Lambang negara Indonesia Burung Garuda Pancasila tertutup abu vulkanik erupsi Gunung Semeru di SDN Supiturang 1 Lumajang, Jawa Timur, Selasa (7/12/2021). Kehidupan beragama diatur konsitusi dengan memberikan ruang kepada pemeluk agama. | ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/WSJ.

Opini

18 Jan 2022, 03:07 WIB

Maraknya Penista Agama

Perbedaan agama keniscayaan yang mengharuskan toleransi.

AMIRSYAH TAMBUNAN, Sekjen MUI Pusat

Dalam mengimplementasikan kehidupan beragama kerap terdapat perbedaan dan penyimpangan. Perbedaan agama keniscayaan yang mengharuskan toleransi karena perbedaan agama dan keyakinan merupakan ketentuan Allah.

Di sisi lain, perbedaan dalam bentuk penyimpangan, menimbulkan praktik beragama yang kurang nyaman bahkan kontraproduktif karena niat jahat dari tujuan beragama.

Pemahaman menyimpang tampaknya berawal dari niat buruk, lalu melahirkan praktik kehidupan beragama menyimpang atau menyesatkan yang disebabkan banyak faktor yang terjadi pada semua pemeluk agama.

Pertama, lemahnya literasi memahami teks suci masing-masing agama. Misalnya ketika memahami makna Tuhan dalam berbagai perspektif agama yang menimbulkan kesalahpahaman, seperti ungkapan “Allahmu lemah, Allahku kuat”. 

Kedua, tak bisa dipungkiri adanya intervensi politik-kekuasaan dalam memberikan pemahaman agama yang mereduksi makna Tuhan dalam upaya penyatuan konsep keyakinan beragama bagi para pemeluk agama (sinkretisme).

Ketiga, sebagian masyarakat belum bisa membedakan konsep ketuhanan bersifat universal dan khusus yang dianut masing-masing pemeluk agama. Keempat, lemahnya pemahaman terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Terutama terkait interaksi kehidupan beragama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 
Sebagian masyarakat belum bisa membedakan konsep ketuhanan bersifat universal dan khusus yang dianut masing-masing pemeluk agama.
 
 

Kelima, hegemoni ilmuwan yang membuat pemahaman beragama kian sempit bahkan dikotomi antara agama dengan pengetahuan umum lainnya yang melahirkan sekularisme.

Sayyid Muḥammad Naqib al-Aṭṭas (1931), ilmuwan bidang filsafat keagamaan merekomendasikan mengembalikan muruah kebangsaan dan keislaman negerinya di pentas internasional untuk menjawab hubungan yang tak selalu mesra antara Islam dan modernitas.

Ia mengkritik jantung sekularisme dengan mencari makna terdalam Islam sebagai agama dan pondasi etika dan moralitas. Secara tegas ia mengajak para ilmuwan membebaskan tamadun dari kungkungan Barat.

Naquib al-Attas mencoba mengkritik sekularisme dengan solusi mencari makna terdalam dari Islam untuk mewujudkan kehidupan beragama yang memiliki peradaban maju.

Islam menjunjung tinggi nilai keadilan untuk memajukan peradaban oleh ilmuwan, ulama, mubalig dengan tujuan, pertama, memperkuat literasi konsep beragama yang bersifat pokok dalam menanamkan nilai tauhid. Sehingga keyakinan yang dianut umat beragama tak mudah tergoyahkan.

Kedua, konsep “tuhan” dari masing-masig agama perlu dipahami agar dapat membedakan konsep “Tuhan” yang universal dan sebaliknya menghindari keyakinan bersifat sensitif.

 
Di satu sisi, tak mengintervensi kayakinan agama lain, di sisi lain, meyakini masing-masing agama dengan prinsip bagimu agamamu bagiku agamaku.
 
 

Di satu sisi, tak mengintervensi kayakinan agama lain, di sisi lain, meyakini masing-masing agama dengan prinsip bagimu agamamu bagiku agamaku.

Ketiga, menanamkan pemahaman agama bersifat pemurnian keyakinan masing-masing sehingga sinkretisme dapat dihilangkan. Keempat, Indonesia mempunyai UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Pasal 1 menyatakan, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu.

Kelima, meneguhkan kembali nalar kehidupan beragama berdasarkan akal sehat dengan dasar "Apakah kalian tidak memikirkan/merenungkan isi Alquran atau hati mereka terkunci." (QS Muhammad: 24).

Menghidupkan akal sehat dalam bingkai konstitusi merupakan kewajiban setiap warga hingga pejabat negara. Karena Indonesia negara hukum, ada konsekuensi bagi semua pihak mematuhi konstitusi.

Indonesia bukan negara agama karena tak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, tetapi sebagai negara beragama yakni mengakui banyak agama dan keyakinan berdasarkan UUD 1945.

 
Kehidupan beragama diatur konsitusi dengan memberikan ruang kepada pemeluk agama.
 
 

Kehidupan beragama diatur konsitusi dengan memberikan ruang kepada pemeluk agama. Bagi pemeluk agama, perlu paham beragama dalam konteks bernegara.

Sebab, negara menjaminan dan memberikan kebebasan beragama seperti ditegaskan UUD pasal 29 ayat (2) bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sebaliknya, adanya pandangan yang mengatakan agama melalui tokoh agama menjadi sumber kekacauan merupakan pandangan naif dan penuh kebencian.

Karena yang terjadi, meminjam ungkapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2004-2009) dan (2014-2019), yang menjadi sumber kekacauan di Tanah Air adalah para pendengung, maka harus ditertibkan aparat penegak hukum.

Sejatinya, kehidupan beragama merupakan ikhtiar mewujudkan rasa aman, damai, sejahtera berdasarkan keadilan. Sebaliknya, kehidupan yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan merupakan praktik yang bertentangan dengan akal sehat beragama.


×