Pekerja mengoperasikan alat berat di dekat patok titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). | ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Nasional

19 Feb 2022, 03:54 WIB

Kepala Otorita Tunggu Perpres IKN

Presiden Jokowi sudah menandatangani UU IKN Nomor 3 Tahun 2022.

 

JAKARTA—Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut, nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kemungkinan diumumkan Maret atau April. Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengaku, pengumuman nama kepala otorita dilakukan setelah Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Badan Otorita diterbitkan.

Wandy memastikan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum menunjuk nama calon kepala Badan Otorita IKN. “(Pengumuman) kalau nggak berbarengan, setelah Perpres Otorita terbit. (Setelah Maret atau April) iya betul,” kata Wandy, Jumat (18/2).

Sejumlah nama sudah beredar yang diprediksi bakal ditunjuk Jokowi menjadi kepala otorita Nusantara. Nama-nama tersebut, antara lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dua politikus PDIP yang juga mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan mantan bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta mantan menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Wandy mengeklaim, dalam penunjukan calon kepala Badan Otorita IKN, Presiden akan menerima masukan dari berbagai pihak. Menurut dia, nama-nama yang selama ini beredar pun bisa jadi turut menjadi pertimbangan Presiden. Namun, ia kembali menegaskan pemilihan nama-namanya merupakan hak prerogatif Presiden. 

photo
Sejumlah mobil melintas di jalan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). Dalam Pasal 6 UU IKN telah diatur mengenai cakupan wilayah IKN yang meliputi daratan seluas 256.142 hektare serta wilayah perairan laut dengan luas 68.189 hektare dan luas wilayah darat IKN Nusantara dari 56.180 hektare kawasan IKN Nusantara dan 199.962 kawasan pengembangan. - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

“Iya betul (ditentukan Jokowi). Tidak secara khusus. Karena ini jabatan setingkat menteri, jadi seperti biasanya pemilihan menteri, tapi tentu Presiden akan menerima masukan dari berbagai pihak,” tegas dia.

Menurut Wandy, struktur Badan Otorita IKN nantinya akan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretariat, unit kerja, badan pengawas, serta unit anti-fraud. Seluruh struktur Badan Otorita IKN itu, disebutnya masih dalam tahap finalisasi. “Intinya ada ketua, wakil ketua, sekretariat, unit kerja, dan badan pengawas... mungkin ada juga unit anti-fraud. Semuanya masih dalam proses finalisasi,” kata Wandy.

KSP juga mengonfirmasi Presiden Jokowi sudah menandatangani UU IKN Nomor 3 Tahun 2022. Meskipun UU IKN sudah diteken, Wandy menyampaikan, pembangunan Nusantara tersebut masih harus menunggu aturan turunannya, seperti Perpres terkait Otorita IKN, Keppres Kepala Otorita, Perpres tentang Rencana Induk.

Menurut dia, aturan turunan tersebut ditargetkan akan selesai pada Maret-April mendatang. “Untuk mulai pembangunan masih perlu penetapan beberapa aturan turunan dalam bentuk Perpres, PP dan Keputusan Presiden. Targetnya Maret-April ini rampung,” tutur Wandy.

Sebelumnya, Jokowi menyebut, kriteria calon kepala otorita Nusantara adalah pernah memimpin daerah dan memiliki latar belakang arsitek. "Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan pemimpin media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/1). 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Ibu Kota Negara (ikn_id)

Di antara nama-nama yang sudah beredar, Ridwan Kamil memiliki kesamaan dengan kriteria yang diinginkan Presiden Jokowi. Namun, Ridwan Kamil sendri mengaku belum berkomunikasi dengan Jokowi soal kepala otorita. Ia menegaskan, tak akan berandai-andai terkait posisi yang bakal memimpin pembangunan Nusantara tersebut.

"Itu kan belum ada komunikasi ya, masih berandai-andai. Jadi, saya belum bisa menjawab sesuatu yang masih dalam berandai-andai," tegasnya, saat menghadiri Zulhas Award di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (29/1).


Memindahkan Ibu Kota di Tengah Pandemi

Memindahkan ibu kota terjadi di banyak negara, tapi tidak ada yang dilakukan di saat krisis besar melanda negara.

SELENGKAPNYA

Membangun Ibu Kota Negara Berkeadaban

Beban pembiayaan IKN dari APBN akan sangat menimbulkan penumpukan utang.

SELENGKAPNYA
×