Sejumlah pejabat menghadiri Opening Ceremony Presidensi G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (1/12/2021). Presidensi G20 Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. | ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Kabar Utama

10 Dec 2021, 03:50 WIB

Indonesia Ajak G-20 Bangkit Bersama 

Indonesia mulai menjalankan tugas memegang presidensi G-20 dengan menggelar sejumlah pertemuan internasional.

NUSA DUA -- Indonesia mulai menjalankan tugasnya memegang presidensi G-20 dengan menggelar sejumlah pertemuan internasional. Salah satu pertemuan itu dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, untuk membahas isu keuangan dan pemulihan ekonomi global.

Pertemuan yang digelar pada 9-10 Desember tersebut diikuti para deputi keuangan dan bank sentral negara-negara anggota G-20. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia dalam forum tersebut mendorong adanya sinkronisasi normalisasi kebijakan dari negara-negara maju guna menghindari dampak spillover pada negara lain.

Pemulihan ekonomi yang tidak merata membuat sebagian besar negara tidak siap menerima dampak normalisasi kebijakan negara maju. "Kita ingin negara-negara yang melakukan normalisasi, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan kebijakan agar tidak menciptakan damage for the rest of the world," katanya dalam konferensi pers Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meeting, Kamis (9/12) .

Salah satu penyebab pemulihan ekonomi tidak merata adalah ketimpangan akses terhadap vaksin. Itu membuat sejumlah negara masih rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, negara-negara berpendapatan rendah dan negara berkembang masih berjuang untuk menuju pemulihan. 

Hal yang juga patut diperhatikan, kata Menkeu, adalah tingkat inflasi yang tinggi di negara-negara maju yang telah mencapai tingkat hingga 80 persen. Menurut Sri, hal itu terjadi karena ketidakseimbangan rantai pasokan yang disebabkan rendahnya produktivitas global.

"Kita ingin negara-negara maju melakukan langkah kebijakannya lebih hati-hati dan berjenjang, dengan harapan tidak langsung menggunakan instrumen moneter yang akan pengaruhi seluruh dunia jika masalahnya ternyata mikro sektoral," kata Menkeu.

Pertemuan G-20 dalam presidensi Indonesia kali ini penting untuk saling mengenal dan mengukur kemampuan serta kapasitas setiap negara dalam menjalani pemulihan. Selain itu, negara-negara emerging juga harus melakukan pekerjaan rumah untuk memperkuat fondasi masing-masing. Penguatan itu berupa peningkatan produktivitas, investasi, transformasi digital, dan lainnya. 

Sri mengatakan, setiap negara juga perlu memiliki skenario dalam melangkah serta menghadapi tantangan selanjutnya. "Kita perlu menciptakan sumber pembangunan yang baik, tidak hanya jangka pendek, tapi juga panjang," katanya.

Menurut dia, Indonesia melakukan itu dengan melahirkan sejumlah kebijakan fiskal, seperti reformasi perpajakan, memperbaiki APBN dari sisi belanja, pengurangan utang dan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati. Selain itu, Indonesia melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja. 

photo
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berjalan bersama saat Opening Ceremony Presidensi G-20 Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (1/12/2021). Presidensi G-20 Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. - (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, peran bank sentral dalam jalur keuangan G-20 juga sangat memerlukan koordinasi erat, terutama di ranah moneter, transformasi sektor keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran. Perry mengatakan, Indonesia mendorong adanya kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter. 

Menurut Perry, negara maju yang akan melaksanakan normalisasi harus berkomunikasi secara jelas untuk menghindari dampak domino terhadap negara lain. "Peran lembaga internasional juga penting untuk membantu negara-negara emerging," katanya.

Di sektor keuangan, normalisasi juga harus dilakukan secara hati-hati. Penerapannya harus memperhatikan kondisi industri yang masih terdampak pandemi. 

Perry mengatakan, forum FCBD Meeting juga akan menyentuh aspek sistem pembayaran dan central bank digital currency (CBDC). G-20 mendorong sistem pembayaran digital tersambung antarnegara agar dapat menciptakan efisiensi dan integrasi.

Menurut dia, hal tersebut juga akan berkait erat dengan inklusi keuangan yang ujungnya dapat mengangkat UMKM serta ekonomi kerakyatan. Mengenai CBDC, G-20 akan membahas setidaknya prinsip-prinsip utama dalam pengembangan CBDC.

"Kita bisa bahas bagaimana arahnya, berbagai pelajaran penting yang sudah ada, kalau bisa prinsip-prinsip utama dalam mengembangkan CBDC, mulai dari konsep desain hingga sistem infrastruktur yang diperlukan," kata Perry. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menyampaikan, pertemuan jalur keuangan dilaksanakan di Bali. Sementara itu, jalur sherpa yang membahas isu nonkeuangan akan digelar di Jakarta.

"Pertemuan ini dilaksanakan berjenjang dari mulai level deputi, menteri, hingga para leaders dunia yang akan menghadirkan deklarasi serta kominike nanti dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) tahun 2022," katanya.

Pertemuan level deputi menegaskan kembali komitmen G-20 yang saat ini dipimpin Indonesia terhadap sejumlah isu dunia. Dengan mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger", jalur keuangan presidensi G-20 Indonesia membahas topik-topik prioritas. 

Enam topik prioritas tersebut adalah pemulihan ekonomi global serta strategi keluar dari pandemi dengan mulus, arsitektur finansial internasional, regulasi sektor keuangan dan inklusi keuangan, keuangan berkelanjutan, infrastruktur investasi, dan perpajakan dunia.

photo
(kiri ke kanan) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, Menkominfo Johnny G Plate, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Chair Business 20 Shinta Widjaja Kamdani dan Co Chair Youth 20 Michael Victor Sianipar berjalan bersama saat Opening Ceremony Presidensi G-20 Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (1/12/2021). - ( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.)

Sejumlah topik yang mungkin dibahas juga terkait dengan standardisasi koordinasi sektor keuangan dan kesehatan. Hal itu dinilai sangat penting untuk memitigasi guncangan ekonomi yang berasal dari sektor-sektor non-keuangan, seperti kesehatan.

FCBD dihadiri oleh delegasi dari delapan negara secara fisik, yaitu dari Spanyol, Singapura, Uni Emirat Arab, Belanda, Swiss, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sejumlah negara anggota G-20 menghadiri pertemuan secara virtual. Organisasi internasional yang hadir di antaranya perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Financial Stability Board (FSB), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).  

Sebelumnya, Indonesia telah menggelar pertemuan tingkat sherpa G-20 di Jakarta pada 7-8 Desember. Sherpa merupakan jalur kerja G-20 yang menaungi pembahasan pembangunan di berbagai bidang. Delegasi dari 24 negara anggota, undangan, dan organisasi internasional hadir secara fisik di Jakarta, sementara 15 delegasi hadir secara virtual.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada pertemuan sherpa track maupun finance track, Indonesia menyampaikan agenda prioritas yang menjadi fokus dalam masa presidensi G-20. Para anggota G-20, negara undangan, dan organisasi internasional didorong untuk merumuskan inisiatif konkret dan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan global.

“Forum G-20 diharapkan menjadi wake up call bagi kita semua dan tidak menjadi 'menara gading' yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi global. Sangat penting bagi G-20 untuk menjadi troubleshooter atas ketidakpastian dan tantangan global,” kata Airlangga. 

Isu Tenaga Kerja 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Presidensi G-20 Indonesia bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat mendorong upaya bersama untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan dari dampak pandemi Covid-19. Ada empat isu prioritas yang dikedepankan Indonesia terkait ketenagakerjaan. 

Ida menjelaskan, keempat isu tersebut adalah mengenai penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan serta pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.

Fokus lainnya adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan. Kemudian, mengenai perlindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespons dunia kerja yang terus berubah.

"Sebagai Presidensi G-20, Indonesia ingin menghasilkan inisiatif yang konkret untuk mendorong pemulihan kondisi ketenagakerjaan global agar segera pulih," kata Ida saat membuka Kelompok Kerja G-20 Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG), Kamis (9/12). 

Ida menyampaikan, Indonesia akan memanfaatkan presidensi G-20 untuk berkontribusi bagi pembangunan ketenagakerjaan nasional, regional, dan global yang lebih merata. "Juga lebih adil dan tentu saja lebih inklusif," katanya. 

Menurut Ida, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Presidensi G-20 Indonesia beberapa waktu lalu.

photo
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi berbincang disela-sela sesi foto KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia, Sabtu (30/10/2021). - (ANTARA FOTO/Pool via REUTERS/ Erin Schaff/rwa)

Dia menegaskan, Presidensi G-20 Indonesia tidak hanya seremonial belaka, tetapi juga akan digunakan demi mendorong aksi nyata dari negara-negara anggota dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan negara-negara berkembang. 

"Presidensi G-20 Indonesia berusaha mendorong upaya bersama untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan dunia untuk pulih bersama dari double disruption, yaitu pergeseran pekerjaan akibat digitalisasi atau automasi yang dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19," kata Ida. 

Indonesia juga memanfaatkan posisi sebagai presidensi G-20 untuk memamerkan sejumlah inovasi kepada para delegasi dari negara-negara anggota G-20. Dalam rangkaian First Sherpa Meeting G-20 pada Rabu (8/12), Indonesia mengajak delegasi mengunjungi Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0). 

Para delegasi kemudian menandatangani digital sign board G-20. PIDI 4.0 merupakan sebuah lembaga pemerintah, khususnya bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), yang diharapkan dapat mendukung industri di Indonesia dalam bertransformasi menuju Industri 4.0.

Dengan ditampilkannya inovasi-inovasi digital pada kunjungan tersebut, diharapkan dapat menarik negara lain untuk berinvestasi ke Indonesia. Dengan masuknya investasi, akan menambah lapangan pekerjaan di Tanah Air. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembangunan PIDI 4.0 merupakan solusi satu atap dalam percepatan transformasi industri 4.0 di Indonesia

“Sekaligus menjadi showcasing atas program Making Indonesia 4.0 kepada dunia, terutama dalam hal digitalisasi,” kata Airlangga dalam keterangannya, kemarin.

Pembangunan PIDI 4.0 juga diharapkan, berperan penting dalam mendukung tema besar Presidensi G-20 Indonesia dengan tiga pilar utama. Ketiga pilar itu adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi menuju keberlanjutan. ';

×