Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual dalam acara pertemuan pendahuluan atau B20 Inception Meeting,di Jakarta, Kamis (27/1/2022). | Prayogi/Republika.

Kabar Utama

Forum B20 Dorong Kontribusi Swasta

29 Jan 2022, 03:45 WIB

Yang perlu didorong adalah akselerasi ekonomi hijau yang sejalan dengan agenda G-20.

JAKARTA -- Indonesia mendorong peningkatan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam forum Business 20 (B20) yang merupakan rangkaian Presidensi G-20. Kemitraan perlu untuk terus didorong mengingat dunia usaha memiliki peran penting dalam memulihkan perekonomian dari dampak pandemi Covid-19.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menggawangi B20 telah menggelar pertemuan pendahuluan pada 27-28 Januari. Acara pembukaan pada Kamis (27/1) diikuti Presiden Joko Widodo, Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah menteri lainnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Penanggung Jawab Presidensi B20 Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, dunia perlu mendorong kolaborasi, inovasi, dan inklusivitas transisi untuk keluar dari pandemi. Ia mengatakan, Kadin mendorong dunia usaha menggunakan forum B20 untuk saling berbagi informasi dan teknologi, serta mengembangkan yang produktif dan inovatif. "Juga meningkatkan kerja sama, baik di tingkat sektoral maupun lintas sektoral, di tingkat regional maupun nasional dan internasional,” kata Arsjad dalam siaran pers pada Jumat (28/1).

(Dari kiri ke kanan) Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menkominfo Johnny G Plate, Ketua Penyelenggara B20 Shinta Kamdani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir berfoto dalam acara pertemuan pendahuluan atau B20 Inception Meeting di Jakarta, Kamis (27/1/2022). - (Prayogi/Republika.)

Arsjad menegaskan, keberadaan B20 bukan hanya untuk kepentingan sekelompok pemimpin bisnis global, melainkan juga bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM, kata dia, harus bisa mendapatkan manfaat positif dari adanya kerja sama yang didorong forum B20.

Ketua Penyelenggara Presidensi B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, Kadin Indonesia berencana melaksanakan beberapa acara B20 di berbagai lokasi di Indonesia. Selain untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya serta keindahan Indonesia, hal tersebut juga bertujuan membuka peluang investasi. "Mulai dari investasi dalam bidang kesehatan, di ibu kota baru, hingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.

Shinta menjelaskan, B20 merupakan forum pemimpin bisnis yang menyumbang 80 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Menurut Shinta, forum B20 dapat merekomendasikan perubahan yang diperlukan serta melaksanakan transformasi yang dipimpin sektor swasta agar ekonomi lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam menyambut era new normal. "Utamanya kontribusi menghilangkan krisis yang disebabkan oleh pandemi, meningkatkan kolaborasi dan menstimulasi arus investasi global," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebelum membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/1/2022). - (ANTARA FOTO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Lu)

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, ada banyak hal yang perlu didorong forum B20 terkait kerja sama antara pemerintah dan swasta, salah satunya mengenai digitalisasi UMKM. Bhima mengatakan, peningkatan cross border transaction menjadi isu penting saat ini. "Keberadaan platform marketplace masih belum optimal dimanfaatkan untuk mendorong penetrasi ekspor ke negara-negara G-20," ujarnya kepada Republika, Jumat (28/1).

Ia menambahkan, pelaku usaha bisa mengusulkan pemberian keringanan bea masuk atau penurunan hambatan tarif dan nontarif spesifik untuk produk UMKM. "Harapannya digitalisasi UMKM akan menjadi katalis utama dalam pemulihan ekonomi yang merata," tutur dia.

Hal selanjutnya yang perlu didorong adalah akselerasi ekonomi hijau yang sejalan dengan agenda G-20. Bhima berharap B20 bisa memfasilitasi kerja sama pelaku usaha dan pemerintah dalam bidang energi terbarukan, ekosistem baterai, dan mobil listrik, hingga usaha di bidang circular economy atau pengolahan hasil limbah.

Bhima menambahkan, B20 juga perlu mendorong formulasi stimulus dunia usaha yang tepat sasaran dan efektif, khususnya dalam masa pemulihan. "Misalnya insentif khusus, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk sektor pariwisata serta transportasi," ujarnya menjelaskan.

Transformasi energi

Dalam acara pembukaan Pertemuan Pendahuluan B20 pada Kamis (27/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kontribusi komunitas B20 untuk berinvestasi guna mempercepat transformasi energi di Indonesia. Jokowi menyebutkan, salah satu peluang utama yang dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi, yakni pada sektor transformasi menuju ekonomi hijau.

“Kami mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang mulus tanpa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat kecil,” kata Jokowi.

Pada sektor transisi menuju ekonomi hijau, Jokowi menyinggung ihwal pendanaan dan kemitraan yang dibutuhkan serta alih teknologi untuk mendorong produksi berbasis ekonomi hijau. Ia menegaskan, Indonesia amat mendorong investasi yang bisa memberikan nilai tambah dan saling menguntungkan.

Menurut Jokowi, potensi sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk juga pendanaan dan investasi. Indonesia, kata dia, memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt yang bersumber dari air, panas bumi, angin, dan juga matahari. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral logam yang dibutuhkan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan, seperti nikel, bauksit, timah, dan juga tembaga.

Jokowi memastikan, Indonesia akan menyuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia. Namun, ia menegaskan suplai yang akan diberikan dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah yang tinggi, bukan bahan mentah.

“Hilirasi nikel yang telah kita lakukan sejak 2015 sudah memberikan dampak tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja, tapi juga dalam sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia,” ungkap Jokowi.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai, cepat lambatnya transisi energi sangat bergantung pada penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat yang dimaksud adalah daya beli masyarakat harus bisa terdorong untuk ke energi bersih. Sayangnya, saat ini pilihan energi bersih masih mahal sehingga daya tarik masyarakat untuk beralih ke energi bersih masih minim.

"Itu tantangannya. Pemerintah harus cari cara dan insentif agar bisa menekan harga EBT. Insentif ini biar bisa affordable supaya pasar menerima dan preferensinya meningkat. Kalau tidak, demand akan memilih yang lebih murah yang tidak ramah lingkungan," ujar Faisal kepada Republika, Jumat (28/1).

Hewan ternak milik warga mencari makan di area Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7/2020). Kementerian ESDM mencatat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) telah mencapai 15 persen dari target sebesar 23 persen pada 2025 - (ARNAS PADDA/ANTARA FOTO)

Faisal menilai insentif dan kebijakan yang hanya mengarah kepada pengusaha atau investor tidak akan maksimal. Sebab, pengusaha dan investor pun akan memperhatikan sisi permintaan. Oleh karena itu, dia menegaskan, apabila pemerintah bisa meningkatkan sisi permintaan terkait EBT, pengusaha akan terdorong untuk mengembangkan EBT.

Kendati demikian, Faisal menilai saat ini banyak kebijakan pemerintah yang malah membuat masyarakat kewalahan. Salah satunya adalah rencana penghapusan Premium dengan dalih transisi energi. Masyarakat malah tertekan dengan kondisi pilihan energi bersih, dalam hal ini Pertamax yang harganya jauh lebih mahal.

"Bagi masyarakat, keterjangkauan itu penting. Energi murah ya fosil fuel. Artinya gak ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu mahal. Harus ada kebijakan yang langsung berdampak dengan masyarakat," ujar Faisal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat