Sejumlah warga antre membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng murah di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (11/1/2022). | ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

Ekonomi

12 Jan 2022, 03:00 WIB

Ikappi: Penurunan Harga Cenderung Lambat

Kemendag terus melanjutkan operasi pasar minyak goreng di sejumlah daerah.

 

JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menyampaikan, sejumlah harga bahan pokok yang mengalami lonjakan pada momen pergantian tahun telah berangsur turun. Namun, penurunan harga saat ini cenderung lebih lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Seharusnya sepekan setelah tahun baru sudah ada penurunan harga secara signifikan, namun saat ini tidak," kata Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi kepada Republika, Selasa (11/1). Reynaldi mengatakan, penurunan harga yang cenderung lebih lambat harus diwaspadai pemerintah sejak dini. Dia menyebut puncak peningkatan permintaan bahan pangan sudah lewat.

Ia menyampaikan, harga komoditas cabai rawit merah yang sebelumnya sempat menembus Rp 100 ribu per kilogram (kg) kini mulai turun menjadi sekitar Rp 64 ribu sampai Rp 65 ribu per kg. Meski turun, harga masih relatif tinggi karena hampir dua kali lipat dari harga normal sekitar Rp 35 ribu per kg.

Harga telur ayam ras yang juga disorot karena sempat melonjak hingga Rp 30 ribu per kg mulai turun menjadi Rp 26 ribu sampai Rp 27 ribu per kg. "Harga yang masih bertahan tinggi itu minyak goreng di level Rp 20 ribu sampai Rp 21 ribu per liter. Jadi, kami lihat sudah ada rata-rata penurunan harga bahan pokok, tapi masih belum cukup," kata dia.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Badan Pusat Statistik (@bps_statistics)

Ikappi mengingatkan pemerintah untuk dapat lebih cepat menurunkan harga bahan pangan pokok. Pasalnya, pada kuartal II tahun ini akan ada momen Ramadhan dan Idul Fitri. Menurut dia, lonjakan harga bahan pokok akan kembali terjadi. Tak hanya itu, ancaman gangguan produksi karena perubahan iklim juga berpotensi muncul kembali. "Harus ada persiapan yang cukup matang karena kuartal II 2021 akan menjadi titik krusial kita," kata dia.

 

Distribusi minyak goreng

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, upaya penyaluran 11 juta liter minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter masih terus berlanjut. Hingga akhir pekan lalu, realisasi penyaluran telah mencapai 4,5 juta liter atau 41,17 persen dari rencana 11 juta liter.

"Masih berlanjut prosesnya. (Penyaluran akan) diteruskan sekuat pelaku usaha," kata Direktur Bahan Pokok dan Penting Kemendag Isy Karim.

Ia menuturkan, awal pekan ini, operasi pasar minyak goreng di beberapa kota terus dilakukan. Dia mencontohkan, Jawa Barat telah menerima operasi pasar minyak goreng sebanyak 72 ribu liter. Selain itu, Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kupang dan Flores, juga menerima suplai 26 ribu liter minyak goreng dengan total komitmen sebanyak 3,2 juta liter dari hasil koordinasi bersama produsen dalam dua pekan terakhir.

Seiring operasi pasar, Isy mengatakan, kebijakan subsidi harga juga tengah dimatangkan. Kemendag akan mengatur mekanisme distribusi subsidi yang memanfaatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Akan segera diumumkan nama produsen beserta mereknya (minyak goreng subsidi)," kata Isy.

photo
Pedagang melayani pembeli daging ayam di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. - (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.)

Pemerintah telah menetapkan akan memberikan subsidi minyak goreng dengan total volume 1,2 miliar ton dalam enam bulan ke depan. Dibutuhkan dana sebesar Rp 3,6 triliun untuk kebutuhan subsidi yang bersumber dari BPDPKS.

Sekjen Ikappi, Reynaldi, menyampaikan, penggelontoran minyak goreng subsidi diharapkan juga menyasar pasar-pasar tradisional. Menurut dia, jika pemerintah hanya memfokuskan distribusi ke gerai ritel modern, harga akan tetap tinggi.

"Kami sayangkan bila nanti operasi pasar (minyak goreng subsidi) tidak dilakukan di pasar tradisional karena harga ditentukan di pasar. Jadi kita harap tidak hanya ke toko ritel," kata Reynaldi.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengkritik harga minyak goreng yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14 ribu per liter. Padahal, sesuai peraturan pemerintah, acuan harga diatur sebesar Rp 11 ribu per liter. Oleh karena itu, Ikappi mengusulkan agar pemerintah sekaligus merevisi aturan harga tersebut dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

"Kita harus duduk bersama dan membahasnya satu per satu karena ke depan kita akan menghadapi tantangan luar biasa yang terus berkembang," katanya.


×