Pekerja menyelesaikan pembangunan PLTU Unit 9 dan 10 di Suralaya, Cilegon, Banten, Kamis (5/4). Untuk mengantisipasi tren kenaikan harga minyak dunia serta menjamin stabilitas energi dalam negeri, Menteri Keuangan memastikan akan menambah anggaran APBN 20 | ANTARA FOTO

Ekonomi

Subsidi Energi Kerek Belanja Perlindungan Sosial

Penyaluran anggaran perlindungan sosial berupa subsidi energi akan memberikan implikasi yang signifikan kepada APBN

 

JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi belanja perlindungan sosial telah mencapai Rp 49 triliun sampai 28 Februari 2022. Angka itu tumbuh 24,1 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Sri, pertumbuhan realisasi belanja perlindungan sosial tersebut ditopang oleh realisasi belanja subsidi energi berupa bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik yang mencapai Rp 21,7 triliun.

"Sekarang karena lonjakan harga energi, maka bansosnya beralih menjadi subsidi dalam bentuk barang, yaitu BBM, LPG, dan listrik yang sudah menghabiskan Rp 21,7 triliun," kata Sri dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut Menkeu, penyaluran anggaran perlindungan sosial dalam bentuk subsidi komoditas energi akan memberikan implikasi yang signifikan kepada APBN tahun ini. Dia menekankan, pada tahun ini APBN masih harus terus bekerja keras untuk memberikan perlindungan sosial di tengah gejolak kenaikan harga komoditas.

"Kalau pada 2020 perlindungan sosial mengalami kenaikan dan 2021 juga kita jaga tetap tinggi, itu karena ancaman Covid-19. Sekarang, belanja bansos akan didominasi oleh subsidi," ungkapnya.

PT Pertamina (Persero) mendorong adanya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi energi. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, saat ini banyak barang subsidi yang penyalurannya belum tepat sasaran. Hal itu turut menyebabkan adanya kelangkaan ketika terjadi selisih harga yang signifikan antara produk subsidi dan nonsubsidi.

Nicke mengatakan, saat ini Pertamina berupaya melakukan inisiatif dengan melakukan uji coba subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal itu didukung dengan penerapan teknologi digital melalui aplikasi My Pertamina.

"Kami sudah minta data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ke Kemensos. Sekarang kita sudah mulai, pemerintah kan masih proses lama. Jadi, kita kasih subsidi ke 118 ribu pelanggan untuk elpiji melon (LPG 3 kilogram)," ujar Nicke.

Nicke menjelaskan, Pertamina bahkan merogoh kocek internal perusahaan untuk menjalankan uji coba penyaluran langsung tersebut. 

"Kita pakai dana marketing saja. Sistem My Pertamina bisa dijadikan cara untuk subsidi langsung," ujar Nicke.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat