Warga beraktivitas di area permukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (13/9). | Republika/Thoudy Badai

Dialektika

23 Jan 2022, 05:17 WIB

Tantangan Kemiskinan Pasca Pandemi

Pandemi telah memperburuk sumber penghidupan keluarga miskin secara signifikan.

YUSUF WIBISONO, Direktur IDEAS; ASKAR MUHAMMAD, Peneliti IDEAS; FAJRI AZHARI, Peneliti IDEAS

Pada Social and Humanity Outlook 2022 yang diselenggarakan Dompet Dhuafa, 5 Januari 2022, kami menyampaikan bahwa pandemi telah melonjakkan permasalahan kemiskinan, jenis dan dimensinya, serta jumlah dan kedalaman insidennya. Tidak hanya kelas sosial-ekonomi bawah, tapi juga kelas menengah.

Penanggulangan kemiskinan kini jauh lebih terjal, tidak akan bisa dengan upaya biasa-biasa saja. Mengembalikan kondisi kemiskinan ke tingkat prapandemi menjadi tugas yang berat dan panjang.

Memasuki 2022, pemerintah mencanangkan target ambisius untuk penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan 2022 ditargetkan kembali ke angka 1 digit, yaitu ke tingkat 8,5-9,0 persen. Sebelum pandemi pun angka kemiskinan serendah ini belum pernah mampu dicapai Indonesia. Angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai adalah 9,22 persen pada September 2019. 

Dalam proyeksi kami yang paling optimistis, tingkat kemiskinan 2022 hanya akan mencapai 9,75 persen, setara 26,58 juta penduduk miskin. Proyeksi ini diperoleh dengan catatan terpenuhinya sejumlah kondisi optimistis.

Kondisi ini seperti pertumbuhan ekonomi menembus 5 persen dan mampu menciptakan lapangan kerja secara luas, inflasi rendah di kisaran 2 persen terutama harga-harga kebutuhan pokok, serta terjaganya daya beli dan pengeluaran rumah tangga miskin, terutama melalui perlindungan sosial yang efektif. Namun sayangnya, kondisi aktual 2022 terlihat tidak secerah harapan. 

Kemiskinan dan pengangguran

Dunia usaha dan lapangan pekerjaan mengalami disrupsi yang ekstrem akibat pandemi. Kebijakan containment dan jatuhnya mobilitas masyarakat telah memukul keras usaha formal-modern terutama pariwisata, industri pengolahan, dan konstruksi. Pengangguran pun meledak, dari 7,1 juta orang (5,23 persen) pada Agustus 2019 menjadi 9,1 juta orang (6,49 persen) pada Agustus 2021.

Seiring menciutnya lapangan kerja, angka kemiskinan pun melonjak dari 9,22 persen (24,8 juta jiwa) pada September 2019 menjadi 10,14 persen (27,5 juta jiwa) pada Maret 2021.

photo
PANDEMI DAN MENCIUTNYA LAPANGAN KERJA. Lonjakan pengangguran dan pekerja tidak penuh, 2011-2021. Data IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Usaha formal-modern di mana sebagian besar kelas menengah menggantungkan diri, mengalami disrupsi usaha yang tajam, dari jatuhnya omset dan penerimaan, krisis likuiditas, hingga penutupan usaha secara permanen. Kejatuhan sektor formal-modern ini berimplikasi serius: berubahnya komposisi kelas menengah menjadi lebih rawan secara ekonomi.

Kelas menengah-atas dengan ketahanan ekonomi yang tinggi mengalami kemerosotan ke kelas menengah-bawah yang rawan terjatuh ke kelas bawah (kelas miskin dan rentan/hampir miskin).

Langkanya lapangan kerja telah memaksa penduduk melakukan apa pun untuk bertahan hidup, terutama di sektor informal. Implikasinya, semakin banyak tenaga kerja yang terperangkap di sektor yang memberi upah rendah di masa pandemi. Tenaga kerja dengan status pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, terutama buruh tani dan buruh bangunan, bertambah signifikan.

