Penumpang bus memindai kode batang melalui aplikasi PeduliLindungi di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Senin (28/3/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah mempersiapkan sejumlah alternatif untuk melakukan verifikasi pada warga yang akan pergi mudik | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Nasional

01 Apr 2022, 03:45 WIB

Daerah Diminta Antisipasi Gelombang Pemudik

Peningkatan mobilitas harus diikuti prokes agar tak terjadi lonjakan kasus Covid-19.

SURABAYA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar daerah tujuan mudik bersiap menerima gelombang pemudik dari berbagai daerah. Tahun ini diperkirakan 79 juta orang akan melakukan mudik Lebaran.

"Kepada daerah-daerah supaya bersiap untuk nanti menerima (pemudik) sebab kemungkinannya memang mudik akan dibuka tahun ini, kalau tidak terjadi lonjakan yang luar biasa, " kata Wapres di sela kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (31/3).

Wapres menekankan, meskipun pemudik disyaratkan melakukan vaksinasi booster dan tes Covid-19 bagi yang belum, tetapi tetap harus dikawal oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga harus memastikan penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan oleh para pemudik di perjalanan maupun saat tiba di daerah tujuan mudik. Perangkat daerah harus mulai melakukan persiapan hingga tingkat desa.

Wapres melanjutkan, apalagi di daerah-daerah banyak kelompok rentan mulai dari orang dengan lanjut usia (lansia), penderita komorbid dan juga anak-anak. Karena itu, pemudik selain disyaratkan booster juga diharapkan menaati protokol kesehatan.

Wapres mengatakan, meski varian omikron disebut tidak berbahaya tapi tetap lansia berisiko tinggi bila terpapar Covid-19. “Karena itu, walaupun sudah di-booster dia harus tetap juga mentaaati protokol kesehatan, " tambahnya.

Pelaksanaan mudik di tengah situasi transisi ini menjadi tantangan Indonesia apakah bisa keluar dari pandemi Covid-19. Karena itu antisipasi penting dilakukan agar tidak terjadi kenaikan kasus usia libur Lebaran.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19/Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, mobilitas masyarakat saat ini tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Ia pun mengingatkan, biasanya peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang selalu diikuti dengan kenaikan kasus positif dan menjadi salah satu kontribusi terjadinya gelombang kasus.

Namun, pemerintah tak akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat karena akan berdampak pada ekonomi. Untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus, Suharyanto meminta masyarakat menegakkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker dan vaksinasi.

photo
Penumpang bus memindai kode batang melalui aplikasi PeduliLindungi di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Senin (28/3/2022). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah mempersiapkan sejumlah alternatif untuk melakukan verifikasi pada warga yang akan pergi mudik lebaran 2022, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi di setiap titik keberangkatan atau check point. Foto: Republika/Abdan Syakura - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran. Syaratnya, masyarakat harus mendapatkan vaksin dosis kedua dan satu kali booster, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Menindaklanjuti arahan Presiden ini maka satgas sudah membuat konsep untuk segera dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran. Intinya adalah untuk mengatur pelaku perjalanan dalam negeri,” kata dia. Kamis (31/3).

Bagi masyarakat yang akan mudik dan telah mendapatkan vaksin booster, maka tak perlu melakukan testing. Sedangkan bagi masyarakat yang baru mendapatkan dosis kedua harus melakukan testing antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam.

Dan bagi masyarakat yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama, maka wajib menunjukkan hasil PCR 3x24 jam. Masyarakat dengan kondisi kesehatan khusus perlu melakukan tes PCR 3x24 jam dan melampirkan surat keterangan dari dokter umum atau dari dokter rumah sakit pemerintah.

“Anak di bawah usia 6 tahun tidak testing, namun didampingi pendamping perjalanan yang memenuhi syarat perjalanan. Artinya pendampingnya sudah vaksin dosis ketiga untuk syarat tidak testing. Anak usia 6-17 tahun ini tidak testing, namun harus menunjukkan vaksinasi dosis kedua,” jelas Suharyanto.

Berdasarkan data Satgas Covid-19  di 34 provinsi, cakupan vaksinasi yang tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sementara  Papua menjadi provinsi dengan cakupan vaksinasi terendah. Secara nasional , cakupan vaksinasi dosis pertama untuk kelompok umum mencapai 94 ,37 persen,  kemudian untuk dosis kedua mencapai 76, 50 persen dan dosis ketiga baru 10,67 persen.

“Untuk kelompok lansia dosis pertamanya baru 79, 39 persen,  dosis kedua 61, 39 persen dan suku ketiganya 10, 66 persen,” ungkap Suharyanto .  Adapun untuk kelompok anak usia 6 sampai 11 tahun , cakupan dosis pertama telah mencapai 76,26 persen. Untuk cakupan vaksinasi dosis kedua tercatat sebanyak 58,3 persen, sementara untuk dosis ketiga baru 0,01 persen.


KPPU: Sinyal Kartel Minyak Goreng Semakin Kuat

DPR meminta KPPU mengusut tuntas sinyal karel minyak goreng.

SELENGKAPNYA

Meraih Keistimewaan Ramadhan

Setidaknya ada lima hal yang menjadikan Ramadhan begitu istimewa.

SELENGKAPNYA

BUMN Transportasi Prediksi Kenaikan Pemudik 

Persiapan mudik DAMRI secara keseluruhan sedang dalam proses persiapan armada untuk dilakukan rampcheck.

SELENGKAPNYA
×