JAKARTA – Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPP ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersuara lantang terkait penindasan terhadap umat Islam di India. ICMI dan MUI mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap.

“Kami meminta pemerintah agar memanggil duta besar India di Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Muslim di Indonesia terkait penindasan terhadap umat Islam di India,” ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) ICMI periode 2021-2026, Andi Anzhar Cakra Wijaya, melalui keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (21/2).

ICMI juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberi perhatian kepada umat Islam di India yang mengalami diskriminasi, penindasan, dan kesewenang-wenangan oleh kelompok ultranasionalis Hindu ekstrem.

“Ini sangat penting mengingat sebagai negara Islam terbesar di dunia, ICMI memandang Indonesia harus berperan aktif dan menunjukkan solidaritas terhadap saudara-saudara Muslim di India yang saat ini mengalami penindasan. Maka dari itu, Pemerintah RI harus mengambil sikap yang berpihak pada umat Islam,” katanya.

Waketum ICMI bidang politik, hubungan internasional, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) ini menjelaskan, sikap arogansi dan kesewenang-wenangan yang dipertontonkan kelompok mayoritas ultranasionalis Hindu ekstrem itu telah melukai sekaligus mencoreng hubungan RI-India. Khususnya, kata mantan anggota DPR ini, hubungan umat Islam India dan Indonesia.

Andi melanjutkan, ICMI juga menyerukan agar India menghentikan segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap umat Islam di negara itu. “Sebab, jika terus melakukan penindasan terhadap umat Islam, berarti India telah merusak demokrasi serta perdamaian yang sejak dahulu diajarkan oleh Mahatma Gandhi,” ujar dia.

Jika penindasan ini terus terjadi, kata dia, India juga akan dicap sebagai negara teroris. “Jangan sampai juga, ini jadi pemicu negara-negara Islam lainnya di dunia untuk memerangi India,” ujar Andi.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk membantu Muslim India yang ditindas kalangan mayoritas. “Saya berharap, Pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting untuk meyakinkan Pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstrimisme ini,” katanya.

Mahasiswi yang dilarang memasuki kelas mereka karena berhijab, berjalan menuju kampus mereka di Udupi, India, Jumat (4/2/2022). - (Bangalore News Photos via AP )

SHARE    

Sudarnoto mengaku sangat kecewa dan sakit hati melihat tindakan brutal Pemerintah India terhadap warga minoritas Muslim. Ia menilai, tindakan brutal kalangan mayoritas terhadap warga Muslim telah melanggar HAM.

"Bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang HAM akan terusik dengan apa yang dilakukan Pemerintah India," ujarnya.

Sudarnoto menyampaikan, India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ultranasionalis Hindu ekstrem telah mempertontonkan kekejaman dan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim yang disponsori oleh negara. Pemerintah India bukan hanya melakukan tindakan diskriminasi, melainkan juga dengan jelas membangun, mengembangkan, dan memperkuat spirit Islamofobia.

Sudarnoto menyatakan, misi memberikan tempat, menghormati, dan melindungi hak warga negara telah dirusak secara sistematis melalui keputusan politik India yang ekstrem. Seharusnya, Pemerintah India belajar dari Indonesia yang mayoritas Muslim, namun sangat toleran memberikan tempat bagi minoritas seperti Hindu dan agama lain.

Bahkan banyak candi Hindu, Buddha, kuil, klenteng, dan gereja diberi tempat dengan baik oleh umat Islam Indonesia. “India harus membuka mata dan hati bahwa orang Hindu tenang di Indonesia,” kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat