TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian menyambut baik keringanan sanksi Amerika Serikat (AS) yang dimaksudkan untuk menarik Iran kembali ke kesepakatan nuklir 2015. Namun, ia menilai, tindakan tersebut masih tidak cukup.

"Mencabut beberapa sanksi secara nyata dan objektif dapat ditafsirkan sebagai niat baik," kata Amirabdollahian pada Sabtu (5/2). "Di atas kertas, itu memang baik, namun itu tidak cukup."

Menurut Amirabdollahian, salah satu isu besar dalam perundingan nuklir Iran adalah membuat Barat memenuhi kewajibannya. "Kami menuntut jaminan di lingkup politis, hukum, dan ekonomi," katanya.  

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh juga menyebut, keringanan sanksi AS tidak cukup. Dia mengatakan, Teheran mengharapkan pencabutan sanksi sepenuhnya, sesuai janji dalam kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). JCPOA ditandatangani pada 2015 antara Iran dan AS, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, Jerman, serta Uni Eropa.

"Semua orang tahu itu tidak cukup. Memang, Republik Islam Iran sedang menunggu AS untuk melaksanakan tugas dan komitmennya sesuai dengan dimensi kesepakatan nuklir," kata Khatibzadeh, seperti dikutip oleh situs berita Jamaran Iran.

Pada Jumat, pemerintahan Joe Biden memulihkan beberapa keringanan sanksi untuk program atom Iran. Tindakan ini diambil ketika kekuatan dunia dan Iran melanjutkan pembicaraan yang bertujuan menyelamatkan perjanjian yang tertunda.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken menandatangani beberapa keringanan sanksi terkait aktivitas nuklir sipil Iran. Langkah ini membalikkan keputusan pemerintahan presiden saat itu, Donald Trump, untuk membatalkannya.

Trump menarik negaranya dari JCPOA pada 2018. Akibatnya, AS tidak lagi menjadi peserta langsung dari perundingan memulihkan JCPOA kali ini. Sejak April 2021, Iran dan AS telah melakukan perundingan tidak langsung delapan kali.

Presiden Iran Ebrahim Raisi (C) berbicara mengenai kesiapan perundingan nuklir did epan Parlemen Iran, November 2021. - ( EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH)

SHARE    

Dengan keringanan sanksi dari AS kali ini, langkah itu membuka jalan bagi Rusia, Cina, dan Eropa untuk melanjutkan strategi nonproliferasi nuklir. Di sisi lain, strategi itu akan secara efektif mempersulit Iran mengembangkan nuklirnya untuk persenjataan.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani mengatakan, negaranya memiliki hak melanjutkan penelitian dan pengembangan nuklir. Dia menegaskan hal itu tak bisa dibatasi oleh kesepakatan apa pun.

"Hak hukum Iran untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan serta mempertahankan kemampuan dan pencapaian nuklir damainya, berdampingan dengan keamanannya, tidak dapat dibatasi oleh kesepakatan apa pun," kata Shamkhani lewat akun Twitter pribadinya, Sabtu (5/2).

Saat ini Iran dan Amerika Serikat tengah terlibat perundingan pemulihan kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) di Wina, Austria. Pembicaraan yang dimulai sejak April 2021 itu sudah berlangsung beberapa putaran. Pihak lain dalam JCPOA, yakni Rusia, Cina, Prancis, Inggris, dan Jerman akhirnya harus bolak-balik bertemu dengan perwakilan kedua negara.

Presiden Iran Ebrahim Raisi (C) berbicara selepas memenangkan pemilihan presiden tahun lalu. Ia menyatakan kesiapan menjalani kembali perundingan nuklir dengan negara-negara Barat. - (EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH)

SHARE    

Akhir bulan lalu, Pemerintah Iran mengungkapkan mereka membuka diri untuk melakukan negosiasi langsung dengan AS terkait pemulihan JCPOA. “Jika selama proses negosiasi kami mencapai titik di mana mencapai kesepakatan yang baik dengan jaminan yang solid membutuhkan tingkat pembicaraan dengan AS, kami tidak akan mengabaikannya dalam jadwal kerja kami,” kata Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian pada 24 Januari lalu. 

Kemauan Iran pun disambut AS. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengungkapkan, Washington juga siap bertemu dan berdiskusi langsung dengan Teheran untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 atau dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

“Kami telah lama memegang posisi bahwa akan lebih produktif untuk terlibat dengan Iran secara langsung, baik dalam negosiasi JCPOA dan masalah lainnya,” ucapnya.

JCPOA terancam bubar setelah mantan presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tersebut pada November 2018. Trump berpandangan JCPOA "cacat" karena tak turut mengatur tentang program rudal balistik dan peran Iran di kawasan.

Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran. Sejak saat itu Iran tak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam JCPOA, termasuk perihal pengayaan uranium. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat