Aksi menolak pemekaran Papua di Paniai, Senin (14/3/2022). | Istimewa

Nasional

09 May 2022, 03:45 WIB

DPRP Janji Kawal Pemekaran Papua

Petisi Rakyat Papua berencana menggelar aksi nasional pada Selasa (10/5).

WAMENA—Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjanjikan bakal mengawal pembahasan pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua. Saat ini, rencana pemekaran provinsi di Papua masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Ketua DPRP Jhoni Banua Rouw mengatakan, berbagai aspirasi yang menerima dan menolak pembentukan DOB di Provinsi Papua sudah diterima. Baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Aspirasi rakyat Papua itu juga sudah diteruskan ke DPR di Jakarta.

"Semua aspirasi yang disampaikan kepada kami,DPRP, termasuk yang terakhir saya terima di Lingkaran Abepura saat masyarakat dan mahasiswa melakukan demonstrasi, sudah kami rekap dan antarkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI," katanya, Ahad (8/5).

Dia berharap inisiatif DPR dalam pembahasan dengan pemerintah terkait rencana pembentukan DOB Papua tersebut tidak mengabaikan semua aspirasi masyarakat Papua yang sudah disampaikan melalui DPRP. "Kami berharap apa pun yang akan menjadi keputusan nanti, ataupun nanti pemerintah pusat tetap menginginkan atau memaksakan untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua, ada banyak hal yang harus menjadi perhatian yang menjadi aspirasi rakyat itu," jelasnya.

photo
Peta kemiskinan wilayah adat Papua. - (KementerianPPN/Bappenas)

Sejumlah hal yang terus dikawal DPRP dalam rencana pembentukan DOB tersebut, antara lain terkait penerimaan aparatur sipil negara (ASN); keterisianjabatan eselon I, II, dan III; serta peluang usaha milik orang asli Papua (OAP). Menurut dia, DOB tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan orang asli Papua.

Forum Dewan Adat Tabi menyatakan dukungan terhadap rencana pemekaran di Provinsi Papua. Ketua Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Tanah Tabi Mathius Awoitauw, mengatakan masyarakat adat Tabi setuju dengan rencana pemerintah pusat terkait pembentukan DOB di Papua. "Sebagai pemimpin daerah, kami mau semua masyarakat sejahtera sehingga ini harus diterima karena demi kesejahteraan masyarakat juga," kata Mathius.

Menurut dia, dengan adanya pembentukan DOB, maka seluruh roda pemerintahan akan dilakukan dengan memimpin wilayah tersebut sesuai kultur dan budaya masing-masing. Bahkan pelayanan dapat menjangkau ke semua tempat yang terisolir.

Senada dengan Mathius, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi Lukas Worone mengatakan pihaknya juga mendukung pembentukan DOB di Provinsi Papua.

Menurut Lukas, DOB menjadi penting karena terkait dengan pemilihan hidup maupun pemerintahannya. "Artinya, seorang pemimpin bisa memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama kami ingin pemekaran, jadi kami tetap mendukung rencana Pemerintah pusat untuk DOB di Papua," ujarnya.

Aksi menolak

Terpisah, Petisi Rakyat Papua (PRP) bersama 122 organisasi kemasyarakatan di Papua dan Papua Barat, menyerukan aksi nasional pada Selasa (10/5). Aksi ini digelar secara nasional untuk menolak pembentukan DOB di Bumi Cenderawasih.

Seruan tersebut juga meminta masyarakat sipil di Papua dan Papua Barat untuk turun ke jalan sebagai respons atas kengototan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR yang mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) pembentukan provinsi baru di Papua dan Papua Barat.

photo
Para mahasiswa peserta aksi penolakan pemekaran Papua saat diamankan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/3/2022). - (Ali Mansur/Republika)

Juru Bicara PRP, Jefry Wenda menegaskan, otonomi khusus jilid dua, untuk Papua dan Papua Barat, bukanlah kebutuhan murni dari rakyat asli di Bumi Cenderawasih. Menurut dia, pembentukan tiga provinsi baru di Papua dan Papua Barat adalah kemauan para politikus elite di Jakarta yang tak mementingkan pendapat dan aspirasi warga asli di Papua.

“Pengesahan otonomi khusus oleh Jakarta, sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua, dan bertujuan untuk menghapus semua kewenangan pemerintah provinsi, dan MRP dalam setiap pembahasan otonomi, dan pemekaran terkait Papua,” ujar Jefry.

Jefry, atas nama PRP, juga meminta kepada pihak Polri maupun TNI memafisilitasi dan menjamin keamanan saat aksi 10 Mei dilakukan. “Petisi Rakyat Papua, bertanggungjawab atas semua rangkaian aksi nasional yang akan dilaksanakan pada 10 Mei 2022 tersebut,” kata Jefry.

Sumber : Antara


Bawaslu Segera Susun Indeks Kerawanan Pemilu

Ada beberapa hal yang baru tetapi masih didiskusikan, seperti pendekatan perspektif keamanan dan pandemi.

SELENGKAPNYA

Daerah Waspadai Kasus Hepatitis Akut Anak

Untuk menghindari hepatitis akut, anak harus dijaga kebersihan makanannya.

SELENGKAPNYA

Profil Lulusan Ramadhan

Lulusan Ramadhan taat beribadah dan gemar memakmurkan masjid dengan mendirikan shalat berjamaah.

SELENGKAPNYA
×