JAKARTA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin selalu memberikan arahan agar segera menindaklanjuti temuan potensi korupsi dalam program percepatan penurunan stunting. Sekretariat Wakil Presiden juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah potensi korupsi di program penurunan stunting, khususnya di daerah. 

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, untuk mencegah duplikasi anggaran seperti yang diingatkan KPK, pemerintah melakukan penandaan dan penelusuran program, kegiatan, dan anggaran sampai ke level dan rincian output.

"Sehingga, program dan kegiatan dapat dipantau dan dievaluasi, dipastikan intervensi prioritas didanai dan tidak terjadi overlapping antar program," ujar Suprayoga dalam keterangannya tertulisnya kepada Republika, Jumat (25/2).

Untuk memastikan tidak adanya celah korupsi, pemerintah melakukan evaluasi secara rutin enam bulanan terhadap program tersebut. Pemerintah juga melakukan evaluasi kegiatan dan anggaran oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan untuk melihat kinerja pelaksanaan program di lapangan.

"Hasil penandaan dan penelusuran serta evaluasi kinerja ini selalu dilaporkan kepada Sekretariat Wakil Presiden," ujar Suprayoga.

Petugas memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil pada program aksi 1.000 telur dan pemberian vitamin A di Taman GOR Palu di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022). Pemberian makanan tambahan serta vitamin A bagi balita dan suplemen makanan serta penambah darah bagi ibu hamil tersebut sebagai upaya mencegah stunting atau kekerdilan akibat gizi buruk. - (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/nym.)

SHARE    

Ia menambahkan, program ini juga diaudit secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini, hasil audit BPK dan verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan program selalu dilaporkan kepada wapres selaku ketua pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting

Selain itu, Suprayoga mengatakan, ada pengawasan internal pada setiap kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program ini. Karena itu, segala bentuk temuan dari hasil audit BPK tentu ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian/lembaga. 

Namun, menurutnya, selama ini tidak ada temuan signifikan dari hasil audit BPK. "Jika ada temuan, wapres selalu memberikan arahan untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut," ujar Suprayoga.

Suprayoga mengatakan, KPK telah menyampaikan rencana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk meminimalisir resiko penyimpangan. "Tetapi belum memberikan penjelasan secara rinci tentang potensi resiko yang dimaksud. Kami menyambut baik rencana KPK tersebut," ujar dia.

Petugas kesehatan mengukur lingkar kepala bayi saat pelaksanaan imunisasi di salah satu Posyandu di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (5/1/2022). Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021 menyebutkan angka stunting secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3 persen dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021 dan pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. - (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

SHARE    

Ia juga memastikan pengawasan KPK itu tidak akan menghambat program penurunan stunting. Suprayoga menyatakan. Sebaliknya, pengawasan KPK justru akan mendorong kehati-hatian para pelaksana program di pusat dan daerah.

Terkait penurunan stunting, BKKBN melakukan penandatanganan MoU dengan Rumah Zakat sebagai lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Sementara daerah seperti Sulawesi Selatan juga berupaya menekan angke prevalensi stunting.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, upaya yang dilakukan di antaranya mengaktifkan semua pihak terkait untuk bersama-sama menangani stunting di lapangan. "Ada anggaran kami untuk membantu kabupaten/kota guna menekan angka stunting, termasuk mengkarantina semua nakes untuk pendampingan seluruh stunting di Sulsel," katanya.

Sebelumnya, KPK mengaku mendapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana program penurunan angka stunting di daerah. KPK mengidentifikasi beberapa potensi risiko korupsi seperti pada pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan program stunting.

Sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah menargetkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024, bahkan nol persen pada 2030. Sebelumnya, angka prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019. Kemudian, angka tersebut kembali turun pada 2021 sebesar 3,3 persen menjadi 24,4 persen. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat