BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi Lampung tetap melakukan pengetatan dan pengawasan mobilitas masyarakat meskipun pusat telah membatalkan rencana PPKM Level 3 pada saat libur natal dan tahun baru (Nataru). Di Kota Bandar Lampung, sejumlah pintu masuk masih terpasang tenda atau pos pemantauan dan penyekatan libur nataru.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan, pihaknya tetap melakukan penyekatan di lima titik di perbatasan pintu masuk kota dan dua titik di dalam kota untuk mencegah penyebaran Covid-19. Lima titik penyekatan berada di Bundaran Tugu Raden Intan, Rajabasa. Pintu keluar jalan tol Lematang dan Kotabaru, Simpang Tiga Bukit Kemling Permai, dan Panjang.

“Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan tetap dilaksanakan, juga pos penyekatan tetap diberlakukan,” kata Eva, kemarin.

Kendaraan terjebak kemacetan saat uji coba ganjil-genap di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Ahad (5/12). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung, Qudratul Ikhwan mengatakan, pihaknya tetap akan menyesuaikan aturan dengan instruksi pemerintah pusat. Masih-masing daerah akan memberlakukan pengetatan untuk menjaga kondisin daerahnya.

“Penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat akan terus dilakukan di daerah,” kata Qudratul Ikhwan, Rabu (8/12).

Sementara, Polres Bogor, Jawa Barat berencana memberlakukan ganjil-genap kendaraan bermotor di ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) dan menutup jalur Puncak guna meminimalisasi pergerakan orang saat liburan nataru. Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan, menjelang nataru nanti, akan ada menambah pos penyekatan yang saat ini fokus di Sentul dan Simpang Gadog.

“Tapi untuk secara spesifiknya masih kita koordinasikan dengan pusat,” ujar Harun, Selasa (7/12).

Aturan PPKM Nataru memang masih menunggu Instruksi Mendagri terbaru. Namun, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander Ginting mengingatkan, pengetatan dan pengawasan terhadap mobilitas warga disusuaikan dengan PPKM di setiap daerah.

Alex mengatakan, pada nataru kali ini, pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan, bukan penyekatan. Diharapkan, masyarakat dapat membangun kewaspadaan dan mengukur prioritas dalam rangka melindungi diri sendiri dan mencegah penularan.

“Pemerintah lakukan penyesuaian (kebijakan) agar pemulihan kesehatan, ekonomi, sosial budaya bisa tetap berimbang, sehingga tata kelola pengendalian pandemi dapat berjalan baik,” tutur Alex dalam Dialog Media Center Forum Merdeka Barat (FMB9) - KPCPEN, Rabu (8/12). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat