (AP/Jean-Francois Badias)

Memang, karena banyaknya capres, tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas di atas 50 persen pada putaran pertama. Sang petahana, Macron, hanya meraih 27,9 persen, disusul Le Pen (23,2 persen), Melenchon (22 persen), Zemmour (7,1 persen), sisanya terbagi kepada capres lainnya.

Tapi, ini normal belaka. Sebab, pemenangnya kelak ditentukan di putaran kedua. Di putaran kedua, pasti akan ada calon presiden yang meraih suara mayoritas 50 persen plus satu. Tidak mungkin tidak!

Dan, dalam putaran kedua Pilpres Perancis, Macron meraih 58,5 persen suara, sedangkan Le Pen hanya 41,5 persen. Dan, Pilpres Perancis pun finish. Macron menjadi presiden terpilih periode 2022-2027.

Selusin capres dalam Pilpres Perancis 2022, itu, bukanlah yang terbanyak. Dua puluh tahun lalu, pada Pilpres 2002, kandidat yang berlaga bahkan berjumlah 16. Dan, semuanya juga akhirnya diselesaikan di putaran kedua. Di ronde kedua, Jacques Chirac dari Partai RPR) meraih 82,21 persen suara, mengalahkan politisi ultra kanan Jean-Marie Le Pen (ayah Marine Le Pen) dari Partai Front Nasional, yang hanya kebagian 17,79 persen suara.

Unreasonable fear

Lalu, bagaimana kalau Pilpres Indonesia diikuti dua belas calon, seperti Perancis? Prosesnya akan sama belaka. Karena, Indonesia maupun Perancis, menerapkan sistem pemilihan presiden yang sama, yaitu sistem mayoritas dua putaran (majoritarian run off two round system). Sistem itu bahkan ditulis dalam konstitusi, Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945.

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Sedangkan, Pasal 6A ayat (4) berbunyi: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Tapi, anehnya, Indonesia tak pernah menerapkan sistem pilpres dalam konstitusi itu secara murni dan konsekuen. Para politisi di negara ini, dari pemilu ke pemilu, sibuk membatasi jumlah calon presiden, melalui instrumen presidential threshold.

Akibatnya, dari empat kali pemilu presiden di Indonesia, hanya satu kali yang berlangsung dua putaran, yaitu Pilpres 2004 yang diikuti lima pasang capres-cawapres. Selanjutnya, Pilpres 2009, Pilpres 2014, maupun Pilpres 2019, semuanya berlangsung satu putaran. Pada ketiga pilpres terakhir ini, jumlah pesertanya masing-masing tiga, dua, dan dua pasang calon.

Dan, dengan angka presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara, Pemilu 2024 mendatang cenderung akan tetap diikuti dua pasang capres-cawapres. Dan, kemungkinan besar akan tetap berlangsung satu putaran.

Pilpres Turki dan Amerika

Berdasarkan data International IDEA, mayoritas negara demokrasi di muka bumi, menggunakan sistem mayoritas dua putaran untuk memilih presiden/kepala negara. Indonesia, termasuk di dalamnya (lihat tabel Pilpres Sistem Dua Ronde).

Jadi, sistem pilpres ini –kendati untuk Indonesia ada sedikit modifikasi terkait sebaran—adalah sesuatu yang jamak belaka. Dia bukan invensi para politisi yang mengamandemen konstitusi tempo hari. Sehingga, memahaminya tak perlu terlampau ekslusif dengan original intent atau menggunakan pendekatan tafsir konstitusi yang rumit.

Sistem mayoritas dua putaran pun tak melulu harus berlangsung dua putaran. Jika suara mayoritas 50 persen bisa diraih di putaran pertama, maka pemilu cukup berlangsung satu putaran, seperti yang belum lama ini terjadi di Turki dan Amerika Serikat.

Turki, yang baru beralih dari sistem parlementer (semi presidensial) ke sistem presidensial, menerapkan mayoritas dua putaran dalam Pilpres 24 Juni 2018. Ada enam kandidat yang berlaga dalam Pilpres Turki.

 
Meski jumlah kandidatnya setengah lusin, Pilpres Turki bisa berlangsung satu putaran.
 
 

Keenam capres itu adalah Recep Tayyip Erdogan (Partai Keadilan dan Pembangunan/AKP); Muharrem Ince (Partai Rakyat Republik/CHP); Selahattin Demirtas (Partai Rakyat Demokratik/HDP); Meral Aksener (Partai Baik/IYI); Temel Karamollaoglu (Partai Kebahagiaan/SP), dan Dogu Perinçek (Partai Patriotik/VP).

Meski jumlah kandidatnya setengah lusin, Pilpres Turki bisa berlangsung satu putaran. Karena, salah satu kandidat, yaitu Erdogan, berhasil meraih suara mayoritas di putaran pertama. Erdogan meraih 52,59 persen suara. Tak perlu putaran kedua.

Bagaimana dengan Amerika Serikat? Meski tak ada dalam daftar International IDEA, Amerika sesungguhnya menerapkan sistem mayoritas dua putaran. Bedanya, putaran kedua tak diputuskan oleh popular vote, melainkan oleh parlemen. Pemilihan calon presiden dilakukan DPR (House of Representatives), sedangkan pemilihan calon wakil presiden dilakukan Senat.

Dan, seperti halnya Perancis, Turki, dan negara-negara lainnya, calon presiden di Amerika berjumlah dua digit –meski yang tampak ke permukaan hanya capres Partai Republik dan capres Partai Demokrat. Dalam Pilpres 2020 lalu, misalnya, ada sebelas kandidat capres dalam Pilpres Amerika, termasuk Donald Trump dan Joe Biden.

Namun, seolah sudah menjadi hukum besi pemilu Amerika, hanya capres Partai Republik dan Partai Demokrat, yang meraih suara besar untuk diputuskan di Dewan Pemilih (Electoral College). Alhasil, Pilpres Amerika selalu berlangsung satu putaran.

Ada apa MK?

Pertanyaannya sekarang, kalau konstitusi menganut sistem majoritarian run off two round system, mengapa instrumen presidential threshold bisa terus ada? Mengapa Mahkamah Konstitusi, sang penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), membiarkan jumlah capres dibatasii secara ekstrim?

MK memang tak pernah tegas menyikapi presidential threshold. Sejak dulu, MK ngelesdan ‘buang badan’ dengan bilang presidential threshold adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembuat undang-undang.

Padahal, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara qath’i menyatakan: ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Mestinya, semua partai yang menjadi peserta pemilu, bisa mengajukan calon presiden, sehingga, rakyat punya keleluasaan memilih calon terbaik. Toh, sudah ada contoh di banyak negara, bahwa pilpres tetap bisa berlangsung satu putaran meski capresnya bejibun. Dan, kalaupun tak selesai di putaran pertama, ada putaran kedua. Apa yang dikhawatirkan?


Le Pen akan Bertarung dalam Pemilihan Parlemen Prancis

Le Pen akan mempertahankan kursinya dalam pemilihan parlemen pada Juni mendatang.

SELENGKAPNYA

Isu Hijab dalam Pemilihan Presiden Prancis  

Le Pen berjanji akan membatasi jaminan sosial hanya untuk warga Prancis asli.

SELENGKAPNYA
×