Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2021). Rapat tersebut membahas penyampaian rencana Initial Public Offering (IPO) dan Right Issue BUMN di tahun 2021-2022. | ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

Ekonomi

08 Dec 2021, 10:40 WIB

Erick Thohir: Setop 'Perampokan' Dana Pensiun

Erick Thohir menjelaskan, persoalan dana pensiun merupakan salah satu fokus utama.

JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan membenahi secara menyeluruh terhadap dana pensiun yang ada di BUMN, tahun depan. Sejak satu setengah tahun lalu, Erick menyebut, persoalan dana pensiun BUMN dapat menjadi bom waktu.

"Kami ingin membersihkan dan menyetop perampokan pensiunan. Ini tidak setop di sini. Kemarin ASABRI berjalan, kami akan bereskan dana pensiun BUMN juga yang kemarin beberapa kali dirampok," kata Erick di Jakarta, Selasa (7/12).

Erick mengatakan, persoalan dana pensiun merupakan salah satu fokus utama, selain menyelesaikan kasus korupsi yang menimpa asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya dan ASABRI. Erick mengaku, ingin menghentikan perampokan dana pensiun. 

Dana pensiun sekarang yang terjadi di banyak tempat, termasuk di dana pensiun BUMN ini terus terang kita akan rapikan pada 2022. Menurut Erick, terlalu banyak dana pensiun ini menjadi tempat korupsi yang pada akhirnya tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan.

Erick menegaskan, komitmennya ini bukan merupakan sebuah sikap arogansi, melainkan empati dan keberpihakan yang perlu dilakukan. Ia mengatakan, perampokan dana pensiunan harus disetop.  "Dana pensiun akan menjadi salah satu fokus utama kami pada 2022 karena ini angkanya cukup besar dan cukup kompleks," kata Erick.

Kementerian BUMN, lanjut Erick, siap melakukan focus group discussion (FGD) khusus terkait dana pensiun dengan Komisi VI DPR. Erick menilai, upaya Kementerian BUMN melakukan pembenahan dana pensiun BUMN memiliki tantangan dari aspek perundang-undangan. 

"Kita sedang dorong (dana pensiun) masuk dalam perundang-undangan keuangan rencana tahun depan. Kita tidak bisa langsung bersihkan karena ada undang-undang yang mengikat karena itu si pengelola dapat kekuasaan penuh, tapi pendiri harus top up kalau ada kekurangan,” ujar Erick.

Terkait Jiwasraya, Erick menyebutkan, 98 persen nasabah telah menyetujui penawaran restrukturisasi polis. Polis tersebut nantinya akan dialihkan ke IFG Life.  

Erick menyebutkan, hingga 31 Mei 2021, ada 98 persen polis korporasi yang terdiri atas 2.127 jumlah polis korporasi dan 2.088 polis yang akan direstrukturisasi. Ia mengatakan, angka tersebut termasuk polis yang masih dalam proses data entry

Selain itu, Erick mengatakan, sebanyak 156.075 polis dari total 166.710 polis ritel disetujui untuk direstrukturisasi. Apabila dipersenkan, angka tersebut mencapai 94 persen, termasuk polis yang masih dalam proses data entry

Erick menambahkan, 96 persen atau 16.748 pemegang polis dari 17.459 polis bancassurance menyetujui restrukturisasi. Angka tersebut termasuk polis yang masih dalam proses administrasi. 

"Mohon apa yang kami lakukan diapresiasi dan dilakukan secara transparan. Kami ini bukan bagian yang korupsi. Kita memperbaiki bagaimana penipuan yang ada di Jiwasraya ini kami setop," kata Erick.


×