JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum memutuskan pelaksanaan Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 tahap ketiga. Saat ini, proses pembahasan masih terus berjalan terkait mekanisme ujian Seleksi PPPK 2022. 

"Belum (ada keputusan soal seleksi tahap ketiga). Saat ini, sedang membahas mekanisme ujian PPPK Tahun 2022, sedang mempersiapkan Permenpan untuk ujian tahun 2022," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, lewat pesan singkat, Kamis (7/4). 

Beberapa waktu lalu, Komisi X DPR RI telah mendesak pemerintah untuk memperjuangkan kejelasan nasib guru yang telah lolos nilai ambang pada seleksi Guru PPPK Guru tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi. Seleksi yang diikuti oleh 925.637 pelamar tersebut masih meninggalkan polemik, mengingat 193.954 peserta seleksi yang lulus nilai ambang masih belum mendapatkan formasi. 

“Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan langkah-langkah strategis dan akselerasi terhadap sisa permasalahan program PPPK tahun 2021," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng Pramestuti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Formasi GTK-PPPK 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/3). 

Sisa permasalah itu, antara lain memastikan guru yang telah lulus nilai ambang untuk mendapatkan formasi, memperbesar ketersediaan formasi secara maksimal, mencegah terjadinya pergeseran antara guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi, dan mempercepat guru yang telah lulus PPPK untuk mendapatkan SK atau nomor induk  PPPK. 

Dalam paparannya, Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril mengungkapkan, masih banyak daerah yang belum melakukan pengusulan formasi maupun belum memaksimalkan pengusulan formasi bagi PPPK Guru dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. 

Dari datanya, tercatat baru 47 pemerintah daerah (pemda) yang mengusulkan 80-100 persen formasi, 31 pemda yang mengusulkan 40-60 persen formasi, 244 pemda yang mengusulkan formasi kurang dari 40 persen, dan 191 pemda bahkan belum mengajukan pengusulan. 

“Kami, baik dari Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, BKN, Kemendagri, Kemenag, Kemenkeu kita akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan di bulan april mendatang sehingga tentunya ini akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian guru ASN PPPK kita,” kata Iwan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat