JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota DPRD Kota terkait dugaan korupsi yang dilakukan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. KPK juga mengaku bakal menelisik kemungkinan aliran suap Pepen, sapaan Rahmat Effendi ke Partai Golkar.

Wali kota Bekasi itu telah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan suap lelang jabatan. "Tentu ini kami akan dalami," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Jumat (7/1).

Firli mengaku telah memetakan empat tahap wilayah-wilayah rawan terjadi korupsi. Dia melanjutkan tahapan itu, yakni pertama bidang perencanaan. Tahapan kedua, yakni penyusunan APBD, hingga APBD-Perubahan. Tahapan ketiga, yaitu pengesahan APBD Perubahan, pelaksanaan APBD dan eksekusi anggaran. Terakhir tahapan pengawasan juga merupakan sektor rawan korupsi.

Ketua KPK menyatakan akan menggali terus siapa saja yang terlibat dalam kasus yang menjerat Pepen. "Apakah uang mengalir ke Parpol? Saya mengatakan, sampai hari ini belum terungkap, tapi KPK tidak pernah berhenti," kata Firli.

Tim penyidik bakal mengungkap pihak-pihak yang diduga ikut menikmati uang suap yang didapat politisi Golkar tersebut. Mantan deputi penindakan KPK ini mengatakan, KPK akan mengumpulkan bukti terkait hal tersebut. "Pada prinsipnya, KPK bekerja tentu dengan bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, dan kecukupan alat bukti," katanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tengah) didampingi Deputi Penindakan KPK, Karyoto (kiri) dan Juru Bicara KPK, Ali Fikri (kanan) saat konferensi pers penetapan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

KPK telah menetapkan Rahmat Effendi alias Pepen sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Dia diamankan bersama dengan 14 orang lain dalam operasi senyap tersebut. Uang Rp 5 miliar dalam bentuk tunai dan buku tabungan berhasil diamankan. KPK kemudian menetapkan sembilan sebagai tersangka korupsi, termasuk Pepen dari 14 orang yang berhasil diringkus tim satuan tugas.

KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi sebagai penerima suap.

Partai Golkar sendiri mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa kadernya tersebut. Namun, Kepala Badan Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar, Supriansa, menegaskan, kasus yang menjerat Pepen merupakan tindakan personal dan tak ada hubungannya dengan partai.

"Antara perbuatan kader secara personal dan kebijakan Partai Golkar dan terkait dengan perbuatan korupsi itu dipastikan bukan perintah partai," ujar Supriansa saat dihubungi, Jumat (7/1).

Supriansa mengaku, jika Pepen meminta bantuan hukum pada Golkar, partai berlambang beringin itu mengaku siap mendampinginya di pengadilan. "Sampai saat ini belum ada permohonan pendampingan dari keluarga beliau ke Bakumham," ujar Supriansa.

Plt ditunjuk 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengangkat Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sebagai Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Jumat (7/1). Emil meminta Tri Adhianto mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa Pepen, karena diduga sudah menyalahgunakan wewenang. 

Menurut Emil, pada sisa masa jabatan yang hanya 1,5 sampai 2 tahun ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Bekasi.

"Cepat berbenah karena sisa jabatan tinggal 1,5-2 tahun fokus memberikan pelayanan terbaik dan membangun Bekasi, yang sebenarnya modalnya sangat besar tinggal dieksekusi sebaik-baiknya," katanya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (7/1).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat