MATARAM — PT PLN (Persero) siaga menjaga keandalan pasokan listrik selama pertemuan G20 yang diselenggarakan di kawasan wisata Senggigi, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Manager PLN UP3 Mataram Maman Sulaeman menjelaskan pihaknya telah menyiapkan satu unit UninteruptiblePower Supply (UPS) berkapasitas 250 kilo Volt Ampere (kVA) sebagai pendukung apabila terjadi gangguan pada sistem utama.

"Standar operasional prosedur khusus telah kami siapkan sebagai acuan kami dalam pengoperasian ketenagalistrikan. Suplai utama adalah dari Sistem Kelistrikan Lombok yang akan terus dipantau melalui Lombok Control Center," katanya.

Suplai utama kelistrikan selama penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG) G20 pada 29-30 Maret 2022 akan bersumber dari jalur Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Apabila terjadi gangguan, maka secara otomatis suplai listrik akan beralih melalui jalur Meninting.

Perpindahan ini tidak akan mengakibatkan padam karena suplai listrik akan didukung oleh UPS yang telah disiapkan oleh PLN. "Selain peralatan, PLN juga menyiagakan sepuluh personil untuk menjaga keandalan selama kegiatan berlangsung," ujar Maman.

Dalam event DEWG yang dihadiri oleh oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate tersebut, Maman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak hotel dan panitia penyelenggara dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.PLN juga telah melakukan survei ke lokasi untuk menentukan kebutuhan listrik untuk keperluan kegiatan tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan pihak hotel maupun penyelenggara. Ini tentunya untuk memastikan kecukupan dan keandalan listrik selama pelaksanaan event DEWG," kata Maman.

Pangkas utang Rp 51 triliun

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sepanjang tahun 2020 - 2021 membayar utang Rp 51 triliun. Utang yang dibayar oleh PLN merupakan pembayaran untuk proyek 35 gigawatt (GW). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pelunasan utang tersebut terdiri atas Rp 30,8 triliun pada 2020 dan Rp 21,7 triliun untuk 2021. “Sehingga total penurunan utang Rp 51 triliun, ini baik pokok maupun bunga,” kata Darmawan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3).

Darmawan menjelaskan, pembayaran utang tersebut jauh sebelum jatuh tempo sehingga dengan pembayaran lebih dulu mampu menekan biaya operasi sebesar Rp 5 triliun pada tahun lalu. Dengan pengurangan utang itu, total utang pokok dan bunga PLN turun menjadi Rp 430 triliun. “Selama satu tahun kami berhasil mengurangi utang sebesar Rp 32 triliun. Jadi, di sini walaupun kondisi Covid-19 kami mengelola utang kami dengan baik,” ujar Darmawan.

Sebelumnya, Darmawan mengatakan, PLN membutuhkan modal belanja 75 miliar dolar AS untuk membiayai proyek transisi energi. Guna mendapatkan dana tersebut, PLN membuka peluang kerja sama.

75 miliar dolar AS tersebut merupakan total investasi yang diperlukan untuk membangun pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) dan menjalankan program transisi energi, seperti memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

“PLN membuka peluang kerja sama untuk investasi ini. Kerja sama tak hanya capital funding, tetapi juga teknologi dan inovasi,” ujar Darmawan menambahkan.

Dari sisi teknologi saat ini perkembangan pembangkit EBT akan lebih murah. Ia mengatakan, sejak 2015 hingga 2020 ongkos investasi PLTS turun hingga 80 persen. Artinya, ke depan harga EBT bisa lebih murah lagi.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Hijau ini, porsi pembangkit listrik berbasis EBT pada 2030 ditargetkan mencapai 29 gigawatt (GW). Untuk mencapai target tersebut, PLN bakal menambah pembangkit EBT baru hingga 20,9 GW. Khususnya, PLN juga akan men-support industri di Kawasan Industri Hijau melalui pembangkit EBT. “Pada 2021, kami sudah membangun pembangkit EBT sebesar 623 megawatt (MW) yang mayoritas adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA),” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, tahun ini PLN akan menambah kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 228 MW. Ia memerinci, akan ada PLTP yang beroperasi sebesar 45 MW.

Sementara, PLTA dan PLTM akan bertambah 178 MW dan pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 5 MW. Tak hanya menggencarkan pembangunan pembangkit EBT, PLN juga secara paralel menjalankan skenario memensiunkan lebih awal (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara bertahap hingga 2056 mendatang.

Tahap pertama, hingga 2030, PLN akan mengurangi 5,5 GW PLTU. Pada tahap kedua, PLN akan memensiunkan PLTU subcritical sebesar 10 GW pada 2040. Sedangkan pada 2050, PLN mengakhiri PLTU subcritical sebesar 18 GW dan supercritical 7 GW. “Tahap terakhir pada 2055, PLTU ultra-supercritical 10 GW dipensiunkan,” ujar Darmawan.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) PLN 2022, bauran energi dari pembangkit gas pada akhir tahun direncanakan menjadi sebesar 18,76 persen dari 18,1 persen pada Februari 2022. Penambahan ini masuk dari program dedieselisasi PLTD yang saat ini masih mendominasi di wilayah Nusa Tenggara dengan porsi 65 persen, serta Maluku dan Papua dengan porsi 85,9 persen.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menegaskan, program dedieselisasi ini menjadi program kunci dalam peta jalan yang telah disusun oleh Kementerian ESDM untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mencapai target net zero emission (NZE) 2060. “Program dedieselisasi ini menjadi langkah kecil dari PLN, tetapi akan menjadi lompatan besar bagi pencapaian target pemerintah menuju NZE 2060,” ujar Arifin.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Pahala N Mansyuri, juga menilai program dedieselisasi sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan suplai energi dengan tetap memenuhi target dekarbonisasi yang dicanangkan.

“Bagaimana kita harus tetap melanjutkan pertumbuhan secara berkelanjutan. Dedieselisasi akan menunjukkan bagaimana Indonesia mampu meningkatkan kapabiltas energi nasional secara berkelanjutan,” kata Pahala. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat