JAKARTA -- Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumut melakukan penahanan terhadap delapan orang tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) pada Kamis (7/4) malam. Polda Sumut menyimpulkan, TRP sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini.

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penyidik telah menetapkan TRP sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia. Namun, TRP belum ditahan kepolisian karena tengah menjalani penahanan di KPK akibat tersangkut kasus korupsi.

"Penyidik telah menetapkan sembilan tersangka termasuk saudara TRP yang bertanggung jawab penuh tempat ditemukannya kerangkeng," kata Panca dalam keterangan pers yang diterima Republika, Sabtu (9/4).

Penyidik memprasangkakan TRP melanggar Pasal 2, Pasal 7 Pasal 10 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 333 KUHP, Pasal 351, Pasal 352 dan pasal 353 penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu (26/1/2022). - (ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka/Lmo/aww.)

SHARE    

"Semuanya diterapkan khususnya kepada TRP dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan 2 KUHP," sebut Panca.

Selain itu, Panca menjelaskan penahanan para tersangka setelah dilakukan penyelidikan hingga penyidikan. Hal ini kemudian diperkuat hasil koordinasi temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM.

"Terhitung sejak Kamis malam delapan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini penyidik telah melakukan penahanan di Rutan Polda Sumut," tegas Panca.

Kedelapan tersangka yaitu HS, IS, SP TS, RG, JS, DP dan HG, ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Sumut. Panca menyatakan, penyidik masih terus bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini.

"Penyidik masih terus berproses melengkapi semua alat bukti yang ada. Dalam waktu dekat kita akan tuntaskan perkara ini," kata Panca.

Sejumlah korban kerangkeng manusia di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin antre untuk mengikuti asesmen yang diselenggarakan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu (26/1/2022). - ( ANTARA FOTO/Oman/Lmo/rwa.)

SHARE    

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji jajaran Polda Sumut) yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif. Penahanan ini baru dilakukan sekitar dua pekan pascamereka berstatus tersangka.

Sahroni mendukung keberanian Polda Sumut dalam mengusut kasus tersebut walau memakan waktu. Apalagi salah satu tersangka yang ditahan merupakan anak dari TRP. "Tentu kami di Komisi III mengapresiasi Polda Sumut yang sudah menahan delapan tersangka dimana salah satunya adalah anak dari bupati Langkat," kata Sahroni kepada wartawan Sabtu (9/4).

Sahroni menilai Polda Sumut sudah menjunjung keterbukaan dalam pengungkapan kasus ini. Sebab Polda Sumut melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK dalam tiap tahanan prosesnya.

"Dalam menunaikan kerjanya Polda Sumut tentu sudah menjalankan SOP dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian," ujar politikus Nasdem itu. Sahroni memandang kerjasama Polda Sumut-Komnas HAM-LPSK patut ditiru oleh Polda lain jika menghadapi kasus pelanggaran HAM.

"Ini bisa menjadi contoh untuk Polda-Polda lainnya untuk meningkatkan nilai transparansi dalam setiap penyidikan, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM," lanjut Sahroni. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat