Sejumlah mobil melintas di jalan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). | ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Dialektika

13 Feb 2022, 04:52 WIB

Memindahkan Ibu Kota di Tengah Pandemi

Memindahkan ibu kota terjadi di banyak negara, tapi tidak ada yang dilakukan di saat krisis besar melanda negara.

OLEH YUSUF WIBISONO, Direktur IDEAS; MELI TRIANA DEVI, Peneliti IDEAS; FAJRI AZHARI, Peneliti IDEAS

Di tengah pandemi yang masih mengganas dan belum diketahui kapan akan berakhir, secara mengejutkan, pemerintah berkeras menggulirkan proyek raksasa: memindahkan ibu kota.

Hanya dalam 43 hari, UU Ibu Kota Negara (IKN) selesai dibahas dan disahkan di parlemen. Dalam perhitungan awal, setidaknya dibutuhkan Rp 466 triliun untuk membangun IKN baru. Tidak kepalang tanggung, pemerintah juga menetapkan target yang sangat ambisius untuk megaproyek ini: Presiden telah pindah ke Istana Negara yang baru dan merayakan Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.

Memindahkan ibu kota terjadi di banyak negara, tapi tidak ada yang dilakukan di saat krisis besar melanda negara. Berkeras mendorong pemindahan IKN dengan kebutuhan pembiayaan sangat besar di saat APBN menanggung beban pandemi yang begitu berat, menjadi pertanyaan besar yang tak terjawab. Dengan tax ratio hanya 8,44 persen, membayar beban bunga utang saja APBN 2022 sudah tak mampu, dan kini harus digelayuti proyek mercusuar tanpa urgensi.

photo
Pekerja mengoperasikan alat berat di dekat patok titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). Titik nol itu merupakan satu referensi atau patokan untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan laut, pemerintah pusat melalui Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi menyampaikan pembangunan fisik IKN Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022. - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Awalnya, APBN hanya direncanakan menanggung 19,2 persen kebutuhan pembiayaan IKN atau Rp 89,5 triliun. Namun angka tersebut kini membengkak menjadi 54,0 persen atau Rp 251,5 triliun.

Dengan minimnya kajian perencanaan proyek dan lemahnya daya tarik lokasi IKN, APBN berpotensi menanggung mayoritas atau bahkan seluruh kebutuhan pembiayaan IKN. Dalam skenario terburuk, terjadi kenaikan biaya dan seluruh pembiayaan ditanggung APBN, kami memproyeksikan megaproyek IKN ini berpotensi membebani APBN hingga Rp 53 triliun per tahun hingga 12 tahun ke depan.

APBN 2022 adalah tahun terakhir relaksasi batas atas defisit anggaran. Tahun 2022 ini adalah konsolidasi fiskal yang krusial di mana defisit 4,85 persen di APBN 2022 harus turun menjadi defisit maksimal 3 persen dari PDB pada APBN 2023.

Pada 2023, burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah juga berakhir di mana monetisasi defisit anggaran oleh bank sentral yang pada 2020-2021 saja senilai Rp 831,7 triliun akan dihentikan. Kehadiran mendadak megaproyek IKN akan merusak konsolidasi fiskal dan berpotensi besar membuat disiplin makroekonomi semakin runtuh.

photo
BERAT APBN TERTIMPA IKN. Sarat Beban APBN 2022 dan Pembiayaan Publik untuk IKN. Data IDEAS. - (IDEAS/Dialektika Republika)

Mimpi Kota Instan

Membangun kota baru dari kekosongan dan merelokasi populasi ke dalamnya untuk alasan keamanan, ekonomi, politik maupun spiritual terjadi di sepanjang sejarah. Di era modern, berbagai proyek kota baru mengalami akselerasi dalam tiga dekade terakhir.

Dubai yang awalnya perkampungan padang pasir, Shenzhen yang awalnya desa nelayan, hingga Seoul yang awalnya dataran sepi di tepi sungai sering ditampilkan sebagai contoh mimpi indah para perencana kota.

IKN datang dengan mimpi serupa: membangun kota dunia di tengah hutan Kalimantan. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang dipilih menjadi lokasi IKN berjarak lebih 2.000 km dari Jakarta, dapat disebut lahan “kosong”. Dengan luas lebih dari 3.000 km2, kepadatan penduduk hanya 58 jiwa per km2 dan luas lahan terbangun hanya 2,7 persen, Kabupaten PPU dipandang sebagai lokasi ideal untuk membangun kota idaman baru dari kekosongan.

Membangun metropolitan dunia yang dipenuhi monumental buildings sebagaimana Dubai dan Shenzhen, bukanlah kisah keajaiban satu malam, tapi membutuhkan banyak prasyarat dan waktu yang panjang. Membangun kota tidak sekadar mendirikan gedung beton di atas tanah kosong, sebagaimana kasus ibu kota baru Myanmar, Naypyidaw, yang kini menjadi “kota hantu”.

photo
MIMPI KOTA INSTAN DI TENGAH HUTAN. Tantangan Mobilisasi Sumber Daya dan Daya Tarik Ibu Kota Negara Baru. Data IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Pengalaman ibu kota baru Nigeria (Abuja), Tanzania (Dodoma), Botswana (Gaborone), dan Malawi (Lilongwe), menunjukkan bahwa pembangunan yang terlalu menekankan desain fisik kota, gagal menyediakan infrastruktur dasar dan permukiman yang memadai, yang berakhir pada segregasi si kaya dan si miskin, serta disrupsi lapangan pekerjaan di sektor informal.

Menarik sumber daya global dalam jumlah masif ke kota baru adalah mustahil tanpa sejarah komersial kawasan yang panjang, visi keunggulan kota, dan arah pengembangan kota yang fokus, kawasan industri dan perdagangan bebas, keberadaan hub transportasi yang besar, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Kabupaten PPU sebagai lokasi IKN nyaris tidak memiliki daya tarik untuk menarik masuk sumber daya global, kecuali bisnis pertambangan dan kehutanan.

Dengan penduduk tidak sampai 200 ribu jiwa dan kontribusi terhadap PDB nasional hanya 0,06 persen, proyek IKN di Kabupaten PPU berpotensi besar sepenuhnya bergantung pada pembiayaan publik dan menjadi beban APBN dalam jangka panjang.

Indonesia memiliki pengalaman membangun kota baru di atas tanah kosong, yang di desain sebagai pusat pertumbuhan baru yaitu Batam. Pengembangan secara masif sejak 1970-an, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberian berbagai insentif investasi, tidak mampu menjadikan Batam sebagai metropolitan, terlebih menyaingi Singapura, meski lokasinya sangat strategis tepat di jalur perdagangan internasional.

Setelah 50 tahun berlalu, dengan populasi 1,2 juta jiwa, kontribusi Batam terhadap PDB nasional hanya 1,0 persen.

Daerah Khusus Ibu Kota

Rasionalitas memindahkan ibu kota di berbagai penjuru dunia terentang mulai dari menciptakan jarak dari peninggalan kolonial masa lalu, menempatkan lokasi geografis ibu kota di tengah negara, hingga sebagai proyek revitalisasi identitas nasional dan menanggulangi separatisme.

IKN secara resmi dicitakan menjadi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia masa depan, dan simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa. Namun dengan visi ini, sebenarnya tidak ada urgensi memindahkan ibu kota dari Jakarta. 

Jakarta mendapatkan dukungan kuat sebagai ibu kota secara historis, spasial, ekonomi dan politik. Narasi bahwa Jakarta tidak pernah didesain sebagai ibu kota negara adalah ahistoris, merendahkan peran strategis Jakarta dalam perjuangan bangsa, serta menafikan proses pembangunan Jakarta sebagai ibu kota dalam rentang yang panjang. Jakarta telah menjadi kota besar jauh sebelum menyandang status ibu kota, dengan menyandang peran tak tergantikan dalam kemerdekaan bangsa.

photo
MEMBANGUN KOTA DI TANAH KOSONG. Dari Kampung Nelayan Menjadi Pusat Pertumbuhan. Data IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Dalam periode yang panjang, dari era Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi, Jakarta dipenuhi monumental buildings yang merepresentasikan identitas dan persantuan bangsa, mulai dari Istana Negara, Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah, Gelora Bung Karno, hingga hub transportasi besar, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kini, dalam sepuluh tahun terakhir, Jakarta dan sekitarnya disesaki oleh puluhan proyek strategis nasional mulai dari KA Ekspres Bandara, jalan tol, MRT dan LRT, tanggul laut, kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok. 

Namun, sebagai salah satu megapolitan terbesar di dunia, Jakarta menghadapi begitu banyak persoalan, termasuk warisan masa lalu di mana arus utama pembangunan kota amat materialistik dan fungsional, teknikal, dan apolitis. Kota hanya menjadi ruang-ruang kapital, “engine of growth”, fungsi dari profit dan konsumsi material semata: the exclusive corporate city.

Kota dibangun sekadar memenuhi hasrat banal investor, komodifikasi setiap sudut ruang kota menciptakan fragmentasi dan segregasi: daerah kaya dan miskin. Menghapus kesalahan masa lalu membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan, Jakarta pantas mendapat kesempatan dan dukungan untuk menjadi kota hijau, cerdas dan berkelanjutan, livable city.

photo
IBU KOTA NEGARA DAN SIMBOL IDENTITAS BANGSA. Membangun Koat Dunia dengan Keindahan Bhinneka Tunggal Ika. Data IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Menanggalkan status ibu kota dari Jakarta karena masalah yang menggelayutinya adalah tidak bertanggung jawab, lari dari kenyataan. Jakarta yang kini giat berbenah menuju the inclusive public city memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi “Kota Dunia Untuk Semua” jika terus mendapat dukungan yang memadai. Dengan segala potensi dan kelebihan yang disandang Jakarta kini, memindahkan ibu kota mengundang tanda tanya besar.

Memindahkan ibu kota tanpa rasionalitas yang kuat, hanya akan berakhir dengan kegagalan. Pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada 2005 secara resmi bertujuan untuk meningkatkan keamanan negara dengan lokasi ibu kota yang berada di tengah negara, dan juga mengkonstruksi identitas nasional baru yang lebih berbasis kesamaan etnis dibandingkan pluralisme politik.

Namun secara empiris, pemindahan ibu kota dari Rangoon lebih didasarkan atas ketidaksukaan rezim penguasa militer atas sejarah panjang kerusuhan dan tradisi pemberontakan “revolutionary nationalism” yang melekat pada Kota Rangoon. Kini, Naypyidaw menjadi kota sunyi meski dipenuhi gedung dan bangunan tinggi.

photo
MEMBANGUN IBU KOTA MASA DEPAN. Mendorong Daya Saing Keberlanjutan dan Transformasi Jakarta. Data IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Memindahkan Pusat Pemerintahan

Jakarta membutuhkan pengurangan fungsi kota secara signifikan, secepatnya, karena beban pembangunan yang telah lama melampaui kapasitas dan daya tampung optimal Jakarta sebagai daerah pertumbuhan sehingga mengancam berkelanjutan kota. Gagasan menarik di sini adalah mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota (capital city) dan memindahkan pusat pemerintahan (seat of government) ke kawasan khusus di sekitar Jakarta, sebagaimana Kuala Lumpur – Putrajaya di Malaysia dan Seoul – Sejong di Korea Selatan.

Pemisahan fungsi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi-bisnis dari Jakarta akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan dinamika bisnis, menurunkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mempertahankan daya dukung alam terhadap pembangunan kota. Memisahkan ibu kota dan pusat pemerintahan ini sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 pasal 227 ayat 3 huruf d, yang sayangnya kemudian hilang dalam UU No 23 Tahun 2014.

photo
MEMISAHKAN IBU KOTA DAN PUSAT PEMERINTAHAN. Pusat Pemerintahan di Sekitar Jakarta Sebagai Kompromi Spasial. Data IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Memindahkan pusat pemerintahan harus dalam kerangka reformasi birokrasi yang komprehensif, sehingga langkah menyatukan lokasi kementerian/lembaga yang saat ini tersebar akan mendorong kinerja birokrasi secara signifikan, sepadan dengan biaya pemindahan pusat pemerintahan yang kami proyeksikan di kisaran Rp 70-100 triliun.

Dengan hanya memindahkan pusat pemerintahan, kebutuhan lahan akan menyusut, di kisaran 5.000 hektare. Dengan demikian, pusat pemerintahan dapat berlokasi tidak jauh dari Jakarta. Hal ini akan menurunkan resistensi ASN untuk berpindah.

Kedekatan jarak ibu kota dan pusat pemerintahan mengizinkan 207 ribu ASN di instansi pemerintah pusat untuk memilih antara commuting atau menetap sehingga menjamin keberlanjutan dan kinerja pemerintah. Pada gilirannya, hal ini akan menjamin kinerja ekonomi Jakarta dan sekitarnya yang menyumbang sekitar 25 persen dalam PDB nasional.

photo
Sejumlah alat berat membuka akses jalan di lokasi segmen tiga di kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). Pemerintah mulai melakukan pembangunan tahap awal, salah satunya akses jalan untuk angkutan dalam proses pembangunan IKN Nusantara. - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)


×