Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Mayestik menjelaskan fitur gadai dan cicil emas di BSI Mobile Banking kepada nasabah pemilik toko emas pada kegiatan Grebek Pasar BSI di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Rabu (15/12/2012). PT Bank Syariah | ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Ekonomi

12 Jan 2022, 08:28 WIB

BSI Tingkatkan Sistem Layanan Penggajian ASN

BSI kini juga menjadi mitra Kemenkeu dalam pengelolaan rekening khusus SBSN.

JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi bank penyalur gaji, bank persepsi, dan mitra pengelola rekening khusus surat berharga syariah negara (SBSN) pada Kementerian Keuangan. Wakil Direktur Utama 1 BSI, Ngatari, menyampaikan, ini adalah komitmen BSI untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah.

"Kami berkomitmen terus memperbaiki dan meningkatkan layanan serta sistem kami agar bisa memberikan andil positif bagi operasional negara," katanya dalam peluncuran kerja sama BSI dan Kementerian Keuangan, Selasa (11/1).

Ngatari mengatakan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakan BSI sebagai bank penyalur gaji atau payroll makin meningkat. BSI juga gencar melakukan kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya, termasuk dengan TNI dan Polri. "Di Aceh, seluruh penggajian TNI sudah melalui BSI," ujarnya.

Sebagai bank persepsi, BSI juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dan nasabah bisa menunaikan kewajiban perpajakan secara mudah dan cepat. Hal itu diharapkan dapat berpengaruh positif pada tingkat penerimaan negara.

Dengan kerja sama yang telah diresmikan, BSI kini juga menjadi mitra Kemenkeu dalam pengelolaan rekening khusus SBSN, layanan cash management, serta penyampaian laporan rekening khusus SBSN. Hal itu melengkapi layanan BSI sebelumnya, yakni sebagai salah satu agen penjual SBSN.

"Dengan adanya kerja sama ini diharapkan terwujud pengelolaan rekening khusus SBSN secara syariah dan memberikan kontribusi bagi penyaluran APBN untuk proyek pemerintah secara efektif dan efisien," katanya.

Kemenkeu turut berkomitmen memberikan ruang tumbuh untuk perbankan syariah. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kemenkeu Noor Faisal Achmad menyampaikan, kemitraan ini sudah terjalin sejak 2019 dengan bank ex-legacy BSI, yakni BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah.

Faisal mengatakan telah terjadi peningkatan transaksi berbasis syariah secara konsisten. Meski begitu, menurut dia, masih perlu ada peningkatan pelayanan, seperti digitalisasi dan kemudahan akses. "BSI dapat meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dan wajib bayar seperti dengan perluasan kanal pembayaran agar semakin mudah, praktis, aman, dan cepat," katanya.

Digitalisasi pembayaran akan memberikan kenyamanan bagi para wajib bayar dan wajib pajak untuk menyetorkan penerimaan negara. Dampaknya, itu dapat mempercepat penerimaan negara dan kas untuk membiayai APBN.

Dukungan pemerintah pada bank syariah juga dilakukan melalui penyaluran gaji. Hingga saat ini, pangsa bank syariah sebagai penyalur gaji ASN masih relatif kecil yakni 9,15 persen. "Harapannya, bank syariah kiranya dapat semakin meningkatkan keseluruhan layanan, juga pembayaran tepat waktu dan jumlah," katanya.

Bank syariah juga dapat bertindak sebagai bank penyalur belanja proyek SBSN. Ini menjadi upaya pengelolaan dana SBSN secara syariah dari hulu ke hilir sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional.

Saat ini, SBSN banyak digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk di proyek ibu kota negara baru. Ia berharap BSI sebagai bank pengelola dana proyek bisa melakukan penyaluran dana kepada kegiatan secara tepat waktu. 


×