Petani menyiapkan pupuk urea sebelum ditabur di area persawahan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/6/2021). PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat realisasi penyaluran pupuk urea bersebsidi di Sulawesi Selatan mencapai 122.925 t | ARNAS PADDA/ANTARA FOTO

Ekonomi

27 Jan 2022, 17:28 WIB

Awasi Distribusi Pupuk, Jangan Sampai Salah Sasaran

Pupuk subsidi merupakan salah satu komoditas yang rawan disalahgunakan.

JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya memastikan ketersediaan pupuk subsidi di Provinsi Aceh, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi agar diharapkan dapat tepat sasaran kepada masyarakat tani.

"Kita cek stok pupuk subsidi, dan lihat ketersediaannya di agen penyalur sesuai dengan alokasinya," kata Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI Mohammad Hatta.

Pihaknya mengecek langsung stok pupuk subsidi hingga ke tingkat agen di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Ia turut didampingi Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S Sulendrakusuma dan Tenaga Ahli Utama Deputi III KSP Prof Bustanul Arifin.

Kunjungan ke lapangan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian untuk mengawal penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran. Terutama untuk meminimalisasi penyelewengan di lapangan.

"Kita pastikan pupuk subsidi itu bisa tersalurkan kepada petani yang berhak. Inilah yang harus diawasi bersama," kata Hatta.

Pupuk subsidi merupakan salah satu komoditas yang rawan disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Alhasil ini merugikan petani yang seharusnya menjadi penerima utama.

Seperti kasus penyelewengan pupuk subsidi yang telah berhasil dibongkar oleh jajaran Polres Nganjuk, Jawa Timur. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 111,5 ton pupuk bersubsidi dengan berbagai jenis.Untuk itu, kata dia, Kementerian Pertanian mengajak semua pihak untuk terus mengawasi penyaluran pupuk subsidi di lapangan.

Mulai dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari pemerintah daerah, TNI/Polri, dan kejaksaan serta juga dibutuhkan peran masyarakat."Selain KP3 yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, TNI, dan Pemda, kita juga ajak masyarakat untuk turut aktif mengawasi penyaluran pupuk subsidi ini. Jangan ragu untuk melaporkan bila terjadi kecurangan atau penyelewengan di lapangan," katanya.

Digitalisasi proses distribusi

PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat proses pendistribusian dan pengawasan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah. Salah satunya dengan melakukan pengawasan distribusi pupuk dari pabrik sampai ke kios secara real time. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan, dengan teknologi digital, perusahaan dapat melacak langsung perjalanan produk pupuk subsidi, baik yang menggunakan kapal laut maupun angkutan darat.

"Dengan sistem yang kami miliki ini, kita dapat mengetahui posisi barang setiap saat dan dapat lebih dini mengetahui bila ada potensi kekurangan pasokan di daerah tertentu," ujar Gusrizal melalui keterangan tertulis, Rabu (26/1).

Gusrizal mengatakan, sistem yang sudah beroperasi sejak 2020 ini dinamakan distribution planning and control system (DPCS). Melalui sistem ini, ujarnya, Pupuk Indonesia dapat mengawasi teknis penyaluran pupuk subsidi secara real time.

"DPCS dapat mengawasi proses distribusi dari gudang produsen hingga kios-kios resmi. Bahkan, DPCS mampu mengetahui jumlah stok saat dalam perjalanan, baik di darat maupun saat di pelabuhan," ungkap Gusrizal.

Selain data stok, lanjut Gusrizal, DPCS juga menyajikan data penjualan, alokasi pupuk subsidi di tiap daerah, kapasitas gudang, informasi distributor dan pengecer, serta kontak staf distribusi dan pemasaran di masing-masing wilayah. Sistem ini dapat memberikan gambaran lengkap mengenai pendistribusian pupuk subsidi ke berbagai daerah.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) (pt.pupukindonesia)

Gusrizal menyebut DPCS juga dilengkapi fitur peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi kondisi stok di daerah yang ditandai dengan indikator warna. Dia menjelaskan, warna hijau menggambarkan stok tersedia atau bahkan melebihi ketentuan pemerintah, warna oranye menandakan stok mendekati batas ketentuan, dan warna merah berarti stok di bawah ketentuan minimal pemerintah. "Oleh karena itu, kami senantiasa menjaga stok pupuk subsidi selalu berwarna hijau," sambung Gusrizal.

Menurut Gusrizal, sistem ini juga menjadi alat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional distribusi. Perusahaan pun dapat memperkuat prinsip enam tepat, yaitu tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat harga.

Gusrizal menyampaikan, DPCS merupakan inovasi digital mandiri buatan Pupuk Indonesia. Dia mengatakan, sistem ini sangat kompleks karena meliputi wilayah distribusi yang luas, karakter setiap wilayah yang berbeda, hingga melibatkan banyak distributor dan kios.

Kehadiran pupuk bersubsidi merupakan salah satu upaya menjaga daya saing pertanian Indonesia di tengah lonjakan harga pupuk nonsubsidi. Kenaikan harga bahan baku impor membuat harga pupuk nonsubsidi ikut melonjak.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman mengatakan, langkah Cina yang menyetop ekspor fosfat memiliki pengaruh besar terhadap situasi harga bahan baku secara internasional. Selain fosfat, harga bahan baku lainnya, seperti KCL, juga naik tinggi hingga tiga kali lipat.

Meski begitu, ia melanjutkan, harga pupuk nonsubsidi yang dijual oleh perseroan di dalam negeri masih lebih murah daripada harga internasional. Dia menjelaskan, rata-rata harga pupuk di pasar ekspor kini mencapai Rp 14,5 juta per ton, sedangkan di Indonesia hanya dijual seharga Rp 9,3 juta per ton. "Jadi, di dalam negeri, harga pupuk lebih murah sekitar Rp 5 juta dibandingkan luar negeri," kata Bakir. 


×