PADANG -- Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengejar sertifikasi halal tahun 2024 untuk juru sembelih ayam potong. Sertifikasi halal untuk juru sembelih ini bertujuan untuk memastikan kehalalan ayam potongnya.

"Kita terus berbenah untuk mengejar sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah tahun 2024 nanti. Sekarang untuk juru sembelih ayam potong," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi, Jumat (4/3).

Mahyeldi menyebut sertifikasi halal sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sehingga semua produk perlu bersertifikat halal. Dimulai dari juru sembelih hewan, mereka harus dipastikan bersertifikat agar daging yang mereka hasilkan terjamin kehalalannya.

Untuk pelatihan juru sembelih ayam potong itu, Pemerintah Provinsi Sumbar bekerja sama dengan PT Charoen Pokphand dan Bersama Halal Madani (BHM). "Dananya dari PT Charoen Pokphand dan nanti dilaksanakan lembaga BHM," kata ucap Mahyeldi.

Sekretaris Jenderal Charoen Pokphand Foundation Andi Magdalena mengatakan, pihaknya sangat mendukung program sertifikasi halal di Sumbar. Sumbar sendiri, kata Andi, merupakan daerah yang sangat serius dalam program sertifikasi halal tersebut. 

"Untuk tahap awal, kita konsentrasi ke juru sembelih ayam potong. Ada Rp 250 juta yang kita ambil dari dana CSR untuk pelatihan ini," ucap Andi.

Direktur Eksekutif BHM Hastrini Nawir menyebutkan, untuk tahap awal, ada 400 juru sembelih ayam potong yang akan dilatih.

Untuk instruktur, kata Hastrini, didatangkan dari Majelis Ulama Indonesia, dokter hewan dan BHM sendiri. "Dalam pelatihan nanti, akan diberi pengetahuan tentang syariat, kehalalan, dan kebersihan pemotongan ayam," ujar Hastrini. Hastrini menjelaskan, setelah lulus dari pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat yang berguna dalam proses mengurus jaminan produk halal. 

Dorong sertifikasi halal

Gubernur RiauSyamsuar terus berupaya mendorong produk UMKM di daerah itu untuk segera disertifikasi halal guna untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal. "Pentingnya produk UMKM disertifikasi halal juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman, karena tidak ada keraguan lagi bahwa produk tersebut terindikasi dari hal-hal yang diharamkan," kata Gubernur Riau Syamsuar di Pekanbaru, Jumat.

Sertifikat halal bagi produk UMKM juga penting untuk menunjang kegiatan wisata, terutama produk-produk UMKM yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Riau. Pemprov Riau, lanjut Syamsuar, siap membantu proses pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Riau agar dapat memperoleh sertifikasi.

"Nanti kita bisa bantu, agar sertifikasi halalnya bisa diperoleh oleh pelaku UMKM di sini," ujar Syamsuar.

Selain itu, menurut Syamsuar, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata halal yang tersebar di berbagai kota, salah satu wisata halal itu adalah Kota Pekanbaru. Upaya tersebut diwujudkan pemerintah dengan menggandeng pelaku usaha wisata halal, seperti kuliner dan produk UMKM."Saya ingin sebuah kota wisata halal, Kota Pekanbaru ini termasuk bagian kota wisata halal," katanya.

Syamsuar juga mendorong pelaku UMKM untuk segera mempersiapkan segala keperluan terkait sertifikasi halal. Apabila terdapat kendala kesulitan di birokrasi, pemerintah daerah siap membantu. "Saya ingin mengajak kita semua, apapun nama usahanya makanan dan minuman, mari kita siapkan sertifikat halal, guna mendukung pelaku-pelaku usaha kecil, usaha mikro dan sekaligus juga pengembangan UMKM di Riau," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat