Petugas kesehatan mendata siswa sebelum dilakukan tes usap antigen di SMA Negeri 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (4/2/2022). Sebanyak lima pelajar di sekolah tersebut terdeteksi terpapar COVID-19 sehingga pihak sekolah menghentikan aktivitas pemb | ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Nasional

Sekolah dan Pemerintah Harus Transparan Soal PTM

05 Feb 2022, 03:45 WIB

Beberapa pemerintah daerah menghentikan PTM karena kasus Covid-19 melonjak.

JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong keterbukaan setiap sekolah untuk mengumumkan kasus positif secara transparan. Keterbukaan ini diperlukan agar para orangtua dapat melakukan testing, tracing, dan isolasi (3T) jika anaknya melakukan kontak erat dengan warga sekolah yang terkonfirmasi positif.

“Sehingga, para orangtua mendapatkan gambaran jelas untuk memutuskan anak-anaknya diizinkan PTM atau tidak,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangannya, Jumat (4/2).

Retno juga mengapresiasi kebijakan diskresi kepada daerah PPKM Level 2 untuk menyesuaikan pembelajaran tatap muka (PTM) kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen. Sebab, pemerintah daerah adalah pihak yang lebih paham kondisi daerahnya.

Apalagi, kebijakan penyesuaian itu diikuti dengan diberikannya opsi orang tua membolehkan anaknya mengikuti PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Opsi ini sedikit banyak memberikan kelegaan kepada para orangtua yang khawatir anaknya tertular Covid-19 sehingga tidak izinkan anaknya PTM. Dengan demikian sekolah jadi wajib melayani PJJ," ujar Retno.

Suasana kelas saat diberhentikan pembelajaran tatap muka di SDN Gunung 05 Mexico, Jalan Hang Lekir V No 53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/2/2022). Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan PTM di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di DKI Jakarta. - (Republika/Thoudy Badai)

Beberapa pemerintah kota mulai menghentikan PTM lantaran melonjaknya kasus Covid-19 di wilayahnya. Pemkot Tangerang Selatan menghentikan PTM dan memulai PJJ pada Senin (7/2). “Insya Allah Senin mulai PJJ. Itu sudah hasil keputusan rapat Dinas Pendidikan, dewan pendidikan, para pengawas pendidikan, serta tokoh-tokoh masyarakat,” ujar Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie saat dikonfirmasi, Jumat (4/2).

Benyamin mengatakan, kebijakan tersebut diputuskan lantaran melonjaknya kasus Covid-19 di wilayahnya. Termasuk utamanya warga sekolah yang menciptakan kekhawatiran dari berjalannya pembelajaran offline. "Karena sekarang ada 16 SMP yang terkonfirmasi penyelenggaraannya terpapar Covid-19," katanya.

Dia menyebut, Dinas Pendidikan Kota Tangsel akan segera menyampaikan surat edaran terkait hal itu ke tiap-tiap sekolah yang ada di Tangsel. Pemberlakuan penyetopan PTM sementara tersebut setidaknya berlaku hingga dua pekan ke depan. “PJJ itu kita atur dua minggu ke depan dulu nanti kita evaluasi lagi di minggu kedua seperti apa.”

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung juga menghentikan PTM untuk sementara. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, PJJ akan diterapkan selama dua pekan.

Keterangan yang diperoleh Republika, Disdikbud Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 800/328/V.01/DP.2/2022 ditandatangani Kepala Disdikbud Provinsi Lampung Sulpakar. SE tersebut berisi penghentian sementara PTM secara terbatas, yang diberlakukan kepada SMA, SMK, dan SLB di Kota Bandar Lampung. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung juga menghentikan PTM mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP/sederajat.

Menurut Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar, penghentian PTM terbatas di Kota Bandar Lampung tingkat SMA dan sederajat dikarenakan perkembangan kasus positif Covid-19 terjadi peningkatan jumlah kasus dalam beberapa pekan terakhir.

“Memperhatikan perkembangan kasus Covid-19 di klaster satuan pendidikan khususnya SMA, SMK, dan SLB di Kota Bandar Lampung, dengan ini kami sampaikan kebijakan sebagai penanggulangan penanganan Covid 19 pada pelaksanaan PTM Terbatas,” kata Sulpakar dalam SE tersebut.

Petugas PMI Jakarta Pusat menyemprotkan cairan disinfektan di SMPN 4, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Sulpakar mengatakan proses belajar secara daring (PJJ) untuk tingkat SMA dan sederajat kembali mulai 4 Februari 2022 sampai 17 Februari 2022. PJJ dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 termasuk varian omicron di Lampung.

Sedangkan di tingkat PAUD, SD, dan SMP, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana telah memutuskan untuk menghentikan PTM terbatas dan kembali belajar secara daring. Penghentian PTM terbatas tersebut dikarenakan terdapat lima siswa yang terdeteksi positif Covid-19, setelah dilakukan swab antigen kepada ratusan siswa.

Ia mengatakan, penghentian PTM tersebut setelah terdata hasil pemeriksaan 850 siswa terdapat lima orang yang terpapar positif Covid-19.

Sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, daerah PPKM Level 2 di wilayahnya menerapkan PTM maksimal 50 persen dari kapasitas normal.

Khofifah menjelaskan, terdapat 20 kabupaten/kota di Jatim yang masuk PPKM Level 2. Di antaranya Kabupaten Tulungagung, Situbondo, Ngawi, Madiun, Lumajang, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Kediri, Jombang, Bondowoso, Tuban, Sumenep, Sampang, Nganjuk, Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Bojonegoro, dan Bangkalan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, PTM di wilayahnya sedang dievaluasi. Ia sudah memerintahkan setiap kabupaten/kota untuk mengkaji PTM di daerah masing-masing, terutama memantau penularan di lingkungan sekolah.

“Sebagian sudah ditunda sambil menunggu perkembangan kasus karena kita ngambil keputusan itu selalu terukur berdasarkan data,” kata Emil.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat