Pemerintah pusat akhirnya menaikkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini setelah dalam dua pekan terakhir angka kasus harian Covid-19 dan angka kasus aktif melonjak amat tinggi. Kita bisa menilai keputusan ini telat 14 hari.

Ya, pemerintah seharusnya sudah ambil ancang-ancang menaikkan level PPKM itu sejak awal temuan kasus Covid-19 varian omikron di Indonesia. Imbauan tersebut sudah disampaikan segenap pihak, mulai dari pers, dokter, pakar penyakit menular, hingga para guru besar kedokteran. Tapi, pemerintah bergeming. Masyarakat pun tidak merasakan ada kegawatan soal omikron ini.

Kini, wilayah aglomerasi DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok sudah dinaikkan ke PPKM Level 3. Sejumlah pengetatan dan pembatasan pergerakan sudah diterapkan. Jam buka pusat perbelanjaan, bioskop, pasar, restoran, warung makan, dan tempat berkerumun lainnya dipercepat.

Kapasitas orang di dalam ruangan di tempat-tempat itu pun kini menyusut sekitar 50 persen. Meski demikian, pemerintah belum melakukan pembatasan atas mobilitas warga di wilayah aglomerasi.

Ambulans makin banyak hilir mudik. Sirine ambulans kian sering terdengar. Rumah sakit, ruang rawat, ruang rawat intensif sudah penuh pasien ataupun yang mendaftar. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet pun makin banyak penghuninya. Kantor Staf Kepresidenan mengakui, warga DKI Jakarta dan sekitarnya kini makin sukar mendapatkan pelayanan rumah sakit akibat serbuan omikron.

 

Ambulans makin banyak hilir mudik. Sirine ambulans kian sering terdengar. Rumah sakit, ruang rawat, ruang rawat intensif sudah penuh pasien ataupun yang mendaftar.

 

 

SHARE    

Pemerintah meminta warga melakukan isolasi mandiri ataupun terpusat, sehingga layanan rumah sakit difokuskan untuk penderita Covid-19 omikron lanjut usia. Ada belasan ribu orang kini tengah melakukan isolasi mandiri (isoman). Isolasi mandiri membutuhkan koordinasi antarwarga dan pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang rapi.

Namun, penelusuran Republika menemukan, masih banyak pasien isoman bergerak sendiri, bahkan para kepala rukun warga dan tetangga tak tahu warganya yang isoman, ataupun belum ada koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan.

Di tengah persoalan domestik inilah, pemerintah terlihat bersikeras menggelar sejumlah event internasional. Paling tidak ada event presidensi G-20 yang akan digelar di Jakarta dan Bali. Sementara kita tahu, kedua kota ini lonjakan omikronnya amat tinggi. Kemudian MotoGP di Pulau Sumbawa. Pemerintah juga membuka penerbangan asing ke tiga daerah, dari tadinya terpusat di DKI Jakarta.

Persoalannya adalah kita belum melihat ada upaya pemerintah yang berhasil menangkal laju penyebaran omikron ini di masyarakat. Yang ada hanya imbauan untuk daerah mempercepat vaksinasi, kemudian pengetatan, yang tampak setengah hati karena ada persoalan ekonomi.

Sisanya bisalah dianggap nihil. Patut digarisbawahi, vaksinasi tidak membuat warga kebal omikron. Malah di DKI Jakarta, lebih dari 30 persen warga yang terkena omikron sudah mendapat dua kali vaksinasi.

 

Kita tahu dan memahami, event internasional adalah soal gengsi pemerintahan. Namun, kita juga tahu, pemerintah baru kali ini berhadapan dengan skala penyebaran Covid-19 yang begitu amat cepat.

 

 

SHARE    

Kemudian, pemerintah menunggu dua pekan hanya untuk memutuskan wilayah DKI harus mengerem pembelajaran tatap muka bagi para siswa. Padahal, sudah diingatkan oleh kelompok guru dan pakar epidemiolog pada awal Januari. Bagaimana pemerintah mampu bertanggung jawab atas event internasional tersebut, saat pemerintah pun kewalahan mengurus warganya?

Kita tahu dan memahami, event internasional adalah soal gengsi pemerintahan. Namun, kita juga tahu, pemerintah baru kali ini berhadapan dengan skala penyebaran Covid-19 yang begitu amat cepat.

Pemerintah sempat menyatakan akan melakukan sistem gelembung atas event-event di atas. Namun kita tahu, sistem gelembung itu bisa tidak berdaya di hadapan omikron.

Sejumlah acara olahraga yang didaulat dengan sistem gelembung terbatas pun kebobolan. Pemain sepak bola dan bola basket bertumbangan, kompetisi sebagian dihentikan. Bahkan, jamaah umrah yang demikian ketat prosedur kesehatannya pun sekitar 30 persen yang berangkat, pulangnya terkena Covid-19.

Dengan fakta-fakta tersebut, sudah seharusnya pemerintah fokus dulu mengurus untuk mengendalikan omikron di dalam negeri. Artinya: menunda atau sudah memberi sinyal untuk menunda digelarnya acara internasional, baik itu di Jakarta, Bali, maupun di lokasi lainnya.

Belum ada tanda-tanda apa pun yang memperlihatkan omikron ini mereda, yang ada malah sebaliknya. Makin banyak warga yang terjangkit.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat