Para mahasiswa peserta aksi penolakan pemekaran Papua saat ditahan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/3/2022). | Ali Mansur/Republika

Nasional

28 Apr 2022, 03:45 WIB

Pemerintah Diminta Buka Data Dukungan DOB

Mendagari sebut banyak menerima dukungan dari pemda soal pemekaran.

JAKARTA -- Pemerintah terus didesak membuka data dukungan masyarakat terhadap daerah otonomi baru (DOB) pemekaran wilayah Papua. Pemerintah mengeklaim mendapat dukungan 82 persen rakyat Papua dalam upaya pemekaran tersebut.

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (P2W BRIN), Cahyo Pamungkas meminta pemerintah mengungkap hasil survei yang menyatakan mayoritas warga Papua menyetujui pemekaran wilayah. Menurut dia, jika tidak dibuka ke publik, maka ada kecurigaan apakah survei menggunakan metode ilmiah atau tidak.

"Saya belum membaca hasil survei itu dan seharusnya hasil survei itu dibuka ke publik. Sebetulnya siapa yang disurvei, siapa respondennya, berapa jumlah respondennya, dan bagaimana metode survei itu dilakukan," ujar Cahyo dalam diskusi daring bertajuk Perkembangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), Rabu (27/4).

Cahyo mengaku baru mengetahui adanya survei tersebut berdasarkan pemberitaan media massa. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeklaim, 82 persen rakyat Papua dan Papua Barat menyetujui wacana pemekaran DOB, yang didapatkan dari hasil survei lembaga kepresidenan.

Cahyo mendorong hasil survei tersebut diungkap ke publik untuk mengetahui apakah survei betul-betul representatif atau tidak. Pemerintah harus transparan menjabarkan metodologi survei, cara memilih responden, pertanyaan survei, siapa responden, kerangka sampel dan populasi, serta hal lainnya secara rinci. "Kami meminta atau memohon agar survei yang dilakukan lembaga kepresidenan itu juga disampaikan kepada publik," kata dia.

Hasil survei itu diungkap Mahfud saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut delegasi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4). Mahfud menilai, pro dan kontra di kalangan masyarakat adalah umum. "Kalau setuju tidak setuju itu biasa, hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu minta pemekaran," kata Mahfud.

Pada Rabu (6/4), panitia kerja rancangan undang-undang (RUU) tiga DOB Papua memutuskan RUU tersebut masuk ke dalam usul inisiatif DPR. RUU tersebut meliputi pembentukan tiga DOB tingkat provinsi dari dua provinsi yang saat ini sudah ada, Papua dan Papua Barat.

Apabila RUU tersebut disahkan menjadi UU, maka akan ada lima provinsi di Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

photo
Peta pembagian wilayah adat Papua. - (Bappenas)

Ketua MRP, Timotius Murib pada Selasa (26/4), juga mempertanyakan hasil suevei pemerintah itu saat menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan, rakyat Papua menolak pemekaran karena pemerintah masih melakukan moratorium untuk seluruh Indonesia, termasuk Papua.

"Ini kajian (survei) dari mana, kajian kapan dilakukan, dan siapa yang melakukan kajian, itu aspirasi?" ujar dia di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Belum ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah soal hasil survei tersebut. Alih alih memaparkan survei tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, pemerintah juga tidak bisa mengabaikan aspirasi rakyat Papua lainnya yang menghendaki pemekaran. Hal itu dinilainya seimbang dengan pemerintah yang memahami aspirasi dari MRP.

photo
Mahasiwa berorasi saat mengikuti aksi di Lingkaran Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (1/4/2022). Aksi terebut untuk menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. - (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

"Jangan mendengar satu suara, tapi mengabaikan suara yang lain," ujar Tito saat ditemui usai Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2022 di Istana Wakil Presiden, Selasa.

Menurut Tito, dalam pertemuan delegasi MRP dan MRPB dengan Presiden Jokowi, masing-masing menyampaikan aspirasinya. MRPB, kata Tito, sangat tegas mendukung pemekaran. Sedangkan, MRP meminta untuk pemekaran dipending dahulu untuk mendengarkan aspirasi. "Tapi kan kita melihat bahwa pemerintah tidak hanya melihat satu lembaga, MRP, tapi juga MRPB juga," kata Tito.

Selain itu, Tito menyebut aspirasi yang mendukung pemekaran juga dari banyak kalangan lain diantaranya asosiasi bupati di wilayah Papua Selatan yang telah melakukan deklarasi dan mengirim surat resmi. Kemudian juga asosiasi bupati di wilayah Meepago dan tokoh-tokoh masyarakat di sana. "Apa itu kita tidak mau dengar, namanya ada pihak yang keberatan, tapi ada juga mendukung," kata Tito.


Contraflow Arus Mudik Diberlakukan

Pemudik diimbau terus memperbarui informasi rekayasa lalu lintas.

SELENGKAPNYA

Dugaan Suap Bupati Bogor Terkait Laporan Keuangan

Seluruh pihak yang ditangkap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

SELENGKAPNYA
×