JAKARTA —  PT Adhi Karya (Persero) Tbk mendapatkan restu dari pemegang saham untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PM-HMETD) atau rights issue. Emiten berkode saham ADHI itu akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 7,12 miliar lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham melalui mekanisme penawaran umum terbatas.

Adhi Karya menargetkan dapat menyerap dana hingga Rp 1,89 triliun dari aksi korporasi tersebut. Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi mengatakan, penambahan modal ini akan digunakan sebagai alokasi penggunaan dana untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan. 

"Dengan dana tersebut, perseroan akan meningkatkan kapasitas dan pengembangan usaha melalui proyek investasi di bidang infrastruktur," kata Entus saat konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2021 di Jakarta, Kamis (7/4). 

Selain rights issue, Adhi Karya juga telah mendapatkan persetujuan melakukan penambahan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 1,97 triliun. Menurut Entus, penambahan modal negara untuk perseroan telah masuk ke dalam UU APBN dan sedang dalam memproses penerbitan peraturan pemerintah (PP).

Dari total dana PMN sebesar Rp 1,97 triliun, Entus memerinci, sekitar Rp 1,40 triliun akan digunakan untuk penyertaan modal pada Jalan Tol Solo-Jogjakarta-Kulon Progo. Kemudian, dana sejumlah Rp 390 miliar akan dialokasikan untuk Jalan Tol Jogjakarta-Bawen sebesar Rp 390 miliar. Sisanya Rp 185 miliar digunakan untuk proyek SPAM Karian-Serpong. 

Entus mengatakan, dana lainnya akan dialokasikan untuk pendanaan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah terpadu tahap kedua yang berlokasi di Medan sebesar Rp 495 miliar. Dana PMN juga akan dialokasikan untuk proyek Jalan tol JOR Elevated Ruas Cikunir-Ulujami sebesar Rp 662 miliar. Dana sejumlah Rp 177 miliar akan dialokasikan untuk preservasi jalan lintas timur Sumatra Selatan.

Pada tahun ini, Adhi karya juga berencana menerbitkan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III tahap III. Penerbitan PUB III Tahap III ini ditempuh sebagai salah satu opsi pendanaan apabila diperlukan. 

Sebelumnya, Entus menyampaikan ADHI juga melihat potensi pembiayaan dari Indonesia Investment Authority (INA), dana abadi Indonesia atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Menurut Enthus, kehadiran SWF memberikan manfaat yang sangat besar untuk sektor konstruksi. 

Enthus mengakui Adhi Karya saat ini belum memiliki aset investasi siap untuk ditawarkan ke SWF. Namun, tidak menutup kemungkinan perseroan akan mencari potensi lain di samping skema divestasi. "Kemungkinan kami juga akan memanfaatkan SWF, mengingat SWF ini tidak hanya yang sifatnya investasi, tetapi juga memberikan funding untuk proyek-proyek yang berjalan," kata Enthus. 

Direktur Human Capital & Sistem PT Adhi Karya Tbk Agus Karianto menambahkan, sampai akhir Maret 2022, perseroan mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,9 triliun di luar pajak. Kontrak ini terdiri atas lini bisnis konstruksi dan energi dengan porsi 85 persen, properti sebesar 7 persen, dan lini bisnis lainnya sebesar 8 persen.

Berdasarkan tipe pekerjaannya, perolehan kontrak baru berasal dari proyek jalan sebesar 29 persen, gedung sebesar 30 persen, dan infrastruktur lainnya 41 persen. Sedangkan, berdasarkan sumber pendanaan, sekitar 33 persen kontrak baru beras dari pemerintah, 16 persen berasal dari BUMN dan 51 persen berasal dari swasta. 

Agus menyebutkan, Adhi Karya menargetkan perolehan kontrak baru pada tahun 2022 mencapai Rp 15 triliun hingga Rp 28 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar 15-20 persen dibandingkan tahun 2021. Perolehan kontrak baru ini didukung beberapa kontrak tahun lalu yang bergeser ke tahun 2022 sebesar Rp 9 triliun. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat