Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Achmad K. Permana menyampaikan paparan saat berkunjung ke kantor Republika, Jakarta, Selasa (28/12). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas strategi bisnis perusahaan kedepan dan pel | Prayogi/Republika.

Ekonomi

29 Dec 2021, 09:07 WIB

Bank Muamalat Fokus Garap Sektor Haji

Rasio pembiayaan bermasalah Muamalat turun signifikan ke level 1 persen.

JAKARTA -- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk akan mengoptimalkan pelayanan keuangan untuk sektor haji dan umrah pada tahun depan. Hal itu menjadi fokus utama perseroan setelah dikuasai oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Direktur Utama Bank Muamalat Achmad Kusna Permana menyampaikan, potensi pengembangan ekosistem haji dan umrah masih luas. Karena itu, bank syariah pertama di Indonesia itu akan membuat inovasi berupa produk baru, modifikasi produk, dan pengembangan digitalisasi. "Bank Muamalat nantinya akan fokus untuk melayani segmen pelayanan haji sampai ke pelosok-pelosok," kata Permana dalam kunjungan ke kantor Republika, Selasa (28/12).

Permana mengatakan, pelayanan haji secara digital sangat dibutuhkan sesuai dengan tujuan BPKH, yaitu meningkatkan pendaftaran haji nasional. Produk-produk seperti talangan haji dapat menjadi unggulan ke depan. Peran digitalisasi Muamalat akan diperkuat untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah. "Kita akan mencari model digital yang paling pas dan yang paling dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi di dalam ekosistem yang ada," katanya.

Untuk jangka panjang, Muamalat juga berencana membuka cabang di Arab Saudi. Hal itu sebagai bentuk komitmen peningkatan pelayanan kepada nasabah terutama jamaah haji dan umrah.

Muamalat menargetkan pertumbuhan bisnis sebesar 15-20 persen pada 2022. Permana menyampaikan, target tersebut akan dicapai dengan sejumlah strategi. "Tahun depan, insya Allah kita targetkan 15-20 persen untuk pertumbuhan semuanya, seperti pembiayaan, DPK, dan lain-lainnya," kata Permana.

Permana mengatakan, Bank Muamalat sedang kelebihan likuiditas seperti dialami perbankan pada umumnya karena pandemi. Perbankan sedang sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Oleh karena itu, Muamalat telah menetapkan fokus Islamic segment, terutama kebutuhan haji dan umrah. Muamalat pun siap menggencarkan berbagai sinergi, seperti dengan Kemenag dan terutama BPKH sebagai pemilik saham.

Direktur Keuangan Bank Muamalat Hery Syafril menyampaikan, ekosistem haji sangat luas dan besar. Hal itu mulai dari pendaftar haji baru yang setiap tahun mencapai sekitar 200 ribu orang, alumni haji, hingga pendaftar atau calon jamaah haji. Selain itu juga ada asosiasi, biro perjalanan haji dan umrah, dan bisnis-bisnis terkait lainnya. "Kita ingin mencari model digitalisasi yang sesuai untuk bisa melayani seluruh ekosistem dari awal hingga akhir," katanya.

Muamalat berkomitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan keuangan tidak hanya BPKH, tapi juga seluruh ekosistem di dalamnya. Fokus pada segmen tersebut juga akan menjadi sumber pertumbuhan utama setelah penyuntikan modal. BPKH akan menjadi pembeli utama dalam right issue Bank Muamalat yang sedang berlangsung.

BPKH berinvestasi sebesar Rp 1 triliun dan akan membeli sukuk subordinasi Muamalat pada akhir Januari 2022 sebesar Rp 2 triliun. Ini membuat BPKH menjadi pengendali saham utama Muamalat.

Sebelumnya, Bank Muamalat dimiliki oleh sejumlah pemegang saham, yakni Islamic Development Bank, Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited.

BPKH telah menerima hibah saham dari para pemilik saham utama terdahulu tersebut sehingga membuat kepemilikannya saat ini meningkat menjadi 78,45 persen. BPKH menyatakan, pengalihan saham tersebut merupakan penyerahan saham dengan hibah dan tidak terdapat harga pengalihan per saham.

Hery menjelaskan, selain menggenjot pembiayaan pada tahun depan, Muamalat juga akan menjaga kualitas non-performing financing (NPF) atau tingkat pembiayaan bermasalah. Saat ini, portofolio bermasalah Muamalat telah dipindahkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset (PP) senilai Rp 10 triliun. Ini membuat rasio pembiayaan bermasalah Muamalat turun signifikan ke level 1 persen. "Tahun depan kita akan menjaga NPF di bawah 1 persen, seperti saat ini sudah 1 persen," ujarnya.


×