Warga membeli sembako di Kios Segoro Amarta, Pasar Kranggan, Yogyakarta, Kamis (13/1). Kios pengendali harga pasar ini merupakan kerjasama dari Bulog dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Yogyakarta. Fungsi kios ini untuk menjaga inflasi daerah di bawa | Wihdan Hidayat / Republika

Ekonomi

18 Jan 2022, 03:18 WIB

Bulog Jaga Pasokan dan Harga Beras

Bulog mewaspadai terjadi kenaikan harga beras pada awal tahun ini.

JAKARTA — Perum Bulog terus menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan, terutama beras, dapat terjaga selama pandemi Covid-19. Bulog mewaspadai kenaikan harga beras pada awal tahun ini. 

“Harga beras selama 2021 terlihat stabil, bahkan memberikan andil negatif terhadap inflasi pada beberapa bulan sepanjang 2021,” kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (17/1).

Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, mengatakan, jumlah ketersediaan beras hingga akhir 2021 mencapai 1.002.771 ton yang terdiri atas 987.157 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 5.614 ton beras komersial. Buwas menjamin stok tersebut lebih dari cukup untuk stabilisasi pasokan dan harga beras hingga awal 2022.

Meski begitu, Bulog mewaspadai terjadi kenaikan harga beras pada awal tahun ini yang dipicu rendahnya panen pada November sampai Desember dan disertai dengan prakiraan terjadinya bencana hidrometeorologi pada awal 2022. “Diestimasikan harga beras akan terus meningkat pada Desember sampai Februari 2022,” ujar Buwas.

Buwas menilai hal ini juga tak lepas dari penurunan stok di penggilingan yang mana beberapa mitra penggilingan mulai mengumpulkan kembali stok berasnya dengan rencana pengisian pasokan pada Januari hingga Februari 22 sambil menunggu panen raya.

photo
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membawa beras bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Lingkungan Citapen, Kelurahan Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (11/1/2022). Sejumlah KPM hanya menerima bantuan beras sebanyak 11 kilogram dari yang seharusnya 12 kilogram dan mereka menjualnya ke pasar dengan harga Rp7 ribu per kilogram karena tidak layak dikonsumsi. - (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/tom.)

“Berakhirnya tahun anggaran 2021 sehingga banyak program pemerintah yang diakumulasikan pada Desember 2021 menyebabkan tingginya peredaran uang di masyarakat dan tingginya permintaan beras,” ujar Buwas.

Guna mengamankan stok beras, Bulog menargetkan penyerap gabah dan beras hasil produksi petani sebanyak 4,14 juta ton pada triwulan I 2022 untuk kebutuhan stok CBP. Buwas menyebutkan, berdasarkan olahan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan pengamatan Bulog di lapangan, diperkirakan produksi terjadi pada Februari-Maret 2022. 

“Dengan asumsi surplus produksi adalah sasaran utama penyerapan Bulog, potensi beras yang dapat diserap pada triwulan 1 2022 sebanyak 4,14 juta ton beras,” kata Buwas.

 

Buwas mengatakan, target dengan jumlah tersebut ideal untuk menjaga tingkat stok beras CBP sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah sebanyak 1 hingga 1,5 juta ton. Wilayah sentra beras yang berpotensi menghasilkan produksi yang besar, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan pada periode Januari hingga Maret 2022.

photo
Sejumlah warga mengolah singkong untuk dijadikan beras singkong (rasi) di Kampung Adat Cirendeu, Kota Cimahi, Rabu (12/1/2022). Peralihan konsumsi beras menjadi nasi singkong di Kampung Adat Cirendeu sejak 1924 hingga saat ini membuat masyarakat di kampung tersebut mandiri, sehingga tidak bergantung pada beras yang menjadi makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. Foto: Republika/Abdan Syakura - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini menegaskan, intervensi pemerintah yang efektif dibutuhkan untuk menstabilkan sejumlah harga pangan yang melonjak jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan. 

“Di negara kita hampir setiap tahun mengalami (kenaikan harga pangan) itu. Namun, mulai akhir tahun sampai awal tahun ini, harga pangan terutama sangat tinggi sekali,” kata Anggia.

Anggia menegaskan, dibutuhkan kebijakan yang bisa menstabilkan harga dengan kehadiran negara melalui intervensi efektif. Menurut dia, tanpa adanya intervensi pemerintah yang efektif, kenaikan harga pangan ini menyebabkan situasi dan kondisi yang pelik.

“Ketika musim panen, harga pangan bisa jatuh di bawah harga pasaran, namun pada saat masa tanam, harga pangan bisa melonjak. Perlu diakui, petani diuntungkan jika harga pangan melonjak tajam. Akan tetapi, di sisi lain, daya beli konsumen menjadi turun tajam,” kata Anggia.

Anggia berharap pemerintah tegas mengintervensi harga pangan agar stabil sehingga tidak menimbulkan kesenjangan harga yang signifikan. Salah satu intervensi tersebut dengan menyediakan gudang penyimpanan sesuai standar.

Sumber : Antara


×