JAKARTA—Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (OPI), Dedi Kurnia Syah, memprediksi pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dilakukan bersamaan dengan perombakan atau reshuffle kabinet. Menurutnya, belum diumumkannya nama kepala otorita IKN bersamaan dengan momentum isu perombakan kabinet.

Kabar reshuffle kembali muncul usai ada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Meskipun, Zulkifli Hasan sendiri membantah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Bukan tidak mungkin reshuffle terjadi dalam waktu yang sama dengan penentuan kepala badan otorita IKN," kata Dedi Kurnia Syah, kepada Republika, Selasa (8/3).

Menurutnya, arah pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan bisa dibaca sebagai reshuffle. Bagaimanapun PAN sebagai mitra koalisi pemerintah perlu dilibatkan dalam kabinet. "Meskipun ada tafsir lain, di mana pertemuan ini bersamaan dengan semangat Zulhas menunda pemilu, jangan sampai publik menerka pertemuan itu sebagai bagian dari wacana yang dikemukakan Zulhas," ujarnya.

Presiden Joko Widodo melantik para menteri Kabinet Kerja hasil reshuffle pada 2020. - (EPA-EFE/LAILY RACHEV/INDONESIAN PRESIDENTIAL )

SHARE    

Menurutnya PAN akan kemungkinan akan mengisi dua bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pendidikan. PAN dianggap memiliki banyak kader yang memiliki kapasitas terutama di dua bidang tersebut. "Dua hal itu seharusnya menjadi pertimbangan, sementara tokoh bisa saja Zulhas sendiri, atau Sutrisno Bachir," tuturnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim, mengaku mendengar kabar terkait kemungkinan bergabungnya PAN dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dirinya menyebut PAN bakal mengisi posisi satu menteri dan wakil menteri. "PAN dapet satu menteri plus satu wamen," kata Luqman saat dikonfirmasi Republika, Selasa (8/3).

Dirinya mengungkapkan reshuffle bakal dilakukan dalam waktu dekat. Menurut informasi yang ia terima perombakan kabinet akan dilakukan sekitar akhir Maret. "Kalau kabar kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini," ujar wakil ketua Komisi II DPR tersebut.

Kepala otorita

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong, memastikan, Otorita IKN bisa langsung beroperasi setelah aturan turunan UU IKN terbit. Terutama Perpres tentang Otorita IKN dan Keppres tentang pengangkatan kepala Otorita IKN. 

"Ini sangat dimungkinkan sekali. Karena pada fase awal pembangunan IKN, kementerian yang relevan dengan pembangunan infrastruktur yakni KemenPUPR akan membantu pembangunan fisik IKN di bawah koordinasi Kepala Otorita IKN," jelas Wandy Tuturoong, dikutip dari siaran pers KSP, Selasa (8/3).

Wandy menambahkan, Kepala Otorita IKN harus memiliki pengalaman membangun dan mewujudkan pembangunan fisik dalam skala besar di organisasi pemerintahan atau swasta.

Selain itu, tambah dia, Kepala Otorita IKN juga harus mampu mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pemindahan IKN. Mulai dari berbagai kementerian/lembaga yang terlibat dalam fase awal pembangunan IKN, hingga pemerintahan daerah di sekitar lokasi IKN.

"Karena pembangunan IKN tak bisa dipisahkan dari wilayah sekitarnya dalam sebuah rancangan tata ruang yang terintegrasi," tegas Wandy. N ed: agus raharjo

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat