Suasana gedung Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat yang termasuk bangunan cagar budaya golongan A di Jalan Braga, Kota Bandung, Senin (20/12). Pemerintah Kota Bandung menetapkan 1.770 bangunan sebagai cagar budaya yang dibagi dalam tiga golongan yak | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Ekonomi

21 Jan 2022, 02:43 WIB

Bank Indonesia Mulai Normalisasi

Bank Indonesia akan mulai mengurangi likuiditas di pasar dengan menaikkan GWM perbankan.

JAKARTA -- Bank Indonesia akan mulai mengurangi likuiditas di pasar dengan menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan. Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan, kenaikan GWM ini tidak akan memengaruhi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit pembiayaan.

"Saat ini, rasio alat likuid per dana pihak ketiga (DPK) tinggi di 35,1 persen. Dengan GWM naik nilainya akan turun ke sekitar 30 persen itu masih sangat di atas dari nilai tertinggi sebelum pandemi yang 23 persen," kata Perry dalam konferensi pers, Kamis (20/1).

Perry menyampaikan, kenaikan GWM ini akan berdampak pada penyerapan likuiditas di pasar oleh BI sekitar Rp 200 triliun secara bertahap hingga kuartal III 2022. Kenaikan GWM tersebut menurunkan alat likuid dan ini bertahap dilakukan mulai Maret, Juni, dan September 2022.

"Kami pastikan ini tidak berpengaruh pada kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit pembiayaan ke dunia usaha dan partisipasinya dalam pembelian SBN (surat berharga negara)," ujar dia.

Ada perbedaan kenaikan GWM antara perbankan konvensional dan syariah. Kenaikan total untuk Bank Umum Konvensional (BUK), yakni 2,5 persen dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebesar 1,5 persen.

photo
Foto udara pembangunan gedung apartemen dan wisata air Kalimalang di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/1/2022). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis ekonomi Indonesia tumbuh antara 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen pada 2022 sejalan dengan akselerasi swasta dan investasi. - (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)

Selain itu, BI memproyeksikan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed akan menaikkan bunga sebanyak empat kali pada 2022. "Kenaikan ini akan dimulai pada Maret dan tentu saja pada pertemuan Fed selanjutnya," kata Perry.

Ia menyebutkan, kenaikan suku bunga acuan Fed pada Maret kemungkinan di kisaran 25 basis poin (bps) sampai 50 bps. Kendati demikian, proyeksi tersebut masih akan ditelaah lebih lanjut.

Kemungkinan kenaikan bunga kebijakan Fed terjadi seiring tingginya inflasi di AS akibat pemulihan ekonomi. Perubahan kebijakan di Negeri Paman Sam tersebut kemungkinan akan berdampak pada sisi eksternal ekonomi Indonesia. Langkah itu diperkirakan memicu peningkatan suku bunga obligasi AS sekitar dua persen atau lebih tinggi.

Jika suku bunga obligasi AS meningkat, Perry menjelaskan, selisih dengan suku bunga obligasi Indonesia pun semakin menipis. Hal itu akan berpengaruh terhadap arus modal asing pada portofolio SBN di dalam negeri.

"Oleh karena itu, dampaknya akan kami lihat seberapa jauh suku bunga acuan SBN akan naik, demikian pula dampaknya pada nilai tukar rupiah," ujarnya.

photo
Warga bertransaksi melalui anjungan tunai mandiri (ATM) di Jakarta, Selasa (21/12/2021). Bank Indonesia secara resmi meluncurkan BI-Fast Payment yang membuat skema harga transfer antar bank turun menjadi Rp2.500 - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, menyampaikan, kondisi likuiditas saat ini masih sangat longgar untuk mendukung penyaluran kredit serta pembiayaan pada dunia usaha. Ia mengatakan, penyaluran kredit atau pembiayaan berhubungan dengan kebutuhan modal kerja sektor usaha, baik ritel maupun wholesale. Dengan demikian, besar harapan pemulihan ekonomi dapat berlanjut bersama kenaikan penyaluran kredit ataupun pembiayaan.

"Posisi likuiditas insya Allah tetap ample dikarenakan excess di perbankan yang belum dapat disalurkan relatif tinggi," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit dapat mencapai 8,5 persen pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 5,2 persen.

"Kami memproyeksikan pada 2022 akan lebih baik dengan kredit perbankan akan meningkat pada kisaran 7,5 persen kurang lebih satu persen dan dana pihak ketiga tumbuh di rentang 10 persen kurang lebih satu persen," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK saat konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) secara virtual.

Ke depannya, OJK menyiapkan berbagai kebijakan sebagai mitigasi dampak ekonomi sektor jasa keuangan. Pertama, yakni meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan memprioritaskan sektor-sektor yang membutuhkan dukungan untuk percepatan pemulihan melalui insentif bersama.

Kedua, mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestic, antara lain, melalui konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas. Ketiga, menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau.

Keempat, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM, untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024. Kelima, memperkuat kebijakan transformasi digital sektor jasa keuangan. 


×