Demikian pula dengan tenaga kerja di sektor informal dan pekerja berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar yang jumlahnya melonjak tajam. Setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu melonjak berturut-turut dari 8,3 juta orang dan 29,0 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 11,4 juta orang dan 35,4 juta orang pada Agustus 2021.

 
Pandemi telah memperburuk sumber penghidupan keluarga miskin secara signifikan dalam dua cara.
 
 

Sumber penghidupan dan penghasilan keluarga miskin terdampak signifikan oleh pandemi. Pandemi telah memperburuk sumber penghidupan keluarga miskin secara signifikan dalam dua cara.

Pertama, usaha mandiri yang dijalankan keluarga miskin menjadi sepi pembeli, mengalami kerugian hingga harus ditutup, pasar/tempat usaha mengalami penutupan hingga jalan/portal yang ditutup.

Kedua, pekerja dari keluarga miskin jam/hari kerjanya dikurangi, sulit mencari pekerjaan baru sehingga terpaksa terus menganggur, mengalami pemotongan gaji hingga mengalami PHK baik dengan pesangon maupun tanpa pesangon.

Survei kami pada awal 2021 menunjukkan, PHK di keluarga miskin banyak dialami oleh profesi buruh pabrik, sopir, penjaga toko, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan asisten rumah tangga. Penduduk miskin tidak memiliki kemewahan untuk tidak bekerja meski wabah melanda.

Dengan krisis yang berkepanjangan, bekerja serabutan, menjadi buruh lepas atau bahkan menjadi pemulung, umum menjadi profesi baru keluarga miskin di masa pandemi.

Kesehatan dan pendidikan

Pandemi tidak hanya menciptakan gelombang penularan virus, tapi juga krisis kesehatan lain yang berpotensi meledak di masa depan. Pandemi telah menciptakan krisis kesehatan dengan masifnya orang yang terinfeksi virus sehingga menumbangkan sistem kesehatan nasional dan menciptakan korban jiwa yang besar.

Namun selain krisis kesehatan terkait Covid-19, pandemi juga menimbulkan krisis kesehatan lain yang implikasinya berpotensi meledak di masa depan: memburuknya asupan gizi masyarakat di satu sisi serta terhentinya berbagai layanan kesehatan esensial di sisi lainnya.

 
Memburuknya asupan gizi masyarakat di satu sisi serta terhentinya berbagai layanan kesehatan esensial di sisi lainnya.
 
 

Kerawanan pangan menjadi krisis paling serius yang dihadapi keluarga miskin di masa pandemi. Jatuhnya penghasilan dan daya beli keluarga miskin telah menciptakan krisis yang serius, bahkan mulai menyentuh aspek paling mendasar dari keluarga miskin: kebutuhan pangan.

Survei kami pada awal 2021 menunjukkan bahwa pandemi berdampak nyata pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin. Menghadapi krisis, keluarga miskin melakukan berbagai upaya alternatif untuk bertahan (coping strategy), mulai dari semakin banyak mengonsumsi pangan dengan harga yang murah, berutang untuk membeli makanan, hingga mengurangi frekuensi makan harian. 

Menghadapi guncangan penghasilan yang signifikan, respons keluarga miskin adalah cenderung mengorbankan kepentingan jangka panjang sepanjang dalam jangka pendek mereka mampu bertahan. Mengorbankan gizi keluarga menjadi salah satu hal yang umum ditemui di keluarga miskin di masa pandemi.

Memburuknya asupan gizi masyarakat di masa panademi, terutama keluarga miskin, adalah nyata. Kasus kelahiran anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR) meningkat signifikan di perkotaan maupun perdesaan, berturut-turut dari 10,38 persen dan 12,49 persen pada 2019 menjadi 11,43 persen dan 13,37 persen pada 2021.

 
Pandemi berdampak nyata pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin.
 
 

Di masa pandemi, masalah kesehatan khususnya bagi kelompok rentan seperti anak usia dini, cenderung meningkat dan tidak terdeteksi. Berbagai pembatasan mobilitas sosial, kekhawatiran masyarakat atas penyebaran virus hingga tumbangnya tenaga kesehatan karena terpapar virus, telah membuat banyak layanan kesehatan esensial menjadi terganggu bahkan terhenti.

