Suasana Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022). UIII akan memulai perkuliahan tatap muka (offline) mulai Senin (7/2/2022), yang akan diikuti oleh 98 mahasiswa dari 20 negara penerima program UIII Sch | Republika/Putra M. Akbar

Nasional

07 Mar 2022, 08:12 WIB

Kampus Jangan Jadi Klaster Covid-19 Omikron

Universitas harus mempertahankan kualitas pendidikannya di tengah pandemi Covid-19.

BENGKULU -- Universitas Bengkulu kembali melaksanakan perkuliahan secara daring setelah satu bulan lebih menggelar perkuliahan tatap muka akibat kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu meningkat.

Wakil Rektor I Bidang Akademik, Muhammad Luthfi Firdaus di Bengkulu, pekan lalu, mengatakan pemberlakuan perkuliahan secara daring juga disebabkan karena Bengkulu menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga. "Memang benar, dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu dan Bengkulu menerapkan PPKM level tiga," kata Luthfi.

Ia menyebutkan jika perkuliahan tatap muka tetap dipaksakan maka akan semakin banyak masyarakat yang terkena Covid-19 jenis omikron. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan seluruh dekan fakultas mengeluarkan surat edaran agar melaksanakan perkuliahan tatap muka secara daring.

Kata dia, pelaksanaan perkuliahan secara daring dilakukan hingga kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu melandai serta status PPKM kembali ke PPKM level satu. Meskipun dalam surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh dekan fakultas menyebutkan pelaksanaan perkuliahan secara daring dilakukan selama dua minggu.

Selain itu, hingga saat ini pihaknya tidak menemukan klaster Covid-19 tingkat kampus namun banyak mahasiswa dari Universitas Bengkulu yang mengeluhkan sakit. Seperti flu, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan hilang penciuman sehingga mahasiswa langsung melakukan isolasi mandiri tanpa melakukan pemeriksaan tes usap.

Lanjut Luthfi, pemberlakuan perkuliahan secara daring pertama kali diajukan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Fakultas Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) dan disusul oleh fakultas-fakultas lainnya yang ada di Universitas Bengkulu.

Standar internasional

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) harus sesuai dengan standar universitas internasional. Wapres mengingatkan, proses belajar-mengajar di UIII tidak mengikuti sistem perguruan tinggi keagamaan yang telah ada di Indonesia saat ini.

"Sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN), agar dapat dikelola dan diselenggarakan sesuai standar dan norma universitas internasional yang memiliki keunggulan global, mengingat status UIII adalah PTN-BH (perguruan tinggi negeri-badan hukum) dan dimaksudkan sebagai perguruan tinggi internasional," ujar Wapres saat memimpin rapat koordinasi mengenai kemajuan pembangunan UIII, Rabu (2/3).

Menurut Wapres, pengelolaan UIII harus dikembalikan sesuai tujuan utama didirikannya, yakni sebagai pusat peradaban Islam dunia. Dalam hal ini, pemerintah membangun UIII dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam dunia.

Namun, ditinjau selama tiga tahun terakhir, sistem yang digunakan masih standar, yakni dengan mengadopsi perguruan tinggi keagamaan yang telah ada, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

"Saya rasa ini perlu diluruskan, untuk dapat kembali ke khittah prakarsa pembangunan UIII, sebagaimana arahan Presiden saat dimulainya pembangunan UIII, yaitu untuk menjadi center of excellence peradaban Islam secara global, yang tidak sekedar mengadopsi pola UIN/IAIN dengan status kampus internasional," kata dia.

Saat ini, Wapres melanjutkan, Indonesia sudah menjadi rujukan Islam di berbagai negara. Ia mengungkapkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Hukama Al-Muslimin beberapa bulan lalu menemuinya untuk belajar dari Indonesia terkait keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah (moderat).

Kedatangannya beserta delegasi bukan dimaksudkan untuk memberikan arahan atau pelajaran, melainkan justru ingin belajar Islam di Indonesia. Bahkan, Wapres melanjutkan, Sekjen Hukama menyebut bahwa saat ini bukan saatnya lagi pemikiran-pemikiran berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, melainkan sebaliknya banyak pemikiran dari Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

"Kita sudah menjadi model yang digunakan untuk pengembangan Islam moderat di tingkat global. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal ini dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam wasathiyah," katanya.

Wapres mendukung empat program studi magister yang sudah dibentuk dan telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan. Namun, Wapres menekankan agar dapat dilanjutkan dengan pengayaan kurikulum kajian Islam berskala internasional.

Wapres pun meminta menteri agama, menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi (mendikbudristek) serta rektor UIII agar segera melakukan penyempurnaan kurikulum dan program studi sesuai dengan standar PTN-BH dan kampus berskala internasional. Selain itu, diperlukan juga penguatan akademik dan riset yang senapas dengan misi pendirian UIII sebagai center of excellence peradaban Islam global.

Pada kesempatan itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melaporkan, UIII hanya diperuntukkan mahasiswa S-2 dan S-3. Adapun jumlah mahasiswa kumulatif pada tahun ajaran 2021/2022 ini baru 100 mahasiswa magister dan belum ada mahasiswa tingkat doktoral.

“Namun, pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah mahasiswa magisternya diharapkan sudah meningkat menjadi 500 orang dan jumlah mahasiswa doktor kumulatifnya sebanyak 200 orang, sehingga total menjadi 700 mahasiswa,” ujar Menag.

Sementara, Rektor UIII Prof Komaruddin Hidayat mengungkapkan, antusiasme mahasiswa asing untuk belajar di UIII sangat tinggi. Saat UIII membuka beasiswa untuk 100 mahasiswa asing, menurutnya, lebih dari seribu orang dari 59 negara yang mendaftar dalam waktu 40 hari dan kini sedang dalam tahap seleksi.

"Tidak hanya itu, para duta besar negara sahabat juga bergembira sekali menawarkan kerja sama, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, bahkan ada yang menawarkan diri untuk ikut membangun (sarana) fisik," kata Komaruddin. 

Sumber : Antara


×