Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (ketiga kanan), Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kedua kiri) dan Bupati Indramayu Nina Agustina (keempat kanan) menghadiri panen raya padi di desa Wanasari, Bangodua, Indramayu, | Dedhez Anggara/ANTARA FOTO

Ekonomi

Bapanas akan Kendalikan Perum Bulog

Bulog telah menyusun berbagai model pengelolaan sembilan komoditas pangan.

JAKARTA  — Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang masih dalam proses pembentukan akan memegang kendali dalam kebijakan pangan nasional sekaligus operasional Perum Bulog sebagai pelaksana kebijakan. Diharapkan dengan kebijakan pangan yang terpusat akan memudahkan kerja Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam upaya stabilisasi harga pangan.

Direktur Supply Chain Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, secara korporasi Bulog memang masih di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lembaga yang mengurusi perusahaan pelat merah. "Namun, terkait kebijakan, menteri BUMN akan memberikan kuasa kepada Bapanas untuk menugaskan Bulog dalam kebijakan pangan nasional," kata Suyamto dalam sebuah webinar, Kamis (2/3).

Secara struktur kelembagaan, Suyamto menjelaskan, posisi Bulog akan berada tepat di bawah Bapanas. Namun, Bulog tetap akan bekerja sama dengan BUMN sektor pangan lainnya yang kini telah bergabung menjadi BUMN Holding Pangan atau ID Food.

Menurut Suyamto, dengan pola tersebut, kebijakan pangan yang dijalankan Bulog dapat lebih terintegrasi dari hulu ke hilir. Saat ini, ia menegaskan, setidaknya ada tujuh kementerian terkait yang menjadi regulator kebijakan pangan dan Bulog menjadi operator untuk menjalankan kebijakan itu.

"Harapannya setelah Bapanas berdiri, kebijakan pangan lebih terintegrasi sehingga pelaksanaan tugas-tugas bidang pangan bisa baik. Upaya ketersediaan dan stabilisasi pangan akan lebih berjalan efektif,” ujar Suyamto.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Perum BULOG (perum.bulog)

Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, ada sembilan komoditas pangan yang menjadi wewenang dari Bapanas. Di antaranya beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Suyamto mengatakan, Bulog telah menyusun berbagai model pengelolaan sembilan komoditas tersebut. Namun, yang pasti pengelolaan tak hanya dilakukan pada tingkat hilir, tapi juga di level produsen yang bertalian erat dengan para petani.

Dalam hal pengelolaan cadangan pangan, Bulog meminta harus adanya penyaluran cadangan pangan secara rutin. Misalnya, dalam program bantuan sosial pemerintah, stabilisasi harga, atau disposal stok. 

Disposal umumnya berupa pemusnahan cadangan pangan yang sudah melewati jangka waktu penyimpanan maksimal atau dijual dengan harga murah untuk diolah menjadi bahan nonpangan. "Opsi disposal stok itu harus ada manakala saluran penyaluran pasokan pangan terbatas, tapi ini harus bisa dihindari ketika kita punya pasar," kata Suyamto.

Di satu sisi, Bulog juga mengusulkan adanya cadangan anggaran pangan selain cadangan pangan itu sendiri. Cadangan anggaran dibutuhkan untuk komoditas pangan yang tidak memiliki usia simpan dalam waktu lama. Dengan begitu, anggaran tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu jika komoditas yang mudah rusak membutuhkan intervensi harga agar stabil.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, dengan posisi Bulog yang berada di bawah Bapanas, ada kemungkinan ke depan para direksi Bulog akan ditentukan langsung oleh Bapanas.

Namun, untuk saat ini, ia mengungkapkan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai pimpinan Bapanas yang akan ditunjuk. "Bagaimana pola kerjanya? Sampai sekarang belum karena biasanya personalia tersusun dahulu. Setelah itu, baru diarahkan sesuai Perpres 66 Tahun 2021," kata Herman. 

Pemerintah belum lama ini meresmikan ID Food yang merupakan gabungan dari BUMN sektor pangan dan perdagangan. Namun, Bulog yang juga merupakan perusahaan pelat merah di sektor pangan tidak ikut dalam penggabungan BUMN sektor pangan tersebut.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ID FOOD (idfood_official)

Direktur Utama ID Food Arief Prasetyo Adi mengatakan, Bulog sebagai perum lebih diarahkan untuk menjalankan penugasan pemerintah dalam hal stabilisasi harga pangan yang menggunakan dana pemerintah. "Sementara itu, ID Food sifatnya untuk membangun ekosistem bisnis dari hulu ke hilir. Kita tidak boleh rugi dalam finansial karena kami secara komersial. Jadi, kita operator bisnis secara murni," kata Arief.

Adapun dari segi komoditas juga berbeda. Bulog nantinya akan dapat lebih fokus pada komoditas padi jagung kedelai (pajale) sebagai cadangan pangan pemerintah. Sedangkan, ID Food fokus pada penugasan nonpajale, tapi dijalankan dengan skema komersial yang harus memberikan keuntungan.

Selain pada komoditas pertanian, ID Food juga menyasar sektor perikanan, pergaraman, logistik, serta perdagangan. "Jadi, kita akan punya cadangan stok, tapi ya secukupnya saja untuk diperdagangkan, tapi dengan terus membesarkan pangsa pasar, kita rasa ID Food juga bisa berperan (dalam stabilisasi harga)," ujar Arief.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, pihak yang memberikan penugasan juga berbeda. Bulog akan menerima mandat langsung dari Bapanas yang akan dibentuk tahun ini sesuai rencana pemerintah, sedangkan ID Food menjalankan kebijakan pangan yang diberikan Kementerian BUMN. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat