WASHINGTON -- Gedung Putih mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing, Republik Rakyat Cina (RRC). Atas pernyataan itu, Negeri Tirai Bambu memperingatkan akan melancarkan tindakan balasan. 

Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, atlet-atlet AS akan tetap bertandingan dan menerima dukungan penuh pemerintah. Namun, AS tidak akan “berkontribusi dalam kemeriahan pertandingan”. "Perwakilan diplomatik atau resmi Pemerintah AS akan memperlakukan pertandingan-pertandingan ini seperti biasa dalam menghadapi pelanggaran hak asasi oleh RRC dan kekejian di Xinjiang," kata Psaki dalam konferensi pers rutin, Senin (6/12) kemarin.

Psaki tidak berkomentar mengenai kemungkinan Biden akan menarik atlet-atlet AS dari Olimpiade. "Saya pikir kami merasa bukan langkah yang tepat menghukum atlet-atlet yang sudah berlatih dan mempersiapkan diri pada momen ini, dan kami merasa kami dapat mengirimkan pesan dengan tidak mengirimkan delegasi resmi AS," kata Psaki. 

Pengumuman tersebut disampaikan saat Presiden AS Joe Biden bersiap menjadi tuan rumah White House Summit for Democracy, sebuah pertemuan virtual pemimpin dan pakar masyarakat sipil dari 100 negara lebih yang akan digelar pada Kamis (9/12) dan Jumat (10/12) pekan ini. Pemerintah AS mengatakan, Biden berniat menggunakan pertemuan ini untuk mengumumkan komitmen individual dan kolektif, reformasi, dan inisiatif untuk mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia di dalam maupun luar negeri.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS Robert Menendez mengatakan, boikot diplomatik adalah langkah yang diperlukan. "Untuk menunjukkan komitmen tak tergoyahkan kami pada hak asasi dalam menghadapi pelanggaran tak bermoral Pemerintah Cina," katanya. Ia mengajak mitra dan sekutu yang berbagi nilai dengan AS untuk bergabung dalam gerakan ini.

Sikap AS terhadap Uighur sedianya juga dilatari hubungan kedua negara yang kerap memanas belakangan. AS dan RRC belakangan juga terlibat ketegangan soal klaim Cina atas Taiwan dan wilayah Laut Cina Selatan. Sikap antagonistis AS ini kian tampak saat RRC makin mengukuhkan posisinya dalam perekonomian global belakangan.

Tak hanya soal Uighur, pejabat-pejabat Pemerintah AS, termasuk Biden, mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Beijing terhadap aktivis pendukung demokrasi Hong Kong. Pada hari-hari terakhir masa jabatannya, mantan presiden Donald Trump menetapkan pelanggaran hak asasi di Xinjiang sebagai genosida.

China memperingatkan, boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 dapat mengancam hubungan kerja sama antara kedua negara. Hal itu dapat merusak dialog dua arah maupun kerja sama di bidang-bidang penting.

Aktivis dari Indonesia Save Uyghur menggelar aksi teatrikal di depan kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (25/6/2021). Aksi tersebut digelar untuk mengecam perlakuan pemerintah China terhadap warga Muslim Suku Uighur di Xinjiang. - (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

SHARE    

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan, China menentang boikot dan akan mengambil tindakan balasan yang tegas. Menurut dia, upaya Amerika Serikat untuk mengganggu Olimpiade akan gagal. “Itu menyebabkan hilangnya otoritas moral dan kredibilitas,” kata Zhao dalam konferensi pers reguler di Beijing, dilansir media corong Partai Komunis Cina Global News, Selasa (7/12).

Dia mendesak AS untuk berhenti membawa politik ke ranah olahraga. Zhao juga menambahkan bahwa boikot itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Olimpiade. 

Zhao Lijian sebelumnya juga menuduh politisi-politisi AS bersikap sombong dengan tidak mengirimkan perwakilan resmi untuk menghadiri ajang ini. Cina berharap mereka dapat memamerkan pembangunan ekonomi dan kekuataan teknologinya melalui Olimpiade. 

Zhou mengatakan, langkah AS merupakan provokasi politik langsung. "Bila pihak AS bertekad menempuh jalannya, Cina akan mengambil tindakan balasan yang tegas," kata Zhou.

Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengatakan, keputusan tidak mengirim perwakilan resmi dari Olimpiade merupakan keputusan politik setiap pemerintah yang sepenuhnya dihormati. IOC mengatakan, pengumuman AS yang tetap mengizinkan atletnya bertanding menunjukkan bahwa olahraga melampaui politik. "Pada saat yang sama, pengumuman ini juga memperjelas pertandingan Olimpiade dan partisipasi atlet melampaui politik dan kami menyambut baik ini," kata IOC dalam pernyataannya. 

Di Kanada, Pemimpin Partai Konservatif Erin O'Toole dan kritikus urusan luar negeri NDP Heather McPherson telah menyuarakan dukungan untuk boikot diplomatik tersebut. Perdana Menteri Justin Trudeau didesak untuk mengikuti jejak AS. 

Dua bulan sebelum Olimpiade Musim Dingin Beijing, para pemimpin Eropa terus ditekan oleh aktivis hak asasi manusia untuk melakukan boikot diplomatik. Olimpiade Beijing diamati dengan ketat sejak masyarakat dunia marah atas perlakuan Cina kepada atlet tenis Peng Shuai.

Peng menghilang dari hadapan publik sejak menuduh mantan petinggi Partai Komunis Cina melecehkannya. Kasus Peng meledak di seluruh dunia, membuat catatan pelanggaran HAM Cina kembali disorot.

NPetenis China, Peng Shuai (kiri) berbincang dengan petenis Jerman, Sabine Lisicki (tengah) dan petenis Italia, Roberta Vinci (kanan) saat pengundian pertandingan Tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions, di Nusa Dua, Bali, 2011 lalu. - (ANTARA/Nyoman Budhiana)

SHARE    

Aktivis dan politisi sebelumnya sudah mendesak untuk memboikot Cina karena pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat minoritas Uighur dan aktivis pendukung demokrasi Hong Kong. Kasus Peng memicu kembali desakan tersebut. 

Pada Selasa (7/12), South Morning China Post melaporkan, gagasan tersebut didukung oleh Ketua Parlemen Jacob Rees-Mogg di Inggris. Ia mengatakan, tidak ada tiket yang dipesan oleh menteri Inggris untuk menghadiri Olimpiade Musim Dingin. 

Namun, juru bicara Kantor Perdana Menteri inggris mengatakan, Pemerintah Inggris belum menunjuk perwakilan yang akan dikirim ke Beijing. Sementara itu, Australia juga mengatakan masih mempertimbangkannya.

 Pekan ini, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menjadi pejabat tertinggi negara Eropa yang menyinggung pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin di Beijing. "Ketika saya melihat bagaimana pemimpin Cina memperlakukan pemain tenis Peng Shuai atau menangkap jurnalis warga Zhang Zhan (yang dipenjara karena melaporkan wabah Covid-19—Red), kami tentu harus mengamati lebih dekat pertandingan Olimpiade," kata Baerbock.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat