Ilustrasi operasi damai cartenz | ANTARA FOTO/Indrayadi TH

Nasional

11 Jan 2022, 02:18 WIB

Operasi Damai Cartenz Utamakan Persuasif

Operasi Damai Cartenz akan mengedepankan tiga lini dan fungsi untuk mewujudkan keamanan di Papua.

JAKARTA — Polri akan membubarkan Operasi Nemangkawi di wilayah Papua. Namun, tetap membentuk satuan tugas baru dalam Operasi Damai Cartenz. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Ahmad Ramadhan, mengatakan, Operasi Nemangkawi akan resmi berakhir, pada 25 Januari 2022. 

“Nanti Operasi Nemangkawi ini berakhir, dan namanya diganti menjadi Operasi Damai Cartenz,” ujar Ramadhan, kepada wartawan via sambungan telepon dari Jakarta, Senin (10/1).

Ramadhan menambahkan, sebetulnya tak ada yang berbeda antara Operasi Nemangkawi dan Operasi Damai Cartenz. Meskipun operasi yang pertama dihentikan, statusnya tetap menjadikan Papua, sebagai wilayah keamanan yang harus diprioritaskan. Sebab itu, Operasi Damai Cartenz akan mengedepankan tiga lini dan fungsi untuk mewujudkan keamanan di Papua. 

Lini intelijen sebagai pendeteksi keamanan dan lini pada fungsi pembinaan masyarakat atau binmas. Selanjutnya, fungsi hubungan masyarakat atau kehumasan. “Pendekatannya tetap mengutamakan persuasif dan preemtif,” tegas Ramadhan.

Tiga lini dan fungsi tersebut, pun tetap mengandalkan peran Polri sebagai penegakan hukum dan pendukung. “Jadi, fungsi yang dikedepankan tiga tadi intelijen, binmas, dan humas, didukung satgas preventif dan satgas gakkum,” ujar Ramadhan.

Operasi Nemangkawi dimulai sejak 2018. Operasi tersebut merupakan gabungan antara Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pengamanan di Papua dan Papua Barat. Operasi Nemangkawi menjadi respons persoalan keamanan TNI-Polri menghadapi kelompok separatisme di Bumi Cenderawasih.

Beberapa pentolan dari kelompok-kelompok separatisme menjadi buruan hidup ataupun mati dalam operasi tersebut. Operasi Nemangkawi, semula berada dalam struktur operasi di bawah komando Kapolri ataupun Panglima TNI. Akan tetapi, sejak 2020-2021 operasi tersebut, berada di bawah langsung Polda, dan Kodam setempat.

Dalam operasi tersebut, Polri mengandalkan satuan-satuan pengamanan dari Sabhara, sampai Brimob. Sedangkan TNI, menerjunkan satuan-satuan elite dari Angkatan Darat (AD), dari Kostrad, sampai dengan Kopassus. Operasi tersebut, kerap diperpanjang setiap enam bulan atau masa waktu setahun.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, penanganan keamanan Papua akan lebih menekankan pada strategi pendekatan teritorial atau wilayah. Wapres mengatakan, pendekatan baru di bidang keamanan ini diharapkan bisa membuat Papua lebih aman dan kondusif.

Tujuannya, program percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa terlaksana.

"Kita sekarang melakukan upaya-upaya tetap pada fokusnya kesejahteraan dengan adanya pendekatan baru di bidang keamanan yang lebih menekankan kepada strategi penggunaan teritorial," ujar Wapres, Rabu (15/12).

Wapres mengatakan, pendekatan akan lebih humanis dan dialogis kepada masyarakat atau orang asli Papua (OAP).


×