Posyandu dan puskesmas yang merupakan ujung tombak layanan kesehatan esensial, banyak terganggu operasionalnya, terutama di wilayah zona merah pandemi.

Seiring penyebaran virus yang semakin masif dan beban sistem kesehatan yang meningkat, kondisi kesehatan masyarakat secara umum terdampak signifikan. Merasa khawatir tertular virus menjadi perilaku baru yang mempengaruhi kesehatan di masa pandemi, seperti membatalkan rencana berobat ke fasilitas kesehatan dan enggan mendapat perawatan meski memiliki keluhan kesehatan.

Sebagian masyarakat terutama di perkotaan, terdampak oleh lumpuhnya sistem kesehatan akibat pandemi seperti kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena dokter tidak ada atau rumah sakit tidak beroperasi secara normal, hingga gagal mendapat layanan kesehatan karena rumah sakit penuh dengan pasien Covid-19.

Sebagai misal, di masa pandemi, per Maret 2021, sebanyak 18,4 persen anak usia 0-23 bulan ditunda dan tidak diberikan imunisasi. Sekitar 59,4 persen kasus ditunda dan tidak diberikan imunisasi pada anak usia 0-23 bulan ini dikarenakan kekhawatiran terpapar Covid-19 dan karena fasilitas kesehatan tidak beroperasi.

photo
LEMAH IMUNISASI DAN RAWAN GIZI DI MASA PANDEMI. Data IDEAS. - (IDEAS/Dialektika Republika)

Tidak hanya kesehatan, pendidikan anak-anak keluarga miskin juga terdampak keras oleh pandemi. Kebijakan penutupan sekolah dan penerapan sistem BDR di masa pandemi sejak Maret 2020 telah memberi dampak signifikan bagi 68,8 juta peserta didik, terutama kelompok bawah.

Pelaksanaan BDR yang cenderung tidak efektif dan ketimpangan kemampuan PJJ daring yang lebar antar sekolah dan peserta didik, telah menciptakan learning loss (hilangnya pengalaman dan capaian belajar) dan juga learning poverty (hilangnya kemampuan belajar) pada peserta didik, dengan dampak negatif terbesar dialami oleh peserta didik dari kelompok sosial-ekonomi terbawah.

Dampak redistributif BDR di masa pandemi adalah mencemaskan: si anak miskin dan rentan semakin jauh tertinggal, semakin rendah keahlian dan ketrampilannya, semakin lemah daya saingnya di pasar tenaga kerja, dan akan semakin sulit memperbaiki kesejahteraannya di masa depan. Masa depan menjadi semakin suram bagi si lemah dan marginal.

photo
AKSELERASI PTM DI MASA PANDEMI DAN KETIDAKSIAPAN SEKOLAH. Data IDEAS - (IDEAS/Dialektika Republika)

Maka membuka kembali sekolah adalah keharusan dan tidak terhindarkan di banyak wilayah dengan keterbatasan kemampuan PJJ. Namun kebijakan akselerasi PTM 100 persen adalah eksperimen yang berisiko tinggi. Sebagian besar sekolah adalah tidak siap PTM 100 persen, demikian pula peserta didik terutama usia di bawah 12 tahun yang belum mendapat vaksinasi.

Dengan pandemi masih bersama kita, alih-alih terburu-buru mengejar PTM 100 persen, memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan PTM terbatas serta menyiapkan desain BDR yang lebih nyaman, menyenangkan, dan terjangkau, jauh lebih prioritas dan mendesak.

Dibutuhkan intervensi yang kuat untuk memulihkan learning loss terutama pada peserta didik miskin dan rentan. Fokus PTM harus bertujuan untuk memastikan mereka yang semakin jauh tertinggal karena pandemi, mampu mengikuti pembelajaran normal.

Lebih jauh, dengan pandemi masih bersama kita, menjadi krusial untuk melakukan reformasi dan inovasi BDR agar senyaman dan sepadan dengan PTM.

Prospek ke depan

Kinerja penanggulangan kemiskinan ke depan akan banyak bergantung pada pengendalian pandemi, terutama ancaman gelombang ketiga seiring kehadiran varian omikron, kualitas pemulihan ekonomi pasca pandemi serta kebijakan afirmatif kepada kelompok miskin, terutama stabilitas harga kebutuhan pokok dan program bantuan sosial.

Sayangnya, kondisi faktor-faktor tersebut tidak kondusif bagi penanggulangan kemiskinan. Jika tidak terkelola dan memburuk, kami memproyeksikan angka kemiskinan 2022 berpotensi meningkat hingga 10,81 persen.

Sebagaimana diduga, dengan ekonomi terus menjadi prioritas tertinggi, pemerintah gagal mencegah masuknya varian omikron. Jika varian omikron yang meski lebih ringan, tapi jauh lebih menular dari varian delta gagal dikendalikan dan meluas cepat ke penjuru negeri, intervensi nonfarmasi dipastikan akan kembali diadopsi untuk menurunkan beban sistem kesehatan dan menekan angka kematian.

Kita akan kembali mengulang siklus serangan virus dan intervensi nonfarmasi berulang dengan konsekuensi kerusakan ekonomi yang semakin masif. 

Andai pandemi terkendali, pemulihan ekonomi tidak otomatis segera mengangkat kehidupan masyarakat miskin. Pemulihan ekonomi pasca pandemi memperlihatkan kecenderungan lebih berpihak pada kelompok atas (pola K-shape).

Sebagai misal, ketika pertumbuhan ekonomi pulih pada sepanjang 2021, yaitu tumbuh 7,07 persen pada kuartal II dan 3,51 persen pada kuartal III, pengangguran justru meningkat dari 8,75 juta orang pada Februari 2021 menjadi 9,1 juta orang pada Agustus 2021. 

Kita tidak sekadar membutuhkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, tapi yang lebih penting adalah memastikan pemulihan tersebut adalah inklusif. Kita membutukan pemulihan dimana sektor penyerap tenaga kerja besar tumbuh lebih cepat, sehingga manfaat pertumbuhan akan lebih dirasakan kelompok bawah. 

Penanggulangan kemiskinan yang semakin progresif pasca pandemi juga membutuhkan layanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan, yang semakin berkualitas tinggi, pasar tenaga kerja yang memfasilitasi mobilitas vertikal pekerja dan tingkat upah layak, yang mendapat ancaman sangat serius di bawah UU Cipta Kerja, membuka akses usaha rakyat ke pembiayaan usaha yang fleksibel dan terjangkau, serta perlindungan sosial yang lebih efektif.

photo
PANDEMI DAN KUALITAS PENGELUARAN SI MISKIN. Kontribusi beras dan rokok thd Garis Kemiskinan, 2011-2022. Data IDEAS ( - (IDEAS/Dialektika Republika)

Ketika pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, alokasi anggaran perlinsos justru semakin menurun. Bila pada 2020 realisasi anggaran PEN Perlinsos mencapai Rp 216,6 triliun, maka pada APBN 2021 alokasinya turun menjadi Rp 184,5 triliun, dan terkini pada RAPBN 2022 hanya direncanakan Rp 153,7 triliun.

Dibutuhkan penguatan perlindungan sosial yang lebih luas selama pandemi belum berakhir. Terdapat indikasi kuat bahwa program bansos pemerintah belum menjangkau semua keluarga miskin yang berhak, exclusion error yang tinggi di masa pandemi adalah tidak dapat ditoleransi. 

Lebih jauh, stabilitas harga-harga kebutuhan pokok mendapat tantangan kuat pada 2022. Sederet kenaikan tarif dan harga telah mulai dirasakan masyarakat, dari kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi, kenaikan tarif dasar listrik pelanggan nonsubsidi, kenaikan harga BBM seiring rencana penghapusan premium, hingga kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

Hal ini berpotensi besar meningkatkan angka kemiskinan. Sebagai misal, ketergantungan keluarga miskin pada rokok adalah besar, dan bahkan semakin meningkat di masa pandemi. Dengan rokok adalah produk adiktif tanpa upaya melepaskan keluarga miskin dari ketergantungan pada rokok, kenaikan tarif cukai berpotensi meningkatkan permasalahan kemiskinan.


×