Personel Kepolisian saat berjaga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (31/12/2021). | Republika/Thoudy Badai

Nasional

04 Jan 2022, 03:45 WIB

‘DKN Bukan Hanya Soal Polri’

Usulan Polri di bawah kementerian dinilai pemikiran inskonstitusional.

JAKARTA-- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo menegaskan usulannya terkait pembentukan Dewan Keamanan Nasional bukan semata untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Ia mengatakan usulan tersebut sebagai upaya penyempurnaan reformasi sektor keamanan. 

Agus menuturkan, selain Polri, institusi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) nantinya juga akan ditempatkan di dalam Dewan Keamanan Nasional. Sehingga diharapkan nantinya harus ada kerja sama yang erat antara insitusi tersebut dengan kementerian terkait.

"Sekarang kita bertanya polisi itu melaksanakan kebijakan nasional apa? Tidak bisa sebuah lembaga operasional itu merumuskan kebijakannya sendiri melaksanakannya sendiri, membuat anggarannya sendiri, melaksanakannya sendiri, mengawasi sendiri, tidak ada check and balances," tuturnya kepada Republika, Senin (3/1).

Selain itu pihaknya juga mempertimbangkan untuk memasukan Imigrasi ke dalam portofolio tersebut. Selain Imigrasi, institusi lain seperti Bea Cukai, Bakamla juga akan dimasukan dalam Dewan Keamanan Nasional. Agus menjelaskan, di dalam sistem politik demokratis di Indonesia, institusi-institusi operasional seperti TNI dan Polri tidak bisa berdiri independen dan otonomi dari otoritas politik. Keberadaan Polri di bawah presiden justru tidak efektif dan hanya membebani presiden.

photo
Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberi hormat didampingi Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri)saat sidang paripurna di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/1/2021). - (Prayogi/Republika)

Ia juga mengatakan, sebuah lembaga bisa langsung di bawah presiden kalau lembaga itu adalah lembaga alat bantu pembuat keputusan presiden seperti Wantimpres, KSP. Gubernur Lemhannas juga menanggapi terkait adanya kekhawatiran sejumah pihak yang menilai ditempatkannya Polri di bawah kementerian rawan ditunggangi kepentingan politik. Ia pun mengajak semua partai politik untuk dewasa melihat hal tersebut.

"Saya tanya sebetulnya yang memperjuangkan anggaran pertahanan supaya besar untuk kesejahteraan prajurit itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua partai politik, anggaran untuk kesejahteraan prajurit itu naik ketika diusulkan partai politik di DPR, jadi semua harus memiliki itu kepentingan nasional. Namanya itu kepentingan nasional," tegasnya.

Tetap mandiri

Usulan Lemhannas ini ditanggapi beragam berbagai pihak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menilai, posisi Polri harus tetap mandiri sebagai lembaga. "Polri harus mandiri sebagai alat negara sebagaimana BIN dan TNI," ujar Tjahjo.

Politikus PDIP ini mengatakan, saat ini pemerintah juga tidak ada rencana melakukan penggabungan Polri ke kementerian manapun. “Yang saya pahami memang tidak ada rencana Polri dibawah kementerian,” ujar mantan menteri Dalam Negeri tersebut.

Ketua Penasihat Ahli Kapolri Sisno Adiwinoto menilai wacana menjadikan Polri di bawah kementerian adalah usulan yang keliru. Purnawirawan kepolisian bintang dua itu mengatakan, menempatkan Polri subordinasi dengan kementerian tertentu, adalah langkah pengelolaan institusi keamanan negara yang inkonstitusional.

“Usulan menempatkan organisasi Polri harus berada di bawah kementerian, adalah pemikiran yang inkonstitusional, dan mengingkari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Sisno, dalam rilis yang disampaikan kepada Republika, via Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Senin (3/12).

Sisno menambahkan, wacana maupun usulan menempatkan Polri di bawah kementerian, sama artinya tak memahami fungsi dan peran Polri itu sendiri. Di Indonesia, saat ini, penempatan Polri dalam struktur ketatanegaraan sudah tepat di bawah Presiden. Sisno mencurigai wacana dan usulan tersebut menjadi ide untuk memuluskan kepentingan yang tak bertanggungjawab.

“Ide tersebut bukan saja merupakan pendapat yang sudah usang yang sudah sering digulirkan, mungkin karena adanya kepentingan tertentu atau merupakan ide yang sembarangan dan yang pasti mungkin karena kurang memahami sistem kepolisian di dunia maupun sistem kepolisian yang berlaku di Indonesia,” kata Sisno. 


×