Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). | ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Opini

28 Jan 2022, 03:45 WIB

Menuju Peradaban Baru 

Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan, salah satu faktor pendorong utama rencana pemindahan IKN.

ADDIN JAUHARUDIN, Mahasiswa Program Doktoral di Universitas  Brawijaya dan Ketua PP GP Ansor

Dalam bahasa kawi, “Nusantara” terdiri atas “nusa” berarti pulau dan “antara” yang artinya "luar". Istilah "Nusantara" diartikan sebagai kepulauan Indonesia.

Kata “Nusantara” tercatat pertama kali dalam Kakawin Nagarakertagama Pupuh 12 sampai 14, karya Mpu Prapanca untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit.

Frasa “Nusantara” digaungkan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada melalui Sumpah Palapa, yang berbunyi “Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa….,” Penulis Teks dan Terjemahan Nagarakertagama I.

Menurut Agustirto, melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada bercita-cita menyatukan Nusantara. Konsep kenusantaraan juga termanifestasi dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, “Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa/walaupun berbeda-beda namun satu juga.”

 

 
Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan, salah satu faktor pendorong utama rencana pemindahan IKN.
 
 

Maka, dipahami jika “Nusantara” dipilih sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Presiden Joko Widodo.

Cikal bakal

Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan, salah satu faktor pendorong utama rencana pemindahan IKN.

Bappenas mencatat, 57,4 persen penduduk terkonsenterasi di Pulau Jawa, Sumatra 17,9 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,5 persen, Kalimantan 5,81 persen, Sulawesi 7,31 persen, Maluku dan Papua 2,61 persen .

Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi. Sebaliknya, terjadi ketertinggalan di wilayah lainnya.

Ini dapat dilihat dari struktur ekonomi secara spasial didominasi Pulau Jawa dengan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 15.833,9 triliun atau 59 persen, diikuti Sumatra 21,32 persen, Kalimantan 8,05 persen, Sulawesi 6,33 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,06 persen, Maluku dan Papua 2,24 persen.

Mayoritas daerah masih memiliki rasio kemandirian keuangan daerah (KKD) tidak baik bahkan buruk (di bawah 20 persen). Rasio ini dinilai dari dari jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan jumlah bantuan pemerintah pusat ditambah pinjaman.

 

 
Mayoritas daerah masih memiliki rasio kemandirian keuangan daerah (KKD) tidak baik bahkan buruk (di bawah 20 persen). 
 
 

Kementerian Keuangan mencatat, alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2019 sebesar Rp 832,3 triliun. Jumlah itu meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi 2018. Ternyata, banyak daerah tidak mandiri dan menyusu ke pemerintah pusat.

TKDD yang terbatas membuat alokasi anggaran belanja daerah sebagian besar untuk belanja operasional—gaji pegawai. Artinya, tidak fokus menghasilkan manfaat perekonomian daerah, apalagi kesejahteraan masyarakat.

Implikasi lebih mengerikan, kurangnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah. Lagi dan lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta tertinggi dengan angka 79,60, sedangkan Papua terendah dengan angka 58,05.

Dengan perbedaan 21,55 antara IPM tertinggi dan terendah, menunjukkan kesenjangan antarprovinsi. Pemindahan IKN juga mengurangi beban ekologis Kota Jakarta. DKI Jakarta macet parah, serta polusi dan air yang semakin buruk.

DKI Jakarta menjadi kota keenam dengan kualitas indeks kualitas udara (AQI) terburuk di dunia. Maka, pemindahan IKN ke luar Jawa urgen. Presiden pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019, meminta dukungan DPR dan rakyat memindahkan IKN ke Kaltim.

Tak lama berselang, 26 Agustus 2019, Presiden mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini hasil kajian sejak 2016.

 
Anggaran pemindahan IKN berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024, pembangunan IKN memakan biaya Rp 466,98 triliun untuk membangun wilayah 256.142,72 hektare.
 
 

Ada lima pertimbangan. Pertama, risiko bencana di kedua wilayah itu lebih minim daripada wilayah lain. Kedua, lokasi terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia. Ketiga, lokasi berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, infrastruktur yang relatif lengkap dan kelima, tersedia lahan 180 ribu hektare yang dikuasai pemerintah. Untuk mewujudkan berpindahnya IKN, sejak 17 Desember 2019 pemerintah memasukkan RUU tentang IKN ke dalam prolegnas.

Saat ini UU IKN telah disahkan. Anggaran pemindahan IKN berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024, pembangunan IKN memakan biaya Rp 466,98 triliun untuk membangun wilayah 256.142,72 hektare.

Menuju kesejahteraan

Kesejahteraan rakyat juga dapat direngkuh dengan memanfaatkan potensi ekonomi hijau dan digital. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah menciptakan talenta digital yang bersaing global.

Bank Dunia memperkirakan, Indonesia menghadapi kekurangan 9 juta tenaga terampil dan semi terampil di bidang informasi dan teknologi pada 2030. Jika demikian, Indonesia kehilangan output ekonomi 22 miliar dolar AS pada 2030.

Indonesia perlu memperjuangkan pendanaan untuk mendorong sumber pertumbuhan baru, ekonomi hijau dan digital. kini Indonesia memegang Presidensi G-20 yang bisa dimanfaatkan untuk mengajak dunia bersinergi mengembangkan sumber ekonomi baru. 


×