Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (30/3/2022). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Tajuk

31 Mar 2022, 03:45 WIB

Pertalite = Premium?

Secara logika, kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite pasti melonjak. Apakah kebutuhan yang berlipat ini sudah diantisipasi?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meniadakan peredaran BBM jenis Premium. Sejak 10 Maret 2022, Kementerian ESDM memutuskan tak menjual BBM dengan research octane number atau RON 88 tersebut.

Kebijakan ini diputuskan melalui keputusan menteri ESDM. Dengan tak beredarnya lagi Premium, berarti pemerintah tak lagi menyalurkan subsidi untuk pengadaan Premium yang selama ini diproduksi melalui PT Pertamina (Persero).

Pemerintah nantinya memindahkan subsidi dari Premium ke Pertalite. BBM jenis Pertalite memiliki RON 90. Tingkat kualitas BBM diukur berdasarkan tinggi rendahnya RON. Makin tinggi RON, makin berkualitas jenis bahan bakar tersebut.

Hingga sebelum 10 Maret 2022, di Indonesia beredar BBM dengan tingkat oktan 88 (Premium), oktan 90 (Pertalite), oktan 92 (Pertamax), dan oktan 95 (Pertamax Plus). Hanya Premium yang selama ini dijual ke masyarakat dengan disubsidi pemerintah.

 
Celakanya, kondisi geopolitik global kini memanas akibat perang Rusia-Ukraina, yang bisa berdampak pada tingginya harga minyak di pasar internasional.
 
 

Selain Premium, harga BBM lainnya mengikuti mekanisme keekonomian atau harga pasar minyak dunia. Celakanya, kondisi geopolitik global kini memanas akibat perang Rusia-Ukraina, yang bisa berdampak pada tingginya harga minyak di pasar internasional.

Hal ini bisa berdampak pada harga BBM di dalam negeri. Selama ini, Premium yang dijual di SPBU Pertamina dengan harga subsidi Rp 6.450 per liter. Pertalite Rp 7.650 per liter, Pertamax Rp 9.000 per liter, dan  Pertamax Turbo Rp 13.500 per liter.

BBM jenis solar, ada Dexlite Rp 12.150 per liter dan Pertamina Dex Rp 13.200 per liter. Dengan tak lagi dijualnya Premium, masyarakat hanya bisa mengonsumsi BBM dengan minimal RON 90 atau Pertalite. Artinya, konsumsi Pertalite bakal melonjak.

Sejumlah pertanyaan mengemuka. Akankah Pertalite disubsidi sebagaimana Premium? Kalau disubsidi, berapa besarannya? Apakah akan mengikuti persentase seperti halnya Premium? Pemerintah mesti berpikir keras menyeimbangkan dengan keuangan negara.

 
Jika disubsidi, tapi membuat kantong APBN makin kempis, berkonsekuensi pada aspek fiskal pemerintah. Namun, jika disubsidi tapi kecil, apakah tak makin memberatkan rakyat kecil? Posisi yang dilematis.
 
 

Jika disubsidi, tapi membuat kantong APBN makin kempis, berkonsekuensi pada aspek fiskal pemerintah. Namun, jika disubsidi tapi kecil, apakah tak makin memberatkan rakyat kecil? Posisi yang dilematis.

Mengingat beberapa waktu terakhir, masyarakat didera beragam permasalahan kebutuhan pokok: ketiadaan minyak goreng atau kalau ada, harganya mahal, kelangkaan solar karena faktor distribusi, dan sebagian daerah sudah mulai sedikit pasokan Premium.

Apakah Pertalite disubsidi sebagaimana Premium atau tidak sama sekali, berkorelasi positif dengan daya beli. Hal yang dikhawatirkan, makin tergerusnya daya beli masyarakat akibat Premium dihapus.

Mobilitas yang selama pandemi tertekan, tetapi kini mulai bergeliat yang diharapkan memacu perekonomian, bakal tertahan. Pergerakan masyarakat kembali terbatasi karena harga BBM tak terjangkau sebagian besar rakyat.

Jika ini terjadi, kondisi sebagaimana pandemi bakal terulang meski dengan penyebab berbeda.

Semua pihak mesti memikirkan hal ini. Dicarikan solusi paling tepat agar perekonomian rakyat tetap bertumbuh. Solusi jalan tengah harus dihadirkan untuk mengantisipasi dampak kebekuan mobilitas masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

 
Secara logika, kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite pasti melonjak. Apakah kebutuhan yang berlipat ini sudah diantisipasi? Pada 2022, jatah Pertamina menjual Pertalite hanya 23,05 juta kiloliter.
 
 

Pertanyaan berikutnya. Apakah pemerintah menambah produksi Pertalite? Dengan dihapuskannya Premium, tentu masyarakat mengonsumsi minimal Pertalite karena paling murah, ketimbang Pertamax dan jenis BBM dengan tingkat oktan lebih tinggi.

Secara logika, kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite pasti melonjak. Apakah kebutuhan yang berlipat ini sudah diantisipasi? Pada 2022, jatah Pertamina menjual Pertalite hanya 23,05 juta kiloliter.

Diprediksi, hingga akhir tahun konsumsi Pertalite bisa 26,5 juta kiloliter atau kelebihan kuota hingga 15 persen. Padahal, pada Januari hingga Februari 2022 saja, realisasi serapan Pertalite 4,2 juta kiloliter atau overkuota 18,5 persen.

Kendati begitu, BPH Migas menyatakan sejauh ini tidak ada kendala pasokan. Stok Pertalite di angka 1,15 juta kilolier, berarti bisa bertahan untuk 15,7 hari. Kemungkinan kelebihan kuota ini mesti dicarikan jalan keluarnya.

Jangan sampai, masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite sebagai BBM yang dijual paling murah dengan ketiadaan Premium. 


Semarak Jelang Ramadhan

Ragam pembatasan dampak pandemi Covid-19 membuat masyarakat merindukan Ramadhan dalam situasi normal.

SELENGKAPNYA

Erick Pastikan Harga Pertalite Tetap

Erick memastikan, harga BBM jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan karena disubsidi pemerintah.

SELENGKAPNYA
×